Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Diminta Tarik Rem Darurat, Anggota DPR: Segera Terapkan PSBB

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Sejumlah petugas medis terlihat di tenda darurat yang dijadikan IGD  di RSUD Bekasi, Jumat, 25 Juni 2021. Tenda tersebut digunakan untuk mengidentifikasi pasien Covid-19 dan non Covid-19, melalui hasil tes PCR. ANTARA/Fakhri Hermansyah
Sejumlah petugas medis terlihat di tenda darurat yang dijadikan IGD di RSUD Bekasi, Jumat, 25 Juni 2021. Tenda tersebut digunakan untuk mengidentifikasi pasien Covid-19 dan non Covid-19, melalui hasil tes PCR. ANTARA/Fakhri Hermansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi diminta untuk segera menarik rem darurat dan memutuskan pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB karena kondisi pandemi sudah gawat.

"Tolong Pak Jokowi, kondisi sudah darurat. Jangan sampai ini semakin gawat, dan akhirnya kita semua tersapu banjir bandang yang sebenarnya sudah kita ketahui ancamannya, tapi telat kita tanggulangi," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad, 27 Juni 2021.

Ia mengatakan angka kasus harian Covid-19 yang terus mencetak rekor dari hari ke hari menunjukkan kurva infeksi di Indonesia sedang terus menanjak dan belum tahu titik puncaknya sampai di mana.

Pasien COVID-19 dirawat di tenda darurat di RSUD Kramat Jati, Jakarta, Jumat, 25 Juni 2021. Pemprov DKI menambah kapasitas Rumah Sakit COVID-19 yang semula sebanyak 103 menjadi 140 RS khusus COVID-19. Tenda darurat pun dipasang di halaman RSUD Kramat Jati dikarenakan melebihi kapasitas. TEMPO/Muhammad Hidayat

Menurut politikus PDIP ini kurva yang meroket bahkan nyaris vertikal ini mirip dengan kurva infeksi India pada April lalu, yang membuat negara tersebut lumpuh karena tingkat penularan yang sangat tinggi.

Charles mengatakan, upaya pemerintah mengetatkan PPKM mikro patut diapresiasi. Tapi melihat angka kasus Covid-19 harian yang terus mencetak rekor belakangan ini, PPKM Mikro dinilai sudah tak lagi efektif untuk meredam laju penularan di hulu.

"Angka keterisian tempat tidur (BOR) fasilitas kesehatan di hilir, seperti di lima provinsi Pulau Jawa sudah merah, di atas 80 persen," ujar Charles.

Presiden Jokowi, kata dia, perlu menerapkan PSBB secara nasional atau setidaknya penguncian di Pulau Jawa. Ini akan berimplikasi pada penutupan secara total terhadap sekolah, pusat perbelanjaan dan perkantoran. Kecuali pada beberapa sektor tertentu yang memang diizinkan untuk tetap buka.

Menurut Chalres, tanpa pembatasan mobilitas besar-besaran di hulu maka penambahan kapasitas faskes sebanyak apapun di hilir tetap tidak akan memadai.

Apalagi, lanjut dia, tidak semua provinsi memiliki kapasitas faskes yang sama. Kapasitas faskes di Pulau Jawa tentu berbeda dengan kapasitas di Indonesia Timur.

"Kita tentu tidak ingin, jika tanpa pembatasan sosial besar-besaran, provinsi lain seperti di Indonesia Timur, yang BOR faskesnya saat ini masih hijau, menjadi kacau balau seperti faskes Pulau Jawa sekarang," kata Charles.

Ia menekankan bahwa faskes di hilir tidak akan kuat meredam "banjir bandang" kalau angka penularan dari hulu sangat deras.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Derasnya penularan COVID-19 di hulu harus kita redam sedini mungkin dengan pembatasan sosial besar-besaran," kata Charles.

Suara agar Jokowi menarik rem darurat juga diungkapkan oleh beberapa tokoh negara ini. Dalam video yang dibagikan lewat media sosial, tokoh seperti Imam Prasojo, Alissa Wahid, Mustofa Bisri, Faisal Basri, Abdillah Toha, Yanuar Nugroho, Franz Magnis Suseno, dan Nadirsyah Husein.

Dalam video berjudul Tarik Rem Darurat itu, Alissa Wahid mengatakan, kita harus mencari cara baru untuk menangani pandemi ini.

"Sebab seperti kata Einstein, mengulang ulang hal yang sama, tetapi mengharapkan hasil yang berbeda adalah ketidakwarasan," kata Koordinator Nasional Jaringan GusDurian ini.

Sementara KH A. Mustofa Bisri meminta pemerintah melakukan tindakan yang tegas, yang jelas untuk menanggulangi pandemi ini. "Mudah mudahan kita bisa sama sama kompak menghadapi cobaan ini," kata pria yang akrab disapa Gus Mus ini.

Mantan Menteri Pertambangan dan Energi Kuntoro Mangkusubroto pun meminta pemerintah segera menarik rem darurat. "Sudah saatnya pemerintah tarik rem darurat," ujar dia.

