Bekasi Tagih Tunggakan Biaya Pengobatan Covid-19 ke Kemenkes Rp 170 Miliar

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Walikota Bekasi, Rahmat Effendi menunjukkan hasil vaksinasi di Rumah Sakit Darurat (RSD) Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 15 Januari 2021. Pemerintah Kota Bekasi menyiapkan sebanyak 14.060 vaksin pada tahap awal untuk diberikan kepada tenaga medis yang menjadi garda terdepan menangani pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia khususnya Kota Bekasi. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Walikota Bekasi, Rahmat Effendi menunjukkan hasil vaksinasi di Rumah Sakit Darurat (RSD) Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 15 Januari 2021. Pemerintah Kota Bekasi menyiapkan sebanyak 14.060 vaksin pada tahap awal untuk diberikan kepada tenaga medis yang menjadi garda terdepan menangani pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia khususnya Kota Bekasi. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Bekasi - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat menagih biaya pengobatan bagi pasien Covid- 19 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Chasbullah Abdulmajid kepada Kementerian Kesehatan senilai Rp 170 miliar.

    "Saya kemarin ke BPKP (badan pemeriksa keuangan dan pembangunan) untuk minta bantuan percepatan," kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Stadion Patriot, Rabu, 23 Juni 2021.

    Rahmat menyebut, tunggakan senilai Rp 170 miliar yaitu tagihan periode November, Desember 2020, dan Januari-Mei 2021. Ia menyebut, rumah sakit umum butuh dana karena kondisi sekarang sedang terjadi lonjakan pasien Covid-19 maupun penyakit musiman lain seperti demam berdarah.

    "Ini udah mengganggu fiskal, sudah mengganggu likuiditas keuangan RSUD. Karena untuk operasional, kalau enggak (cair) kita shutdown," kata dia.

    ADVERTISEMENT

    Ia menyebut, BPKP merespons dengan baik permohonan pemerintah daerah. Sebab, syarat pencarian uang dari Kementerian Keuangan melalui Kementerian Kesehatan ialah setelah melalui verifikasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), lalu dilaporkan ke BPKP.

    "Kepala BPKP akan mengkoordinir baik ke Kemenkes, Kemenkeu untuk segera membantu mencairkan, walaupun tidak sekaligus," kata Rahmat Effendi.

    Menurut dia, dalam pekan ini sebagian tagihan itu akan cair, sehingga bisa dipakai untuk operasional rumah sakit di Bekasi tersebut.

    baca juga: Wagub DKI Bantah Pemerintah Angkut Jenazah Pasien Covid-19 Pakai Truk

    ADI WARSONO


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Potongan Janggal Hukuman Djoko Tjandra, Komisi Yudisial akan Ikut Turun Tangan

    Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding terdakwa Djoko Tjandra atas kasus suap status red notice. Sejumlah kontroversi mewarnai putusan itu.