Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ada Nelayan Minta Reklamasi Dilanjutkan, Kiara: Jangan-jangan Makelar

image-gnews
Nelayan mengendalikan kapalnya saat melintas di Pulau G, perairan Teluk Jakarta, Jakarta Utara, Kamis, 27 September 2018. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin prinsip 13 pulau reklamasi di Teluk Jakarta, yang proyeknya belum dibangun atau dikerjakan. Sedangkan empat pulau yang sudah dikerjakan, yaitu C, D, G, dan N, akan diatur dan digunakan untuk kepentingan publik. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Nelayan mengendalikan kapalnya saat melintas di Pulau G, perairan Teluk Jakarta, Jakarta Utara, Kamis, 27 September 2018. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin prinsip 13 pulau reklamasi di Teluk Jakarta, yang proyeknya belum dibangun atau dikerjakan. Sedangkan empat pulau yang sudah dikerjakan, yaitu C, D, G, dan N, akan diatur dan digunakan untuk kepentingan publik. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mempertanyakan sikap sekelompok nelayan yang mendukung rencana reklamasi Teluk Jakarta.

"Perlu kejelasan siapa yang bicara atas nama nelayan. Karena kalau nelayan yang benar, dia sangat tahu bagaimana dampak penimbunan pasir itu mematikan mata pencarian nelayan," kata Susan melalui pesan singkatnya, Jumat, 26 Maret 2021.

Sebelumnya Komunitas Nelayan Muara Angke berharap proyek reklamasi di Teluk Jakarta kembali dilanjutkan. Mereka mengatakan masyarakat di sekitar Muara Angke saat ini kesulitan secara ekonomi karena pandemi Covid-19 dan kondisi cuaca yang tidak menentu.

Ketua Komunitas Nelayan Muara Angke Diding Setiawan berharap para nelayan bisa terlibat sebagai pekerja pada pembangunan Pulau G. Selama ini masyarakat Muara Angke mengandalkan pendapatannya sebagai nelayan, namun hasil tangkapan ikan saat ini sulit diandalkan karena cuaca tidak mendukung.

Alasan lain melayan minta pembangunan pulau reklamasi dilanjutkan karena masalah limbah juga berpengaruh terhadap hasil tangkapan. "Akibat limbah dari 13 muara sungai ke laut membuat hasil tangkapan ikan terus menipis," kata Diding.

Meski demikian, Sekjen Kiara menduga kelompok nelayan yang mendukung reklamasi bukan berbicara terkait kepentingan mereka. Sebab, reklamasi merupakan kegiatan yang sangat jelas merugikan nelayan. "Jangan-jangan yang bicara adalah orang-orang yang bukan nelayan, tapi makelar reklamasi yang ingin meneruskan proyek reklamasi ini."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Reklamasi pantai di mana pun, kata dia, akan menutup kolom air dengan pasir. Artinya di dalam kolom air itu akan ada ekosistem yang rusak karena ditimbun material pasir, baik itu terumbu karang, ikan, kerang, dan biota laut lainnya.

"Ini akan berdampak pada rantai pangan atau siklus hidup komoditi tertentu. Kerusakan itu bukan hanya dirasakan di area yang ditimbun, tapi juga dari mana pasir itu berasal."

Baca juga: Minta Proyek Reklamasi Dilanjutkan, Nelayan Muara Angke: Tangkapan Ikan Sulit

Di reklamasi Teluk Jakarta, pasir diambil dari Banten. "Itu bisa dicek dari nelayan dan perempuan nelayan yang kehilangan 50 persen hasil tangkapnya setiap hari karena lautnya dirusak," ujarnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Konflik Rempang Eco-city Berlajut, Giliran Nelayan Tradisional Tolak Investasi

1 hari lalu

Nelayan Pulau kecil di  Rempang sedang mencari ikan di pesisir laut Pulau Rempang, Kota Batam, Selasa (3/10/20223). Foto Yogi Eka Sahputra. Mas fardi tolong diarsip ya. Makasih
Konflik Rempang Eco-city Berlajut, Giliran Nelayan Tradisional Tolak Investasi

Nelayan menyadari proyek tahap awal Rempang Eco-city yaitu pabrik kaca dari Cina akan merusak ekosistem laut. "


Reklamasi di Pelabuhan Panjang Lampung Dihentikan, KKP: Izin Tidak Lengkap

5 hari lalu

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara proyek reklamasi milik PT SIM di Pelabuhan Panjang, Lampung. Foto: Humas KKP
Reklamasi di Pelabuhan Panjang Lampung Dihentikan, KKP: Izin Tidak Lengkap

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara proyek reklamasi milik PT SIM di Pelabuhan Panjang, Lampung. Penghentian dilakukan karena perusahaan itu tidak melengkapi izin yang diperlukan.


