Harga Baju Dinas DPRD DKI, Paling Murah Rp 2,4 Juta per Setel

Reporter

Rapat pengesahan APBD DKI Jakarta 2022 di ruang rapat paripurna DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 29 November 2021. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris DPRD DKI Jakarta Firmansyah mengatakan anggaran baju dinas DPRD DKI Rp 1,7 miliar tidak melanggar aturan dan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 12 PP tersebut, kata Firmansyah, mengatur pimpinan dan anggota DPRD setiap tahunnya mendapat lima setel baju dinas dan atribut. Rinciannya dua pakaian sipil harian, satu pakaian sipil resmi, satu pakaian dinas harian lengan panjang, dan satu pakaian yang bercirikan khas daerah.

"Saya jelaskan bahwa Rp1,7 miliar ini untuk 106 anggota dan pimpinan dewan, serta masing-masingnya mendapat lima setel," ujarnya, Kamis, 31 Maret 2022 dikutip dari Antara.

Rincian Harga per Baju Dinas

Firmansyah merincikan harga masing-masing baju dinas tersebut, di antaranya yakni Rp 4,9 juta untuk dua pakaian sipil harian dengan rincian per setelnya seharga Rp 2.498.600, Rp 2,7 juta untuk satu pakaian dinas harian lengan panjang, Rp 3,6 juta untuk satu pakaian sipil resmi, dan Rp 3,6 juta untuk pakaian khas daerah.

"Itu sudah termasuk ongkos jahit. Sedangkan bahan baju dinasnya menggunakan wol," katanya.

Menurut Firmansyah, tidak ada kenaikan anggaran dari tahun sebelumnya, bahkan anggaran tersebut sudah terencana dan terinput di e-budgeting. "Bicara masalah angka anggaran itu sudah ada di 'budgeting'. Kami tuangkan karena sudah masuk perencanaan," ucapnya.

Tiap Anggota Dapat Rp 16 Juta

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan kepada Tempo penganggaran pakaian dinas dan atribut anggota DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 1,75 miliar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dana ini bersumber dari APBD DKI Jakarta tahun 2022. Jika dirinci, pagu belanja sebesar Rp 1.746.645.560 untuk 106 anggota dan pimpinan dewan, maka setiap anggota dewan memperoleh Rp 16 juta.

Mujiyono menyatakan pengadaan sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan. Selain itu, proses lelangnya dilakukan secara terbuka dan tertera pada e-budgeting.

“Anggaran untuk beli dan pengadaan baju dinas DPRD DKI ini sesuai dengan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 18 Tahun 2017 dan ada juga di e-budgeting,” kata Mujiyono.

Baca juga: Anggaran Baju DPRD DKI Rp 1,74 Miliar, Ini Rincian Jenis Pakaian Dinas






Heru Budi Hartono Copot Marullah Matali dari Sekda, PKS: Janggal, Domainnya Presiden

11 jam lalu

Heru Budi Hartono Copot Marullah Matali dari Sekda, PKS: Janggal, Domainnya Presiden

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Karyatin Subiantoro mengaku kaget dengan pencopotan Marullah Matali dari posisi Sekretaris Daerah (Sekda) DKI.


Mundur dari PSI, Michael Victor Sianipar Sudah Dapat Tawaran dari Parpol Lain

1 hari lalu

Mundur dari PSI, Michael Victor Sianipar Sudah Dapat Tawaran dari Parpol Lain

Michael Sianipar mengakui ada komunikasi dengan parpol lain setelah mundur dari PSI, bahkan ada ajakan untuk bergabung dengan parpol lain.


PSI DKI Menyayangkan Pengunduran Diri Michael Sianipar

1 hari lalu

PSI DKI Menyayangkan Pengunduran Diri Michael Sianipar

PSI DKI menyayangkan pengunduran diri Michael Victor Sianipar. Sebab, Michael dianggap telah mencetak banyak pencapaian dan sejarah.


Heru Budi Copot Jabatan Sekda Marullah Matali, Eks Politikus Gerindra: Miris dan Prihatin

1 hari lalu

Heru Budi Copot Jabatan Sekda Marullah Matali, Eks Politikus Gerindra: Miris dan Prihatin

Anggota DPRD DKI Mohamad Taufik merasa miris dengan keputusan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Jabatan Marullah Matali sebagai Sekda dicopot.


Michael Sianipar Mundur, Seberapa Getol PSI DKI Mengkritisi Anggaran di Era Anies Baswedan?

1 hari lalu

Michael Sianipar Mundur, Seberapa Getol PSI DKI Mengkritisi Anggaran di Era Anies Baswedan?

Michael Victor Sianipar mundur dari PSI. Dia menyebut, semasa menjabat Ketua DPW PSI DKI, kader PSI di DPRD telah mengkritisi anggaran Anies Baswedan.


Fraksi PSI DPRD DKI Pertemukan Warga dan Pertamina, Perjelas Status Tanah di Pancoran

1 hari lalu

Fraksi PSI DPRD DKI Pertemukan Warga dan Pertamina, Perjelas Status Tanah di Pancoran

Fraksi PSI DPRD DKI mempertemukan warga dengan PT Pertamina hari ini. Mediasi tersebut untuk memperjelas status tanah di Jalan Pengadegan, Pancoran


Grace Natalie Jadi Plt Ketua DPW PSI DKI Menggantikan Bekas Staf Ahok yang Mundur

2 hari lalu

Grace Natalie Jadi Plt Ketua DPW PSI DKI Menggantikan Bekas Staf Ahok yang Mundur

Michael Victor Sianipar resmi mengundurkan diri dari PSI. Grace Natalie kini menjabat Ketua DPW PSI DKI Jakarta.


DKI Berencana Urus Sertifikat HPL 57 Jalan Nasional, BPAD: Supaya Ada Nilai Jual

2 hari lalu

DKI Berencana Urus Sertifikat HPL 57 Jalan Nasional, BPAD: Supaya Ada Nilai Jual

Pemerintah DKI mendapatkan hibah 57 jalan nasional senilai Rp 217 triliun dari Kementerian PUPR. Pemerintah daerah berencana melakukan komersialisasi.


Marullah Dicopot dari Sekda Jadi Deputi Gubernur DKI, PKS: Ada Muatan Politik dan Pengaruh Partai Berkuasa

3 hari lalu

Marullah Dicopot dari Sekda Jadi Deputi Gubernur DKI, PKS: Ada Muatan Politik dan Pengaruh Partai Berkuasa

Anggota DPRD DKI dari PKS Nasrullah mengaku tidak tahu-menahu soal pencopotan Marullah sebagai Sekda DKI oleh Heru Budi Hartono.


Heru Budi Hartono Copot Marullah sebagai Sekda, Gembong: Itu Kewenangan Pj Gubernur DKI

3 hari lalu

Heru Budi Hartono Copot Marullah sebagai Sekda, Gembong: Itu Kewenangan Pj Gubernur DKI

Politikus PDIP Gembong Warsono menyatakan penggantian Sekda DKI merupakan kewenangan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Ia mengaku tak tahu-menahu.