Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Desa Bojong Koneng Kembali Didemo, Ini Tuntutan Massa

image-gnews
Sejumlah massa kembali mendemo kantor pemerintahan desa di Babakan Madang itu karena sengketa lahan yang terjadi. Kabupaten Bogor, Selasa 5 Oktober 2021. TEMPO/M.A MURTADHO
Sejumlah massa kembali mendemo kantor pemerintahan desa di Babakan Madang itu karena sengketa lahan yang terjadi. Kabupaten Bogor, Selasa 5 Oktober 2021. TEMPO/M.A MURTADHO
Iklan

TEMPO.CO, Bogor - Pemerintah Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, kembali didemo oleh warganya. Para pengunjuk rasa meminta kasus perusakan kantor desa yang dilakukan massa demo anarkistis pada Sabtu lalu diusut tuntas.

Warga Desa Bojong Koneng yang berdemonstrasi itu, beberapa di antaranya adalah kaum ibu, mendesak kasus perusakan yang dipicu masalah sengketa lahan itu diproses hukum. Alasannya, warga desa merasa dirugikan dan pelayanan jadi terhambat.

"Kami merasa terganggu dengan dirusaknya fasilitas kantor desa oleh massa yang entah dari mana kemarin datangnya, pelayanan administrasi dan pengambilan sembako pun jadi tertunda gara-gara itu," ucap Siti Masitoh, seorang warga Bojong Koneng, Selasa, 5 Oktober 2021.

Warga lain, Yadi Mulyadi mengatakan kedatangan puluhan warga hari ini menggelar demo damai. Bahkan, demo hari ini mendukung dan meminta pemerintah desa beserta kepolisian terus mengusut dan menangkap oknum-oknum yang merusak fasilitas kantor. Akibat perusakan itu ketenteraman warga desa turut terganggu.

"Sebab ulah perusakan ini, kami justru mendapat pikiran jelek dari pihak luar. Kami dikatakan warga barbar yang tidak tahu aturan, itu kan memalukan bagi kami dan apalagi kasus ini jadi isu nasional. Pokoknya kami ingin perusak kantor ditangkap, biar dia merasakan ulahnya itu telah merugikan banyak orang khususnya warga asli sini," ucap Yadi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Camat Babakan Madang Cecep Imam Nagarasid menyebut pelaporan sempat dicabut oleh pihak pemerintah Desa Bojong Koneng. Namun karena ini sudah menjadi perhatian publik dan menjadi isu Nasional, proses hukum perusakan akan tetap berlanjut.

"Ini kan perusakan fasilitas milik negara, jadi tetap kasusnya berlanjut dan akan diproses. Infonya, hingga hari ini polisi terus mencari para oknum pelaku perusakan khususnya provokator yang menyulut emosi warga saat aksi unjuk rasa kemarin. Akibatnya pengunjuk rasa jadi anarkis dan merusak fasilitas milik kantor desa Bojong Koneng," kata Cecep.

M.A MURTADHO

Baca juga: Pemerintah Desa Bojong Koneng Cabut Laporan Soal Perusakan Kantor, Sebab...

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Penangkapan 5 Warga Masyarakat Adat Sihaporas Simalungun Dinilai Cacat Prosedur

2 jam lalu

Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Gerak Tutup TPL melakukan aksi di depan Kementerian Koordiator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Rabu, 24 November 2021. Aksi tersebut menyampaikan tuntutan agar Kemenko Kemaritiman dan Investasi mencabut izin konsesi PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) dari wilayah adat serta menghentikan kriminalisasi kepada masyarakat adat Tano Batak. TEMPO/Muhammad Hidayat
Penangkapan 5 Warga Masyarakat Adat Sihaporas Simalungun Dinilai Cacat Prosedur

Penggerebekan dan penangkapan anggota komunitas masyarakat adat Sihaporas Simalungun dinilai melanggar prosedur.


Massa Demo 10 Tahun Jokowi dari BEM SI Bubar, Polisi Bersihkan Patung Kuda

4 hari lalu

Personel gabungan Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI usai demonstrasi kritik 10 tahun pemerintahan Jokowi di area samping Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 22 Juli 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Massa Demo 10 Tahun Jokowi dari BEM SI Bubar, Polisi Bersihkan Patung Kuda

Massa dari BEM SI menggelar demo di Patung Kuda Monas mengkritik kebijakan Presiden Jokowi selama 10 tahun berkuasa.


