TEMPO.CO, Jakarta - Selain adanya laporan pemotongan dana bantuan sosial tunai atau bansos tunai, anggota DPRD DKI juga mendengar keluhan belum dicairkannya dana bantuan dari pemerintah provinsi DKI.
Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim meminta Pemprov segera mencaikan dana tersebut.
"Waktu reses, banyak warga mengeluh tentang dana BST yang sampai sekarang belum cair. Saya mohon dipercepatlah, diperjelas jadwalnya," kata Lukmanul Hakim di Jakarta, Jumat, 12 Maret 2021.
Ia mendorong Dinas Sosial DKI Jakarta mempercepat penyaluran dana BST kepada masyarakat yang mengalami dampak Covid-19 karena masyarakat sangat membutuhkannya. "Kasihan ini rakyat banyak yang ekonominya susah karena pandemi," katanya.
Baca juga: Gerindra Ungkap Pemotongan Bansos Tunai, Wagub DKI: Buktikan
Lukman mengatakan, bansos tunai seharusnya cair setiap bulan mulai Januari, Februari, Maret, hingga April 2021. Tapi hingga pekan kedua Maret bansos senilai Rp 300 ribu itu belum juga cair.
Anggota Komisi A DRPD DKI ini juga meminta Dinas Sosial memperbaiki sistem distribusi bansos tunai agar bantuan yang diberikan per kepala keluarga per bulan selama empat bulan itu tepat sasaran, baik penerima maupun penggunaannya.
"Pendataannya harus akurat, tepat sasaran untuk mereka yang benar-benar membutuhkan," kata Lukman.
Lukman mengatakan, ia mendapat informasi para penerima bansos tunai ini ada yang memanfaatkan bantuan untuk digunakan selain membeli kebutuhan pokok.
"Malah saya dengar ada yang memakai dana BST untuk bayar cicilan. Nah ini jadi pertanyaan juga, mungkin ada yang salah dengan pendataan penerima dan pengawasannya," kata legislator dari Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta
itu.
Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui Pemprov DKI Jakarta sedang melakukan pemutakhiran data penerima bansos tunai.
Proses pemutakhiran data membuat pencairan bansos tahap dua tertunda dari jadwal yang seharusnya pada Februari 2021.
"Penundaan dilakukan karena ada perubahan data seperti penerima manfaat meninggal dunia, pindah dari Kota Jakarta, perubahan status perkawinan dan lain-lain," kata Ariza.
Tidak hanya itu, jumlah penerima bansos tunai juga ikut berkurang sebanyak 186.882 Kepala Keluarga.
