TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta Gubernur Anies Baswedan mengevaluasi program rumah DP nol rupiah setelah Direktur Utama Pembangunan Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan jadi tersangka di KPK.
Sarana Jaya merupakan perusahaan daerah yang mendapatkan tugas membangun rumah DP nol rupiah. "Ini tanggung jawab DKI untuk evaluasi. Karena bagaimana pun juga ini (rumah DP nol rupiah) masuk RPJMD yang harus dikerjakan," kata Gembong saat dihubungi wartawan di Balai Kota DKI, Senin, 8 Maret 2021.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menonaktifkan Yoory dari jabatan Direktur Utama Sarana Jaya. Hal itu dilakukan menyusul penetapan Yoory sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat lalu, 5 Maret 2021.
Gembong meminta Anies mengevaluasi dengan detail target rumah DP nol rupiah. Menurut dia, sejak awal program itu memang sulit untuk direalisasikan di lapangan.
Baca juga: Terkini: Anies Baswedan Copot Dirut Sarana Jaya karena Jadi Tersangka Korupsi
Program DP nol rupiah itu sulit direalisasikan karena menyangkut aturan. "DP nol ini bukan kebijakan tunggal. Bukan kebijakan gubernur saja tapi ada yang lain. Perbankan misalnya."
Saat ini, Yoory telah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi pembelian tanah untuk pembangunan rumah DP nol rupiah. Gembong meminta Yoory patuh dan mengikuti proses hukum yang berjalan.
"Sekarang persoalan itu nyerempet ke persoalan hukum atas pembelian lahannya, ya kami harap patuh dan taat proses hukum saja," ujarnya.
Koran Tempo edisi 8 Maret 2021 menulis bahwa kasus korupsi pengadaan tanah di Pondok Ranggon ini diduga merugikan negara hingga Rp 150 miliar. Tiga orang diduga telah ditetapkan menjadi tersangka, yaitu Direktur Utama PT Sarana Jaya, Yoory C. Pinontoan, serta dua direktur PT Adonara, Anja Runtuwene dan Tommy Andrian.
Dalam kasus yang disidik KPK ini, PT Pembangunan Sarana Jaya diduga membeli lahan di Pondok Ranggon dan Munjul seluas 4,2 hektare pada akhir 2019. Lahan yang akan digunakan untuk proyek rumah DP nol persen itu diduga bermasalah karena berada di jalur hijau dan harganya bermasalah. Proyek DP 0 persen adalah salah satu program yang digaungkan oleh Anies Baswedan sejak kampanye Pilkada 2017 silam.
IMAM HAMDI
