300 Sertifikat Tanah Redistribusi dari Jokowi Disita Satgas BLBI, Kementerian ATR/Kepala BPN Angkat Bicara

Warga menunjukkan sertifikat tanah saat penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat oleh Presiden Jokowi di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, 25 September 2018. Presiden menjelaskan, pada 2015, dari 126 juta bidang tanah di Indonesia, hanya 46 juta di antaranya yang bersertifikat. ANTARA/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjelaskan perihal 300 sertifkat tanah redistribusi Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang disita Satgas BLBI.  Sertifikat tanah itu diberikan Jokowi kepada masyarakat Kabupaten Bogor.

Dalam keterangan tertulis Kementerian ATR/ BPN disebutkan bahwa kementerian tengah menyusun solusi dan menjamin tidak akan ada rakyat yang dirugikan.

Penjelasan Kementerian ATR/BPN itu disampaikan menanggapi kegaduhan soal seratusan warga Jasinga, Kabupaten Bogor yang kecewa setelah Satgas BLBI menyita tanah milik mereka. Warga menyebut lahan tersebut diberikan langsung oleh Presiden Jokowi lewat program reformasi agraria  beberapa waktu lalu.

Lahan-lahan itu merupakan hasil redistribusi lahan eks HGU PT Cimayak Cileles. Sertifikat Hak Milik atau SHM-nya pun sudah terbit. "Kami Gapoktan selaku penerima redistribusi lahan eks HGU PT Rejo Sari Bumi dan PT Cimayak Cileles resah,” kata Amirullah, seorang warga Jasinga, saat dikonfirmasi, Jumat, 24 Juni 2022.

Amirullah menuturkan SHM yang Jokowi berikan langsung kepada masyarakat dikatakan palsu atau tidak sah. “Kami pertanyakan ini, karena yang menyerahkan langsung sertifikat tersebut bapak Presiden waktu itu di Istana Bogor," katanya.

Kementerian ATR/Kepala BPN menjelaskan, 300 bidang redistribusi tanah yang berada di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, telah dilegalisasi sesuai dengan tahapan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pihak Kementerian ATR/BPB akan tetap mendalami penyebab atas permasalahan yang berkembang.

"Hal ini akan dilakukan melalui koordinasi melekat dengan beberapa pihak terkait, utamanya dengan Ketua Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI), termasuk dengan pihak Kepolisian," demikian isi keterangan resmi kementerian ATR.  

Menurut Kementerian ATR/BPN, proses redistribusi tanah itu dilakukan melalui program Reformasi Agraria yang merupakan upaya pemerintah dalam penataan aset. Kementerian ATR/BPN melakukan proses redistribusi tanah pada Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), yaitu tanah yang dikuasai oleh negara, dan atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk kemudian diredistribusi atau dilegalisasi.

"Salah satu objek dari redistribusi tanah, yakni tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan, dan atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah haknya berakhir," tulis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam keterangannya, pada Senin, 27 Juni 2022.

Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto menjamin tidak akan ada rakyat yang dirugikan dalam masalah ini. "Solusi atas masalah 300 sertifikat tanah itu kini tengah disusun, dan sekali lagi tidak akan merugikan rakyat serta sesuai dengan komitmen dari pemerintah atau dalam hal ini Presiden Joko Widodo," demikian keterangan resmi Kementerian ATR/BPN.   

NIKEN NURCAHYANI | TD

Baca juga: Warga Jasinga Diberi Sertipikat Tanah oleh Jokowi Lalu Disita Satgas BLBI






Karier Sofyan Djalil: dari Menteri SBY dan Jokowi, kini Komisaris Utama Ancol

30 menit lalu

Karier Sofyan Djalil: dari Menteri SBY dan Jokowi, kini Komisaris Utama Ancol

Sofyan Djalil resmi menjabat Komisaris Utama (Komisaris Independen) Ancol per 1 Februari 2023. Berikut perjalanan kariernya.


Jokowi Bakal Resmikan Bendungan dan Keliling Sejumlah Pasar di Bali Hari Ini

1 jam lalu

Jokowi Bakal Resmikan Bendungan dan Keliling Sejumlah Pasar di Bali Hari Ini

Jokowi akan kembali mengunjungi sejumlah pasar untuk meninjau aktivitas perekonomian dan menyerahkan bantuan sosial.


Jokowi Sebut Sodetan Kali Ciliwung Mangkrak 6 Tahun, DKI: Anggaran dan Pembangunan Wewenang Pemerintah Pusat

1 jam lalu

Jokowi Sebut Sodetan Kali Ciliwung Mangkrak 6 Tahun, DKI: Anggaran dan Pembangunan Wewenang Pemerintah Pusat

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada mengungkapkan bahwa Pemprov tidak menganggarkan pembangunan maupun pembebasan lahan untuk proyek Sodetan Kali Ciliwung karena itu wewenang pemerintah pusat.


Jokowi Bagikan Bantuan Door to Door di Malam Hari di Bali

2 jam lalu

Jokowi Bagikan Bantuan Door to Door di Malam Hari di Bali

Jokowi yang mengenakan jaket bomber hijau menyapa warga yang masih berjaga di teras rumahnya.


Jokowi Pastikan 2023 Terakhir Indonesia Ekspor Bahan Mentah: Timah, Bauksit dan Tembaga

2 jam lalu

Jokowi Pastikan 2023 Terakhir Indonesia Ekspor Bahan Mentah: Timah, Bauksit dan Tembaga

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berencana akan menyetop ekspor bahan mentah jenis bauksit dan timah tahun ini.


Jokowi Resmikan Pasar Seni Sukawati di Gianyar Bali Usai Dibangun Ulang

2 jam lalu

Jokowi Resmikan Pasar Seni Sukawati di Gianyar Bali Usai Dibangun Ulang

Jokowi mengatakan pasar rakyat tersebut mengalami perubahan yang sangat drastis usain dibangun ulang.


PSI Optimis Raih 6,6 Juta Suara, Begini HItung-HItungannya

4 jam lalu

PSI Optimis Raih 6,6 Juta Suara, Begini HItung-HItungannya

PSI yakin bisa meraih 6,6 juta suara dengan memenuhi kuota caleg.


ITF Sunter Bakal Dibangun November 2023 Usai Disentil Jokowi, Pemprov DKI Tunggu Mitra Baru Jakpro

10 jam lalu

ITF Sunter Bakal Dibangun November 2023 Usai Disentil Jokowi, Pemprov DKI Tunggu Mitra Baru Jakpro

Pemprov DKI Jakarta tidak mau ikut campur pemilihan mitra Jakpro untuk pembangunan ITF Sunter, setelah Fortum mundur.


Jokowi Berikan PR ke PSI. Grace Natalie: Diminta Tampil Beda

11 jam lalu

Jokowi Berikan PR ke PSI. Grace Natalie: Diminta Tampil Beda

Jokowi menyampaikan agar PSI bisa tampil beda dari partai lainnya saat berbicara dalam acara ulang tahun partai tersebut Selasa lalu.


2 Orang Dekat Anies Baswedan Tak Lagi Bertengger di Dewan Komisaris Ancol

11 jam lalu

2 Orang Dekat Anies Baswedan Tak Lagi Bertengger di Dewan Komisaris Ancol

Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta menyetujui pengunduran diri Geisz Chalifah dari jabatan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk., dengan ucapan penghargaan setinggi-tingginya atas kontribusinya kepada Perseroan.