Tolak Pengembangan Geothermal, Puluhan Warga Demo di Kementerian ESDM

9 hari lalu

Aliansi Nasional Tolak Geothermal melakukan aksi di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024. Mereka menolak pengembangan proyek geothermal di Indonesia. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Tolak Pengembangan Geothermal, Puluhan Warga Demo di Kementerian ESDM

Sejumlah warga dari beberapa wilayah lingkaran proyek geothermal di Indonesia mendatangi Dirjen EBTKE Kementerian ESDM.


IKN Berpotensi Ciptakan Konflik Tanah Ulayat, Guru Besar Unissula Ungkap Empat Solusinya

20 hari lalu

Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Gunarto (kiri) bersama Firmanto Laksana (tengah) usai pengukuhan guru besar kehormatan Unissula, di Semarang, Jumat, 5 Juli 2024. Foto: ANTARA/HO-Unissula
IKN Berpotensi Ciptakan Konflik Tanah Ulayat, Guru Besar Unissula Ungkap Empat Solusinya

Guru Besar Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Firmanto Laksana, menilai pembangunan IKN berpotensi menimbulkan konflik tanah ulayat


Polri Turunkan 1.389 Personel Kawal Demo Buruh Protes Soal PHK

24 hari lalu

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Rabu, 1 Mei 2024. Foto: ANTARA/HO-Polres Metro Jakarta Pusat
Polri Turunkan 1.389 Personel Kawal Demo Buruh Protes Soal PHK

Polisi menyatakan personel yang akan mengamankan demo soal PHK di perusahaan tekstil tanpa dibekali senjata api.


Sopir Angkutan Barang Demo Keluhkan Banyaknya Pungli Oknum Dinas Perhubungan Kota Bekasi

42 hari lalu

Aksi demo sopir angkutan di kantor Dishub, Kota Bekasi, Jumat, 14 Juni 2024. TEMPO/ADI WARSONO
Sopir Angkutan Barang Demo Keluhkan Banyaknya Pungli Oknum Dinas Perhubungan Kota Bekasi

Ika berharap melalui aksi unjuk rasa ini bisa menjadi bahan untuk Dinas Perhubungan Kota Bekasi dalam membenahi pungli yang selama ini terjadi.


Desak Pemerintah Cabut Tapera, Buruh akan Gelar Demo Nasional pada 27 Juni 2024

46 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Desak Pemerintah Cabut Tapera, Buruh akan Gelar Demo Nasional pada 27 Juni 2024

Buruh dari berbagai elemen akan menggelar unjuk rasa secara nasional untuk menuntut pemerintah membatalkan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada Kamis, 27 Juni 2024.


Kisruh Tapera: Antara Janji Pemerintah, Keberatan Pengusaha dan Penolakan Pekerja

51 hari lalu

Partai Buruh dan elemen masyarakat sipil menggelar unjuk rasa di kawasanPatung Kuda pada Kamis, 6 Juni 2024. Mereka berunjuk rasa sekaligus menolak PP Tapera, UKT Mahal, hingga UU Cipta Kerja. Tempo/Adil Al Hasan
Kisruh Tapera: Antara Janji Pemerintah, Keberatan Pengusaha dan Penolakan Pekerja

Kebijakan Program Tapera pemerintahan Jokowi mendapat penolakan dari kalangan pengusaha dan pekerja swasta.


KPK Sita 13 Bidang Tanah John Irfan Kenway sebagai Pengganti Kerugian Negara

58 hari lalu

KPK eksekusi Direktur PT Diratama Jaya Mandiri John Irfan Kenway dalam perkara korupsi Heli AW-101 ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. (Doc. KPK)
KPK Sita 13 Bidang Tanah John Irfan Kenway sebagai Pengganti Kerugian Negara

Juru bicara KPK mengatakan penyitaan dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara John Irfan Kenway.


Walhi Kaltim Ungkap Penyebab Warga dari 4 Kelurahan Demo Kantor BPN Penajam Paser Utara

24 Mei 2024

Potret pembangunan infrastruktur inti di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Walhi Kaltim Ungkap Penyebab Warga dari 4 Kelurahan Demo Kantor BPN Penajam Paser Utara

Walhi Kalimantan Timur mengungkap penyebab ratusan warga itu berdemo di depan kantor BPN.