Tolak PP Statuta UI, Senat Akademik Fakultas Kedokteran Sebut Cacat Prosedur

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gedung Rektorat UI. ANTARA/Feru Lantara

    Gedung Rektorat UI. ANTARA/Feru Lantara

    TEMPO.CO, Jakarta - Senat Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menolak Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI. “Senat Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia meminta agar tetap menggunakan PP Nomor 68 tahun 2013,” demikian keterangan dalam dokumen rekomendasi rapat paripurna khusus Senat Akademik FK UI yang diperoleh Tempo, Selasa, 27 Juli 2021.

    Dalam dokumen itu, ada dua alasan Senat Akademik FK UI menolak PP 75. Pertama, aturan terbaru mengenai Statuta UI dinilai cacat prosedur dan substansi, serta belum sepenuhnya mencerminkan visi UI sehingga memerlukan pengkajian ulang.

    Alasan kedua, Statuta UI ditetapkan khusus untuk mencapai tujuan UI. Sehingga harus menampung kebutuhan pengembangan dan kemajuan UI untuk Indonesia dan global. 

    Revisi PP Statuta UI, menurut Senat Akademik FK UI, harus mengakomodasi hal-hal yang sangat strategis. Antara lain revolusi industri 4.0, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan dampak pandemi. Selain itu, integrasi pendidikan, penelitian, pelayanan, dan pengabdian masyarakat dalam bentuk sistem kesehatan akademik dan RS pendidikan sesuai PP Nomor 93 Tahun 2015 menjadi bagian dari penguatan revisi PP Nomor 68 Tahun 2013.

    PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI menuai sorotan lantaran perubahan aturan rangkap jabatan rektor di perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Dalam aturan sebelumnya, rektor dan wakil rektor dilarang merangkap menjadi pejabat di BUMN, BUMD, maupun swasta. Adapun aturan baru membolehkan rangkap jabatan tersebut asalkan bukan sebagai direksi.

    Aturan anyar dalam Statuta UI ini dianggap 'meloloskan' Rektor UI Ari Kuncoro dari rangkap jabatannya sebagai wakil komisaris utama di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pada Kamis, 22 Juli lalu, Ari mundur dari jabatan wakil komisaris utama BRI. Namun sejumlah pakar hukum menilai mundurnya Ari tak serta-merta menyelesaikan potensi masalah rangkap jabatan di kemudian hari.

    Baca juga: Dewan Guru Besar Minta Jokowi Tarik PP Statuta UI yang Izinkan Rangkap Jabatan

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.