#jagajarak

#cucitangan

#pakaimasker

Baca juga: DKI Tak Tarik Rem Darurat, Wagub: Kewenangan di Pemerintah Pusat

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemerintah Pastikan Program Makan Siang Gratis Prabowo Jalan 2025, Bujet Rp 15 Ribu per Anak

16 menit lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Pemerintah Pastikan Program Makan Siang Gratis Prabowo Jalan 2025, Bujet Rp 15 Ribu per Anak

Anggaran untuk program makan siang gratis ini berkisar Rp 15 ribu per anak, di luar anggaran untuk program susu gratis.


Pakar Hukum Nilai Pelibatan Jokowi dalam Pembentukan Kabinet Prabowo Langgar UUD 1945

8 jam lalu

Presiden Jokowi bersama Menhan yang juga Calon Presiden, Prabowo Subianto sebelum acara pelantikan Menkopolhukam dan Menteri ATR/BPN di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. TEMPO/Subekti.
Pakar Hukum Nilai Pelibatan Jokowi dalam Pembentukan Kabinet Prabowo Langgar UUD 1945

Presiden terpilih tidak boleh diatur dan didikte mantan presiden. Menurut dia, haram hukumnya bagi Jokowi cawe-cawe dalam urusan penentuan menteri.


Perbedaan DPR, DPRD, dan DPD RI serta Wewenangnya

9 jam lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, Februari 2024. Rapat yang dihadiri oleh 95 anggota dan izin 196 sehingga total 291 orang anggota itu beragendakan penyampaian pidato Ketua DPR RI Puan Maharani untuk menutup masa persidangan III. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perbedaan DPR, DPRD, dan DPD RI serta Wewenangnya

DPR, DPRD dan DPD adalah lembaga legislatif yang melakukan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Lalu, apa perbedaan DPR, DPRD dan DPD?


Alasan Pendemo Geruduk Kantor ICW: Tak Terima Diviralkan tapi Tak Tahu Akun Media Sosialnya

9 jam lalu

Puluhan masyarakat yang mengklaim sebagai mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di depan gedung ICW, Kalibata, Jakarta Selatan pada Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Alasan Pendemo Geruduk Kantor ICW: Tak Terima Diviralkan tapi Tak Tahu Akun Media Sosialnya

Sekelompok massa menggeruduk Kantor ICW dan protes telah diviralkan dengan narasi negatif. Namun, tak tahu akun medsos yang memviralkannya


Harga Beras Melejit, Jokowi dan Menteri-menterinya Punya Bermacam Alasan

11 jam lalu

Presiden Jokowi (tengah) berbincang dengan Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi (kiri) saat meninjau penyaluran bantuan pangan beras di  Serang, Banten, Senin, 8 Januari 2024. ANTARA/Asep Fathulrahman
Harga Beras Melejit, Jokowi dan Menteri-menterinya Punya Bermacam Alasan

Harga beras terus merangkak naik, Jokowi dan para menterinya ungkapkan berbagai alasan. Bahkan kondisi bisa diatasi melalui bansos.


Jokowi Intervention to Stop the Right of Inquiry on Electoral Fraud at DPR

11 jam lalu

Jokowi Intervention to Stop the Right of Inquiry on Electoral Fraud at DPR

Jokowi tries to restrain political parties preparing to file the right of inquiry in DPR to expose electoral fraud.


Peneliti BRIN Sebut Hak Angket Bukan Ajang untuk Melawan Kubu Prabowo-Gibran

12 jam lalu

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum (Pemilu) 2024 di Gelanggang Remaja Bendungan Hilir, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024. KPU saat ini sedang fokus melakukan akurasi atau sinkronisasi data numerik tampilan publik di laman pemilu2024.kpu.go.id dengan data otentik yang ada dalam foto formulir model C. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Peneliti BRIN Sebut Hak Angket Bukan Ajang untuk Melawan Kubu Prabowo-Gibran

Siti Zuhro mengatakan hak angket bisa jadi ajang semua kubu membuktikan dugaan kecurangan pada Pemilu 2024.


Kata Moeldoko dan AHY Usai Bertemu dan Salaman di Rapat Kabinet Jokowi

12 jam lalu

AHY dan Moeldoko ikut Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin 26 Februari 2024.
Kata Moeldoko dan AHY Usai Bertemu dan Salaman di Rapat Kabinet Jokowi

Moeldoko dan AHY buka suara usai bertemu dan salaman sebelum rapat Kabinet Jokowi. Presiden Jokowi juga mengunggah foto mereka.


Hasil Pilpres Belum Resmi tapi Makan Siang Gratis Sudah Dibahas Jokowi, SMI: Dihitung Sebulan ke Depan

13 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani ucapkan 'Selamat' kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Negara pada, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Hasil Pilpres Belum Resmi tapi Makan Siang Gratis Sudah Dibahas Jokowi, SMI: Dihitung Sebulan ke Depan

Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal program makan siang gratis Prabowo-Gibran yang sudah dibahas di rapat kabinet Jokowi.


Kantornya Didemo, ICW Sebut Tak Pernah Ujarkan Rasisme ke Forum Masyarakat Pemuda Timur

13 jam lalu

Puluhan masyarakat yang mengklaim sebagai mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di depan gedung ICW, Kalibata, Jakarta Selatan pada Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Kantornya Didemo, ICW Sebut Tak Pernah Ujarkan Rasisme ke Forum Masyarakat Pemuda Timur

ICW juga menanggapi perihal dugaan demonstrasi itu dilakukan berhubungan dengan isu pemakzulan Presiden Jokowi.