Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bank DKI Ingatkan Anggota DPRD DKI Bayar Angsuran Pinjaman Tepat Waktu

image-gnews
Ilustrasi gedung DPRD DKI Jakarta. TEMPO/Subekti
Ilustrasi gedung DPRD DKI Jakarta. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bank DKI mengingatkan DPRD DKI Jakarta untuk membayar utang atau pinjaman tepat waktu. Kepala Bank DKI Cabang Balai Kota Sri Utami mengatakan pembayaran utang jatuh tempo setiap tanggal 1. Sementara itu, anggota DPRD DKI baru menerima transfer gaji di tanggal 4.

"Otomatis pada saat tanggal 1 itu tanggal jatuh tempo kredit, tapi untuk angsurannya belum terbayar," kata dia dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) pembentukan panitia khusus di Ruang Serbaguna DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Mei 2022.

Sri menyarankan anggota dewan membuat tabungan beku saat melakukan perjanjian kredit. Tabungan beku, tutur dia, akan dibuka pada tanggal jatuh tempo pembayaran kredit.

Dengan begitu, saldo rekening tabungan beku dewan otomatis berkurang setiap tanggal jatuh tempo untuk membayar uutang. Tabungan beku adalah saldo mengendap yang disimpan dalam rekening tertentu.

"Tanggal 4 bapak dan ibu menerima penggajian, kami tutup lagi," ucap dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Politikus Partai Gerindra Adi Kurnia Setiadi menyebut seharusnya Bank DKI menyosialisasikan hal tersebut sedari dulu. "Ibu seharusnya sosialisasikan dulu, kabarkan dulu baru lakukan. Ini kebalikan," ujar dia.

Sebelum Sri menyampaikan informasi itu dalam rapat, anggota DRPD lainnya, Jamaludin Lamanda, meminta Bank DKI tak menyampaikan utang-piutang dewan kepada publik.

"Kalau urusan utang-piutang tidak sah kalau diumumkan di publik. Itu menyangkut orang per orang," terang politikus PKB itu.

Baca juga: DPRD DKI Bentuk 3 Pansus: Jakarta Pasca IKN, Transportasi, dan Air Bersih

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anggota DPRD DKI dan Politikus Gerindra Haji Purwanto Wafat

1 jam lalu

Purwanto, anggota DPRD DKI dari Gerindra. Foto: Istimewa
Anggota DPRD DKI dan Politikus Gerindra Haji Purwanto Wafat

Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra, Purwanto alias Haji Purwanto, wafat pada hari ini, Selasa 5 Desember 2023.


Pelaku Modus Pinjam Nama untuk Kredit Motor di FIFGroup Dipidana

2 jam lalu

Gedung Kantor FIFGroup Cabang Tasikmalaya. (Dok FIF)
Pelaku Modus Pinjam Nama untuk Kredit Motor di FIFGroup Dipidana

FIFGroup Cabang Tasikmalaya telah melaporkan salah satu debitur bersama dengan seorang oknum jual beli motor ke Polresta setempat.


Terkini: Erick Thohir Buka Suara soal Kabar Terbaru Vale, Kominfo Dapat Opini Wajar Dengan Pengecualian dari BPK

4 jam lalu

Menteri BUMN Erick Thohir saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Agustus 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terkini: Erick Thohir Buka Suara soal Kabar Terbaru Vale, Kominfo Dapat Opini Wajar Dengan Pengecualian dari BPK

Menteri BUMN Erick Thohir buka suara soal kabar terbaru soal divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk. (IDX: INCO).


Kartu Kredit Standard Chartered Bank Bakal Dialihkan ke Bank Danamon Pekan Ini

6 jam lalu

Aktivitas di banking hall bank Danamon, di Mega Kuningan, Jakarta ,Kamis (21/07). TEMPO/Dasril Roszandi
Kartu Kredit Standard Chartered Bank Bakal Dialihkan ke Bank Danamon Pekan Ini

Bank Danamon Indonesia akan merampungkan akuisisi bisnis ritel Standard Chartered Bank Indonesia pada pekan ini.


BPK Beri Opini Wajar Tanpa Pengecualian ke Semua Kementerian/Lembaga, Kecuali Kominfo

9 jam lalu

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun (kanan) bersama anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana (kiri) berjalan keluar usai menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 kepada Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 11 November 2022. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
BPK Beri Opini Wajar Tanpa Pengecualian ke Semua Kementerian/Lembaga, Kecuali Kominfo

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi satu-satunya kementerian yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian atau WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)


Terkini: OJK Akan Tutup 600 BPR, Respons Erick Thohir soal Utang Jumbo BUMN ke Vendor

10 jam lalu

Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tempo/Tony Hartawan
Terkini: OJK Akan Tutup 600 BPR, Respons Erick Thohir soal Utang Jumbo BUMN ke Vendor

Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Selasa siang ,5 Desember 2023 dimulai dari rencana OJK menutup 600 BPR.


Bawaslu DKI Ingatkan Peserta Pemilu 2024 Tidak Lakukan Politik Uang, Bagi-bagi Sembako Dilarang

10 jam lalu

Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu DKI Jakarta, Burhanuddin saat ditemui di Gedung DPRD Bawaslu DKI Jakarta pada Senin, 4 Desember 2023. TEMPO/Aisyah Amira Wakang.
Bawaslu DKI Ingatkan Peserta Pemilu 2024 Tidak Lakukan Politik Uang, Bagi-bagi Sembako Dilarang

Bawaslu DKI Jakarta melarang peserta Pemilu 2024 untuk membagi-bagikan uang atau sembako. Demi cegah politik uang.


Anggota DPR Soroti Utang Jumbo BUMN ke Vendor, Respons Erick Thohir?

11 jam lalu

Menteri BUMN Erick Thohir saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Agustus 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggota DPR Soroti Utang Jumbo BUMN ke Vendor, Respons Erick Thohir?

Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir menanggapi soal utang perusahaan pelat merah kepada anggota DPR RI. Seperti apa penjelasannya?


OJK Sebut Bakal Pangkas Sekitar 600 BPR: Tidak Ada Izin Baru

12 jam lalu

Gedung OJK, Jakarta.
OJK Sebut Bakal Pangkas Sekitar 600 BPR: Tidak Ada Izin Baru

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan saat ini jumlah BPR dinilai terlalu banyak, sehingga menimbulkan berbagai masalah tersendiri.


Pasar Keuangan Global Volatile, OJK: Sektor Perbankan Indonesia Terjaga

1 hari lalu

OJK (Otoritas Jasa Keuangan). antaranews.com
Pasar Keuangan Global Volatile, OJK: Sektor Perbankan Indonesia Terjaga

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan di tengah volatilitas pasar keuangan global, sektor perbankan tetap terjaga.