Ratusan Pemohon SIKM DKI Ditolak, Ada Pemalsuan Dokumen

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Empat keluarga Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara usai mudik berhasil masuk Jakarta tanpa Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) harus menjalani isolasi mandiri. Dok Humas Pemkot Jakarta Utara

    Empat keluarga Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara usai mudik berhasil masuk Jakarta tanpa Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) harus menjalani isolasi mandiri. Dok Humas Pemkot Jakarta Utara

    Jakarta - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta menolak penerbitan 484 Surat Izin Keluar Masuk atau SIKM dari total 1.025 pengajuan per tanggal 7 Mei 2021. Penolakan itu terjadi karena beberapa faktor.  

    Permohonan yang diterbitkan sebanyak 312 SIKM, 484 SIKM ditolak, serta 229 permohonan SIKM masih dalam proses penelitian administrasi dan penelitian teknis. "Baru saja diajukan oleh pemohon” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta Benni Aguscandra dalam keterangan tertulis, Sabtu, 8 Mei 2021.

    Banyak masyarakat yang mengajukan SIKM untuk keperluan perjalanan mudik, perjalanan dinas, dan masih ditemukan warga di wilayah aglomerasi Jabodetabek mengajukan SIKM DKI Jakarta. Menurut Benni, alasan pengajuan itu tidak sesuai dengan ketentuan prosedur SIKM DKI Jakarta sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku. 

    "Masih ada pemohon yang memalsu dokumen untuk pengajuan SIKM." Pemalsuan dokumen merupakan tindak pidana.

    Ia mengingatkan para pemalsu dokumen dapat dijerat dengan UU ITE nomor 11 Tahun 2008 dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. 

    Benni menjelaskan SIKM dikecualikan untuk warga yang tinggal di wilayah aglomerasi Jabodetabek. Dengan pengecualian itu, warga aglomerasi Jabodetabek dapat melakukan perjalanan nonmudik ke wilayah DKI Jakarta tanpa SIKM. 

    Kebijakan ini hanya berlaku bagi kendaraan pelayanan logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik. Keperluan mendesak yang dimaksud itu antara lain bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal dunia, ibu hamil yang didampingi oleh satu orang anggota keluarga, dan kepentingan persalinan yang didampingi paling banyak dua orang anggota keluarga. 

    "Serta kepentingan nonmudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah Setempat," ujar Benni menjelaskan syarat mendapatkan SIKM.

    Baca: Ada yang Nekat Mudik Berbekal Surat PHK di Terminal Pulogebang


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Komitmen Pengelolaan Gambut Lestari di Lahan Konsesi

    Komitmen Pengelolaan Gambut Lestari di Lahan Konsesi