Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polisi Tangkap Seorang Kades di Bogor atas Dugaan Pungli Penyaluran Bansos

image-gnews
Warga membawa paket sembako Presiden yang disalurkan Kementerian Sosial di Kelurahan Pakansari, Cibinong , Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu 13 Mei 2020. Kementerian Sosial menyalurkan bantuan paket sembako untuk 70.224 kepala keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Bogor yang tersebar di 7 kecamatan. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Warga membawa paket sembako Presiden yang disalurkan Kementerian Sosial di Kelurahan Pakansari, Cibinong , Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu 13 Mei 2020. Kementerian Sosial menyalurkan bantuan paket sembako untuk 70.224 kepala keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Bogor yang tersebar di 7 kecamatan. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Sapu Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli Polisi Daerah Jawa Barat, menangkap salah satu kepala desa di Ciomas, Kabupaten Bogor, karena diduga memungut jatah terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Polisi menyita barang bukti berupa uang Rp 20,4 juta

"Betul, kami periksa terduganya. Dalam pemeriksaan, yang bersangkutan mengakui semuanya. Namun tidak kami lakukan penahanan karena masih kami lakukan pendalaman dan penyelidikan kasus ini. Kami temui bersangkutan di kantor desanya," kata Kepala Tim Saber Pungli Jabar Ajun Komisaris Besar, Zul Azmi dikonfirmasi Tempo. Jumat, 26 November 2021.

Zul mengatakan kades tersebut diduga meminta jatah Rp 4 ribu hingga Rp 10 ribu atau 10 kilogram beras yang disalurkan. Total ada 849 keluarga penerima manfaat bansos di desa itu

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor Mustaqim mengatakan ia menerima informasi bahwa Tim Saber Pungli Polda Jabar turun ke Bogor. Namun, Mustaqim mengatakan dia tidak mengetahui ke mana dan di mana adanya penangkapan terhadap salah satu Kades yang diduga menyelewengkan bansos itu.

"Kami belum menerima informasi resmi dari Saber Pungli-nya, bahkan saya tahu adanya penangkapan ini dari media. Kita ikuti saja proses yang sedang berjalan, kita hormati dan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah," ucap Mustaqim.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mustaqim menuturkan pihaknya sudah mewanti agar tim koordinasi penyalur bansos hingga tingkat desa untuk tidak melakukan pungutan terhadap KPM.

M.A MURTADHO

Baca juga:

Warga Kabupaten Bogor Diminta Tampung Air Bersih Antisipasi Cuaca Buruk

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pabrik Narkoba di Citeureup Bogor Sasar Surabaya dan Kalimantan

2 jam lalu

Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya menggelar konferensi pers pengungkapan industri rumahan narkotika jaringan internasional di Tajur, Citeureup, Bogor. Konferensi pers digelar di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa, 21 Mei 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Pabrik Narkoba di Citeureup Bogor Sasar Surabaya dan Kalimantan

Setiap bulan, pabrik narkoba skala rumahan di Citeureup Kabupaten Bogor ini disebut dapat memproduksi narkotika hingga ribuan tablet.


Polisi Gerebek Pabrik Narkoba di Kabupaten Bogor, Ketua RT Cerita Dikamuflase Sebagai Bengkel

3 jam lalu

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers pengungkapan pabrik narkoba skala rumahan di Tajur, Citeureup, Bogor, Selasa, 21 Mei 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Polisi Gerebek Pabrik Narkoba di Kabupaten Bogor, Ketua RT Cerita Dikamuflase Sebagai Bengkel

Dari rumah yang dijadikan pabrik narkoba itu, polisi menyita barang bukti PCC 1.215.000 tablet, 1.024.000 hexymer, dan 210.000 tablet warna putih.


