Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anies Baswedan Banding atas Vonis Keruk Kali Mampang, Penggugat: Seolah Lupa

image-gnews
Petugas mengoperasikan alat berat saat melakukan pengerukan di Kali Mampang, Pondok Jaya, Sabtu, 19 Februari 2022. Pengerukan itu dilakukan setelah PTUN Jakarta memerintahkan Gubernur DKI Anies Baswedan untuk melakukan pengerukan Kali Mampang sesuai putusan dari gugatan warga yang terdampak banjir di wilayah itu pada Februari 2021. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Petugas mengoperasikan alat berat saat melakukan pengerukan di Kali Mampang, Pondok Jaya, Sabtu, 19 Februari 2022. Pengerukan itu dilakukan setelah PTUN Jakarta memerintahkan Gubernur DKI Anies Baswedan untuk melakukan pengerukan Kali Mampang sesuai putusan dari gugatan warga yang terdampak banjir di wilayah itu pada Februari 2021. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Para penggugat banjir Mampang menyayangkan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengajukan banding atas putusan PTUN Jakarta. Kuasa hukum penggugat, Francine Widjojo menilai Anies seolah tak berempati dengan warganya yang trauma menjadi korban banjir.

"Kami menyayangkan upaya banding Gubernur DKI Jakarta yang seakan tak mau menerima kenyataan bahwa pengendalian banjirnya belum serius," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 9 Maret 2022.

Anies mengajukan banding atas gugatan banjir Kali Mampang, Jakarta Selatan. Informasi ini tertuang dalam situs Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Dalam situs itu tertera bahwa banding diajukan pada Selasa, 8 Maret 2022. Pemohon banding adalah Anies.

Sebelumnya, majelis hakim PTUN Jakarta menghukum Gubernur Anies Baswedan untuk mengerjakan pengerukan Kali Mampang secara tuntas hingga ke wilayah Pondok Jaya. Tak hanya itu, Anies juga harus membangun turap sungai di Kelurahan Pela Mampang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Putusan majelis hakim ini diketuk pada 15 Februari 2022.

Francine mengatakan warga korban banjir hanya ingin Anies Baswedan serius menanggulangi banjir. Akan tetapi, Anies justru memilih melanjutkan proses hukum di pengadilan. "Pak Anies seolah lupa bahwa pengendalian banjir adalah kerja rutin Gubernur DKI Jakarta yang tidak perlu diingatkan, apalagi digugat oleh warganya dengan menempuh prosedur panjang," ujarnya.

Baca juga: Anies Baswedan Ajukan Banding atas Hukuman Keruk Kali Mampang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anies Dinilai Punya Cukup Elektabilitas untuk Pilgub Jakarta, tapi Susah Cari Kendaraan

1 jam lalu

Anies Baswedan saat menghadiri silaturahmi dan halal bihalal dengan PKL dan warga kampung Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) di Kampung Marlina, Muara Baru, Penjaringan Jakarta Utara pada Ahad, 19 Mei 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Anies Dinilai Punya Cukup Elektabilitas untuk Pilgub Jakarta, tapi Susah Cari Kendaraan

Anies Baswedan dianggap punya elektabilitas yang cukup tinggi untuk kembali bertarung di Pilgub Jakarta.


Jokowi Perintahkan Tambah Sabo Dam untuk Cegah Banjir Lahar di Sumbar

1 jam lalu

Foto udara kondisi pasca banjir bandang di Jorong Panti, Nagari Rambatan, Tanah Datar, Sumatera Barat, Sabtu 18 Mei 2024. Tim SAR Gabungan masih akan melakukan pencarian 13 korban yang hilang hingga 25 Mei 2024 di kabupaten itu. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/wpa.
Jokowi Perintahkan Tambah Sabo Dam untuk Cegah Banjir Lahar di Sumbar

Presiden Jokowi memerintahkan Basuki Hadimuljono untuk menambah sabo dam dalam mencegah bencana galodo di wilayah Sumatera Barat.


Peneliti Mahakam Ungkap 3 Kontradiksi dalam Bencana Banjir Besar Mahulu

2 jam lalu

Kondisi banjir besar di Mahakam Ulu dengan lima kecamatan dan 37 desa yang terdampak. ANTARA/HO-Basarnas Kaltim
Peneliti Mahakam Ungkap 3 Kontradiksi dalam Bencana Banjir Besar Mahulu

Secara morfologi dan topografi, banjir besar di Mahakam Ulu tak mungkin terjadi untuk kondisi normal.