BPJS Ketenagakerjaan Sapa Nelayan di Tegalsari

6 hari lalu

BPJS Ketenagakerjaan Sapa Nelayan di Tegalsari

BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas cakupan kepesertaan, khususnya di sektor pekerja informal.


Filipina Minta Nelayan Beroperasi di Perairan Sengketa dengan Cina

7 hari lalu

Perahu Penjaga Pantai Cina di dekat penghalang terapung digambarkan pada tanggal 20 September 2023, di dekat Scarborough Shoal di Laut Cina Selatan, dalam gambar selebaran yang dirilis oleh Penjaga Pantai Filipina pada tanggal 24 September 2023. Penjaga Pantai Filipina/Handout via REUTERS
Filipina Minta Nelayan Beroperasi di Perairan Sengketa dengan Cina

Penjaga pantai Filipina meminta nelayan untuk tetap beroperasi di wilayah perairan lain di Laut Cina Selatan yang dipersengketakan oleh Cina.


Kapal Dishub DKI Kehabisan BBM di Perairan Kepulauan Seribu, 24 Penumpang Dievakuasi

27 hari lalu

Kapal Motor (KM) Sangaji yang dioperasikan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mogok di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta, Kamis, 7 September 2023 pukul 14.16 WIB. Foto: ANTARA/ HO-BPBD DKI Jakarta
Kapal Dishub DKI Kehabisan BBM di Perairan Kepulauan Seribu, 24 Penumpang Dievakuasi

Kapal Motor (KM) Sangaji milik Dinas Perhubungan DKI Jakarta mogok akibat kehabisan bahan bakar minyak (BBM)


BMKG Bekali Nelayan Tanjung Api-api Informasi Cuaca Maritim

42 hari lalu

Sejumlah nelayan berpose di atas perahu miliknya usai menerima perangkat konverter Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) untuk kapal penangkap ikan yang dibagikan Ditjen Migas Kementerian ESDM di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa 8 November 2022. Ditjen MIgas Kementerian ESDM bersama Komisi VII DPR dan PT Pertamina (Persero) membagikan  551 paket konversi BBM ke BBG untuk nelayan di kota Palembang, 335 Paket untuk nelayan Kabupaten Musi Banyuasin dan 250 paket untuk nelayan Kabupaten Banyuasin. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
BMKG Bekali Nelayan Tanjung Api-api Informasi Cuaca Maritim

BMKG mengadakan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) Provinsi Sumatera Selatan di lapangan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Palembang.


Profil Aguan Sugianto dan Sukanto Tanoto, Duet Konglomerat Ikut Investasi di IKN Nusantara

43 hari lalu

Chairman Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, berjalan keluar ruang tunggu seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 27 Juni 2016. Aguan diperiksa dalam kasus pembahasan Raperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi DKI Jakarta tahun 2015-2035. ANTARA/M Agung Rajasa
Profil Aguan Sugianto dan Sukanto Tanoto, Duet Konglomerat Ikut Investasi di IKN Nusantara

Aguan Sugianto dan Sukanto Tanoto disebut ikut investasi di IKN Nusantara. Ini profil keduanya, kisah kesuksesan dan pernah diperiksa penegak hukum.


BMKG Ingatkan Gelombang Tinggi 4 Meter di Selatan Banten, Bagan Nelayan Diterjang

50 hari lalu

Gelombang tinggi disertai angin kencang menerjang kawasan Teluk Labuan, di Pandeglang, Banten, Minggu, 6 Februari 2022. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menghimbau masyarakat agar mewaspadai adanya gelombang tinggi yang terjadi di perairan Selat Sunda akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK). ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas
BMKG Ingatkan Gelombang Tinggi 4 Meter di Selatan Banten, Bagan Nelayan Diterjang

BMKG mengimbau pelaku pelayaran mewaspadai tinggi gelombang Perairan Selatan Banten atau Samudera Hindia sepanjang Selasa, 15 Agustus 2023.


PIK 2 Dipuji Erick Thohir, Jubir Anies: Langgar HAM Warga Desa

51 hari lalu

Ilustrasi Permata Golf Residences Aerial View. (Dok: PIK 2)
PIK 2 Dipuji Erick Thohir, Jubir Anies: Langgar HAM Warga Desa

Erick Thohir memuji pengembang kawasan PIK 2 yang memperhatikan kawasan customer experience. Jubir Anies justru menilainya PIK 2 telah melanggar HAM.


Tembok Tinggi Bentengi Kompleks PIK 2, Jubir Anies: Melanggar HAM Warga Desa

53 hari lalu

Kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK). ANTARA
Tembok Tinggi Bentengi Kompleks PIK 2, Jubir Anies: Melanggar HAM Warga Desa

Anies Baswedan, saat menjadi Gubernur Jakarta, memutuskan menghentikan megaproyek barisan pulau reklamasi, kecuali untuk tiga pulau.