Ihwal Larangan Mudik ASN di Cianjur Diminta Saling Pantau, Caranya?

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Suasana Terminal Kalideres pasca putusan larangan mudik di Jakarta, 10 April 2021. TEMPO/Fajar Januarta

TEMPO.CO, Cianjur -Cianjur akan memberikan sanksi bagi aparatur sipil negara atau ASN yang melanggar larangan mudik menjelang puasa dan lebaran.

Pemkab juga meminta setiap ASN untuk saling memantau dan melaporkan sehingga tidak ada yang mudik.

Bupati Cianjur Herman Suherman di Cianjur mengatakan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat yang sudah menegaskan untuk melarang mudik lebaran Idul Fitri, sehingga pemkab mengikuti kebijakan pusat dengan melarang mudik, bagi warga dan ASN.

"Untuk mencegah warga luar kota mudik ke Cianjur, penyekatan di perbatasan akan dilakukan dengan menerjunkan tim gabungan. Seperti tahun lalu kita akan lakukan penyekatan, mereka yang masuk ke Cianjur harus menunjukkan surat bebas Covid-19 lewat tes rapid antigen," katanya Sabtu, 10 April 2021.

Namun untuk tahun ini, ungkap dia, warga Cianjur dari dalam dan luar kota, dilarang untuk melakukan mudik ke Cianjur atau sebaliknya dari Cianjur ke luar kota, sebagai upaya memutus rantai penularan Covid-19.

Karena saat ini sebagian besar wilayah Cianjur sudah masuk zona hijau.

"Sayangi diri, keluarga dan warga sekitar, sehingga jangan dulu mudik sampai pemerintah menuntaskan penanganan pandemi yang masih terjadi penularan. Kalau sudah aman dan pandemi usai, semua akan kembali normal dan silaturahmi langsung dapat kembali berjalan," katanya.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Cianjur, Budi Rahayu Toyib, mengatakan khusus untuk ASN, pihaknya akan melakukan antisipasi dengan meminta setiap ASN saling memantau rekannya, Kalau ada yang mudik langsung laporkan.

Baca juga : Cerita Organda DKI, Pengusaha Sudah Cek Kondisi Bus tapi Ternyata Dilarang Mudik

"Pola seperti itu, untuk mengantisipasi pelanggar ASN yang nakal akan merasa kesulitan untuk nekad mudik karena banyak yang memantau. Nantinya kalau ada yang membandel dan nekat mudik, Pemkab Cianjur akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan disiplin pegawai pemerintahan," katanya.

Pihaknya akan menyerahkan pelanggar larangan mudik ke inspektorat daerah untuk ditindak sesuai dengan PP Disiplin Pegawai karena mereka tidak disiplin dan mengabaikan aturan yang dibuat pemerintah."Kita serahkan ke inspektorat terkait sanksi bagi ASN yang melanggar larangan mudik," ujar Budi Rahayu.

ANTARA






Mas Dhito Masuk 5 Besar ASN Achievement Awards 2022

15 jam lalu

Mas Dhito Masuk 5 Besar ASN Achievement Awards 2022

Penghargaan ini digelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka HUT ke-77 Jatim.


Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

21 jam lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.


KSP Janji Bawa Tuntutan Tenaga Kesehatan agar Diangkat ASN ke Jokowi

1 hari lalu

KSP Janji Bawa Tuntutan Tenaga Kesehatan agar Diangkat ASN ke Jokowi

Kantor Staf Presiden atau KSP bertemu dengan sejumlah tenaga kesehatan yang mendesak pemerintah untuk mengangkat mereke menjadi ASN


Wakil Kepala BPIP: ASN Harus Menjadi Suri Tauladan

1 hari lalu

Wakil Kepala BPIP: ASN Harus Menjadi Suri Tauladan

Memberikan kuliah umum, Dr Karjono menjelaskan arti pemimpin yang baik.


Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

2 hari lalu

Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan agar ASN menjaga profesionalitas dan tetap netral selama pelaksanaan Pemilu 2024.


Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

3 hari lalu

Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

NasDem menilai surat edaran yang dikeluarkan Tito Karnavian menabrak peraturan perundang-undangan di atasnya.


Syarat, Dokumen, dan Tahapan Pendataan Non ASN 2022

4 hari lalu

Syarat, Dokumen, dan Tahapan Pendataan Non ASN 2022

Apa itu pendataan non ASN?


PNS Wajib Melaporkan Harta Kekayaannya, Apa Itu LHKASN?

6 hari lalu

PNS Wajib Melaporkan Harta Kekayaannya, Apa Itu LHKASN?

Kewajiban Penyampaian LHKASN di Lingkungan Instansi Pemerintah, ASN wajib melaporkan harta kekayaannya. Bagaimana cara pengisiannya?


Cari Tahu Perbedaan LHKPN dan LHKASN, Soal Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

6 hari lalu

Cari Tahu Perbedaan LHKPN dan LHKASN, Soal Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Perbedaan LHKPN dan LHKASN secara garis besar terangkum sebagai berikut.


PJ Gubernur Pengganti Anies Baswedan Bisa Pecat Pejabat tanpa Persetujuan Kemendagri

8 hari lalu

PJ Gubernur Pengganti Anies Baswedan Bisa Pecat Pejabat tanpa Persetujuan Kemendagri

Tito Karnavian menerbitkan surat edaran penjabat kepala daerah termasuk Pj gubernur boleh memberhentikan ASN tanpa persetujuan Kemendagri.