Saat ini, daya beli anjlok karena banyak pabrik, toko dan sektor usaha lainnya ditutup. Di saat bersamaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan belum maksimal dan cenderung gagal memfasilitasi gap penyerapan hasil tangkap nelayan ke pasar.
Susan menyebut KKP hadir hanya di komoditas tertentu seperti tuna dan udang. Sedangkan banyak sekali desa pesisir setengah mati menjual hasil tangkapannya dan tidak sedikit yang terpaksa banting harga.
"Bicara soal menghadapi Covid-19 bukan dengan meneruskan reklamasi, itu adalah logika berpikir yang fatal dan tidak nyambung. Malah dengan diteruskan reklamasi, nelayan akan semakin sulit dan bisa terancam kelaparan di tengah Covid-19 ini," paparnya.
Sebelumnya, Ketua Komunitas Nelayan Muara Angke Diding Setiawan mengatakan proyek reklamasi akan memberikan harapan secara ekonomi bagi masyarakat. Masyarakat bisa terlibat sebagai pekerja pada pembangunan Pulau G.
Selama ini masyarakat Muara Angke mengandalkan pendapatannya sebagai nelayan. Namun hasil tangkapan ikan saat ini sulit diandalkan karena cuaca tidak mendukung.
Selain itu masalah limbah juga berpengaruh terhadap hasil tangkapan. "Akibat limbah dari 13 muara sungai ke laut membuat hasil tangkapan ikan terus menipis," kata Diding.
Proyek reklamasi yang tak kunjung dilanjutkan, kata dia, justru berbahaya bagi nelayan sekitar karena pasir yang sudah telanjur digali. Tidak adanya mercusuar di daerah sekitar Pelabuhan Muara Angke juga menyebabkan banyak kapal karam.
"Di saat-saat sulit ini justru tidak ada aktivis yang membantu. Dulu ketika Pulau G disegel, mereka ramai-ramai mengajak kami menolak reklamasi. Tapi sekarang ke mana mereka?" kata Diding.
Baca juga: Ada Nelayan Minta Reklamasi Dilanjutkan, Kiara: Jangan-jangan Makelar
Gubernur DKI Anies Baswedan masih menolak proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Namun Mahkamah Agung telah menolak permohonan peninjauan kembali Anies soal perizinan reklamasi Pulau G. MA juga memerintahkan Anies memperpanjang izin pengembang reklamasi PT Muara Wisesa Samudra.