Anggap Putusan Sela PTUN Tak Tepat, ICW Minta Dewas KPK Hukum Nurul Ghufron Mengajukan Pengunduran Diri

3 jam lalu

Ketua Majelis sidang etik Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean bersama dua anggota majelis Albertina Ho dan Syamsuddin Haris, menggelar sidang pembacaan surat putusan pelanggaran etik tanpa dihadiri tiga terperiksa pegawai Rutan KPK dari unsur Kemenkumham, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Majelis sidang etik Dewas KPK, menjatuhkan sanksi berat kepada tiga terperiksa.TEMPO/Imam Sukamto
Anggap Putusan Sela PTUN Tak Tepat, ICW Minta Dewas KPK Hukum Nurul Ghufron Mengajukan Pengunduran Diri

ICW meminta Dewas KPK menjatuhkan hukuman kepada Nurul Ghufron berupa, "diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan.


FAO Dapat Penghargaan King Hassan II of Morocco Great World Water Prize

3 jam lalu

Kepala Pemerintahan Maroko, Aziz Akhannouch, menyerahkan penghargaan kepada Direktur Divisi Tanah dan Air FAO, Li Lifeng, pada upacara pembukaan Forum Air Dunia ke-10 tahun 2024 di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Badung, Bali, pada Senin (20/5/2024). Sumber: dokumen FAO | Aprillio Akbar
FAO Dapat Penghargaan King Hassan II of Morocco Great World Water Prize

FAO mendapat penghargaan King Hassan II of Morocco Great World Water Prize atas kontribusinya mempromosikan perlindungan dan pelestarian sumber air


Pengadilan Inggris Izinkan Julian Assange Ajukan Banding atas Ekstradisi AS

7 jam lalu

Pendukung pendiri WikiLeaks Julian Assange memegang spanduk, saat mereka berdiri di luar pengadilan tinggi pada hari Assange mengajukan banding terhadap ekstradisinya ke Amerika Serikat, di London, Inggris, 21 Februari 2024. REUTERS/Toby Melville
Pengadilan Inggris Izinkan Julian Assange Ajukan Banding atas Ekstradisi AS

Pengadilan Inggris memutuskan bahwa pendiri WikiLeaks Julian Assange dapat mengajukan banding atas perintah ekstradisinya ke AS atas tuduhan spionase


Nurul Ghufron Minta Dewas KPK Ikuti Putusan Sela PTUN Tunda Sidang Putusan Etik

8 jam lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Gufron didampingi para penasehat hukumnya, memberikan keterangan kepada awak media di gedung KPK, Jakarta, Senin, 20 Mei 2024. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dalam putusan sela merekomendasikan Dewas KPK untuk menunda pembacaan putusan sidang etik dan pedoman perilaku terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. TEMPO/Imam Sukamto
Nurul Ghufron Minta Dewas KPK Ikuti Putusan Sela PTUN Tunda Sidang Putusan Etik

Wakil KPK Nurul Ghufron meminta Dewas menunda sidang pembacaan putusan sidang etik atas penyalahgunaan kekuasaan.


Kuasa Hukum KPU Disebut Jadi Ahli Anwar Usman di PTUN, Perludem Sebut Ada Potensi Konflik Kepentingan

1 hari lalu

Hakim Konstitusi Anwar Usman menghadiri sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Kuasa Hukum KPU Disebut Jadi Ahli Anwar Usman di PTUN, Perludem Sebut Ada Potensi Konflik Kepentingan

Perludem menyebut ada potensi konflik kepentingan karena kuasa hukum KPU disebut menjadi ahli yang dihadirkan eks Ketua MK Anwar Usman di PTUN.


Respons Anies Soal Sudirman Said yang Bakal Maju di Pilgub Jakarta

1 hari lalu

Anies Baswedan saat menghadiri silaturahmi dan halal bihalal dengan PKL dan warga kampung Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) di Kampung Marlina, Muara Baru, Penjaringan Jakarta Utara pada Ahad, 19 Mei 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Respons Anies Soal Sudirman Said yang Bakal Maju di Pilgub Jakarta

Anies mengaku belum ada komunikasi dengan Sudirman Said yang berencana maju dalam Pilgub Jakarta 2024.


Bahas UKT Mahal, Panja Komisi X DPR Bakal Undang Sejumlah Pihak Ini

1 hari lalu

Mahasiwa Universitas Riau (Unri) kenakan almamater biru laut lakukan aksi unjuk rasa mengenai uang kuliah tunggal atau UKT dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di depan Gedung Rektorat Unri pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto: Karunia Putri / TEMPO
Bahas UKT Mahal, Panja Komisi X DPR Bakal Undang Sejumlah Pihak Ini

Selasa besok, 21 Mei 2024, Panja Komisi X DPR bakal menggelar Raker dengan sejumlah pihak untuk membahas UKT mahal. Siapa saja yang diundang?