Jokowi Diminta Tarik Rem Darurat, Anggota DPR: Segera Terapkan PSBB

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Sejumlah petugas medis terlihat di tenda darurat yang dijadikan IGD di RSUD Bekasi, Jumat, 25 Juni 2021. Tenda tersebut digunakan untuk mengidentifikasi pasien Covid-19 dan non Covid-19, melalui hasil tes PCR. ANTARA/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi diminta untuk segera menarik rem darurat dan memutuskan pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB karena kondisi pandemi sudah gawat.

"Tolong Pak Jokowi, kondisi sudah darurat. Jangan sampai ini semakin gawat, dan akhirnya kita semua tersapu banjir bandang yang sebenarnya sudah kita ketahui ancamannya, tapi telat kita tanggulangi," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad, 27 Juni 2021.

Ia mengatakan angka kasus harian Covid-19 yang terus mencetak rekor dari hari ke hari menunjukkan kurva infeksi di Indonesia sedang terus menanjak dan belum tahu titik puncaknya sampai di mana.

Pasien COVID-19 dirawat di tenda darurat di RSUD Kramat Jati, Jakarta, Jumat, 25 Juni 2021. Pemprov DKI menambah kapasitas Rumah Sakit COVID-19 yang semula sebanyak 103 menjadi 140 RS khusus COVID-19. Tenda darurat pun dipasang di halaman RSUD Kramat Jati dikarenakan melebihi kapasitas. TEMPO/Muhammad Hidayat

Menurut politikus PDIP ini kurva yang meroket bahkan nyaris vertikal ini mirip dengan kurva infeksi India pada April lalu, yang membuat negara tersebut lumpuh karena tingkat penularan yang sangat tinggi.

Charles mengatakan, upaya pemerintah mengetatkan PPKM mikro patut diapresiasi. Tapi melihat angka kasus Covid-19 harian yang terus mencetak rekor belakangan ini, PPKM Mikro dinilai sudah tak lagi efektif untuk meredam laju penularan di hulu.

"Angka keterisian tempat tidur (BOR) fasilitas kesehatan di hilir, seperti di lima provinsi Pulau Jawa sudah merah, di atas 80 persen," ujar Charles.

Presiden Jokowi, kata dia, perlu menerapkan PSBB secara nasional atau setidaknya penguncian di Pulau Jawa. Ini akan berimplikasi pada penutupan secara total terhadap sekolah, pusat perbelanjaan dan perkantoran. Kecuali pada beberapa sektor tertentu yang memang diizinkan untuk tetap buka.

Menurut Chalres, tanpa pembatasan mobilitas besar-besaran di hulu maka penambahan kapasitas faskes sebanyak apapun di hilir tetap tidak akan memadai.

Apalagi, lanjut dia, tidak semua provinsi memiliki kapasitas faskes yang sama. Kapasitas faskes di Pulau Jawa tentu berbeda dengan kapasitas di Indonesia Timur.

"Kita tentu tidak ingin, jika tanpa pembatasan sosial besar-besaran, provinsi lain seperti di Indonesia Timur, yang BOR faskesnya saat ini masih hijau, menjadi kacau balau seperti faskes Pulau Jawa sekarang," kata Charles.

Ia menekankan bahwa faskes di hilir tidak akan kuat meredam "banjir bandang" kalau angka penularan dari hulu sangat deras.

"Derasnya penularan COVID-19 di hulu harus kita redam sedini mungkin dengan pembatasan sosial besar-besaran," kata Charles.

Suara agar Jokowi menarik rem darurat juga diungkapkan oleh beberapa tokoh negara ini. Dalam video yang dibagikan lewat media sosial, tokoh seperti Imam Prasojo, Alissa Wahid, Mustofa Bisri, Faisal Basri, Abdillah Toha, Yanuar Nugroho, Franz Magnis Suseno, dan Nadirsyah Husein.

Dalam video berjudul Tarik Rem Darurat itu, Alissa Wahid mengatakan, kita harus mencari cara baru untuk menangani pandemi ini.

"Sebab seperti kata Einstein, mengulang ulang hal yang sama, tetapi mengharapkan hasil yang berbeda adalah ketidakwarasan," kata Koordinator Nasional Jaringan GusDurian ini.

Sementara KH A. Mustofa Bisri meminta pemerintah melakukan tindakan yang tegas, yang jelas untuk menanggulangi pandemi ini. "Mudah mudahan kita bisa sama sama kompak menghadapi cobaan ini," kata pria yang akrab disapa Gus Mus ini.