Cara Cek Penerima Bansos PKH 2024 Secara Online

6 jam lalu

Petugas Kementerian Sosial mengecek saldo penerima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) saat penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Bekasi, Jawa Barat, Kamis, 7 Januari 2021. Pemerintah melalui APBN 2021 menyiapkan anggaran sebesar Rp110 triliun untuk tiga jenis bantuan yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Cara Cek Penerima Bansos PKH 2024 Secara Online

Cara mengetahui status penerima bansos PKH secara mudah melalui situs cekbansos.kemensos.go.id


Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

6 hari lalu

Warga usai mendapat sekarung beras saat pembagian bansos beras di kantor Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 11 Mei 2024. Kementerian Sosial mendistribusikan bantuan sosial beras sebagai jaring pengaman sosial untuk keluarga penerima manfaat yang sudah terdata dan terverifikasi. TEMPO/Prima mulia
Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

Jokowi memberi sinyal bahwa bansos beras akan dilanjutkan hingga akhir tahun ini.


Pos Indonesia Bagikan Bansos Sembako dan PKH Tahap 2 di Bali

7 hari lalu

Pos Indonesia Bagikan Bansos Sembako dan PKH Tahap 2 di Bali

Sebanyak 44.400 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dijadwalkan menerima bansos sembako dan PKH di Bali.


Bahas Tugas KPK di Depan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Nawawi Pomolango Singgung Program Makan Siang Gratis

7 hari lalu

Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango, berjalan keluar, dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024. Nawawi Pomolango, menyatakan akan meminta penjelasan Kepala Biro Hukum KPK terkait argumen dalil yang dijadikan dasar pertimbanngan hakim atas kekalahan KPK menghadapi praperadilan yang diajukan tersangka pengurusan Administrasi Hukum Umum di Kementerian Hukum dan HAM RI Direktur Utama PT. Citra Lampia Mandiri, Helmut Hermawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. TEMPO/Imam Sukamto'
Bahas Tugas KPK di Depan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Nawawi Pomolango Singgung Program Makan Siang Gratis

Pimpinan KPK Nawawi Pomolango menyinggung program makan siang gratis yang digadang-gadang presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.


Hari Ketiga di Sultra, Jokowi akan Resmikan Bendungan hingga Bagikan Bansos

7 hari lalu

Presiden Jokowi di Pasar Laino Raha, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin, 13 Mei 2024. Foto: Vico - Biro Pers Sekretariat Presiden
Hari Ketiga di Sultra, Jokowi akan Resmikan Bendungan hingga Bagikan Bansos

Ini agenda kunjungan kerja hari terakhir Jokowi di Provinsi Sulawesi Tenggara.


Menteri Risma Ogah Hadiri Undangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

12 hari lalu

Menteri Sosial Tri Rismaharini melantik sebanyak 410 wisudawan dan wisudawati Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekessos) di Bandung, Antara/HO-Kemensos
Menteri Risma Ogah Hadiri Undangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Pembahasan DTKS tidak perlu dilakukan di tempat mewah. Pembahasan bisa dilakukan di mana saja. Sebab, Risma menilai, hasil rapat lebih penting.


Mensos Risma Sebut Pengusulan Data Penerima Bansos Kini Harus Melalui Musyawarah Desa

12 hari lalu

Menteri Sosial Tri Rismaharini hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Mensos Risma Sebut Pengusulan Data Penerima Bansos Kini Harus Melalui Musyawarah Desa

Risma mengaku usulan mekanisme bansos ini usai mendengar kabar pengusulan bantuan sosial diputuskan oleh satu orang


ICW Sebut Bansos hingga Ketidaknetralan ASN Bakal Marak di Pilkada 2024

13 hari lalu

Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Keadilan Rakyat (GKR) melakukan aksi demo dan longmarch dari Patung Kuda Monas menuju gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa 27 Februari 2024. Dalam aksinya massa menyikapi beras Bansos dipakai untuk kampanye Pilpres 2024 dengan bergambar salah satu paslon pilpres. Hal ini mengakibatkan melambungnya harga beras dan kebutuhan pokok lainnya seperti harga minyak goreng telor, cabe, bawang, dan lainnya sehingga rakyat kecil merasakan dampak kesulitan hidup pasca pemilu 2024. TEMPO/Subekti.
ICW Sebut Bansos hingga Ketidaknetralan ASN Bakal Marak di Pilkada 2024

ICW mengungkap beberapa kerentanan yang mungkin terjadi di Pilkada 2024. Berkaca dari pengalaman Pilpres.