TEMPO.CO, Jakarta - Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menyebut soal pertemuan Presiden Jokowi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada akhir Mei 2021. Dalam rapat tersebut, kata Pandu Riono, Anies mengusulkan agar dilakukan pengetatan PPKM Mikro.
Alasan Anies mengusulkan pengetatan PPKM adalah kasus Covid-19 di Ibu Kota meningkat sejak akhir Mei 2021. Namun usulan itu, kata Pandu, ditolak pemerintah pusat. Pandu tak menyebut persis siapa yang menolak usulan pengetatan itu.
"Akhir Mei setelah mendengarkan masukan Tim Pandemi @fkmui tentang potensial lonjakan yang dapat terjadi, @aniesbaswedan segera usulkan ke pemerintah pusat agar segera dilakukan pengetatan maksimal Jawa-Bali. Tak diterima, karena isu ekonomi. Ada KPC-PEN, tapi yang terpikir hanya PEN," begitu bunyi cuitan Pandu Riono di akun Twitter-nya, @drpriono1, Sabtu 3 Juli 2021.
Dari penelusuran Tempo, Anies dua kali menghadiri rapat dengan Jokowi sepanjang Mei-Juni 2021. Pada 17 Mei, Anies mengikuti rapat koordinasi penanganan Covid-19. Ada beberapa wejangan dari Jokowi.
"Bapak Presiden memberikan arahan-arahan terkait dengan antisipasi kasus Covid-19 akibat peningkatan mobilitas penduduk selama musim Lebaran kemarin," ujar Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin, 17 Mei 2021.
Selanjutnya rapat berikutnya digelar di Istana pada 15 Juni 2021