Mantan Menteri Pertambangan dan Energi Kuntoro Mangkusubroto pun meminta pemerintah segera menarik rem darurat. "Sudah saatnya pemerintah tarik rem darurat," ujar dia.

#jagajarak

#cucitangan

#pakaimasker

Baca juga: DKI Tak Tarik Rem Darurat, Wagub: Kewenangan di Pemerintah Pusat






Soal Surpres Calon Panglima TNI, Anggota Komisi I DPR: Kita Tunggu Ya

7 jam lalu

Soal Surpres Calon Panglima TNI, Anggota Komisi I DPR: Kita Tunggu Ya

Dave belum bisa memastikan kapan Surpres calon Panglima TNI pengganti Andika Perkasa dikirim oleh Istana ke DPR.


Lika-liku RKUHP: 9 Pasal Akhirnya Disepakati Komisi Hukum DPR dan Kemenkumham

10 jam lalu

Lika-liku RKUHP: 9 Pasal Akhirnya Disepakati Komisi Hukum DPR dan Kemenkumham

Komisi Hukum dan pemerintah membahas 23 pasal RKUHP yang dirangkum dari daftar inventarisasi masalah fraksi yang diserahkan ke pemerintah.


Kecewanya Peserta Acara Relawan Jokowi di GBK: Katanya Mau Shalawat Qubro, Ternyata Enggak Ada

11 jam lalu

Kecewanya Peserta Acara Relawan Jokowi di GBK: Katanya Mau Shalawat Qubro, Ternyata Enggak Ada

Beberapa peserta acara relawan Jokowi di GBK tadi siang mengaku kecewa karena berbeda dengan informasi yang mereka terima. Ada yang diajak teman.


Pernyataan Jokowi Soal Rambut Putih Disebut Beri Pengaruh Elektoral untuk Ganjar Pranowo

11 jam lalu

Pernyataan Jokowi Soal Rambut Putih Disebut Beri Pengaruh Elektoral untuk Ganjar Pranowo

Agung menyebut dampak elektoral Jokowi ini bakal sangat penting untuk Ganjar Pranowo, bila Pilpres 2024 berlangsung kompetitif.


Jokowi Minta Relawan Pilih Capres Berambut Putih, Pengamat: Sinyal Kuat untuk Ganjar Pranowo

13 jam lalu

Jokowi Minta Relawan Pilih Capres Berambut Putih, Pengamat: Sinyal Kuat untuk Ganjar Pranowo

Pengamat sebut pernyataan Jokowi soal calon presiden yang didukung mengarah ke Ganjar Pranowo. Cuma Ganjar yang berambut putih dari tiga nama lain.


Cerita Relawan Jokowi Berangkat dari Rumah Jam 3 Pagi Menuju GBK

13 jam lalu

Cerita Relawan Jokowi Berangkat dari Rumah Jam 3 Pagi Menuju GBK

Ribuan relawan Jokowi hari ini berkumpul di Stadion GBK untuk mengikuti pertemuan relawan. Beri dukungan ke Jokowi.


UU IKN Direvisi Meski Baru Berumur 9 Bulan, Ini Kata Pengamat

15 jam lalu

UU IKN Direvisi Meski Baru Berumur 9 Bulan, Ini Kata Pengamat

Rencana pemerintah merevisi UU IKN yang baru berumur 9 bulan menuai kritik


Teriakan Jokowi 3 Periode Menggema di Acara Nusantara Bersatu, Ini Tanggapan Presiden

16 jam lalu

Teriakan Jokowi 3 Periode Menggema di Acara Nusantara Bersatu, Ini Tanggapan Presiden

Relawan meneriakkan Jokowi 3 periode dalam acara Nusantara Bersatu. Presiden menanggapinya dengan senyuman dan jari yang membentuk angka 3.


Relawan Rebutan Foto Pakai Jaket Jokowi, Ingin Rasakan Keringat Presiden

17 jam lalu

Relawan Rebutan Foto Pakai Jaket Jokowi, Ingin Rasakan Keringat Presiden

Jaket yang dilemparkan Jokowi menjadi rebutan relawan. Mereka menggunakan jaket itu untuk berfoto.


Relawan Jokowi Padati GBK Senayan, Lilis: Saya Mau Lihat Pak Jokowi dan Inul Daratista

18 jam lalu

Relawan Jokowi Padati GBK Senayan, Lilis: Saya Mau Lihat Pak Jokowi dan Inul Daratista

Relawan Jokowi dalam Gerakan Nusantara Bersatu memadati kawasan Gelora Bung Karno atau GBK Senayan pada Sabtu, 26 November 2022.