Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

300 Sertifikat Tanah Redistribusi dari Jokowi Disita Satgas BLBI, Kementerian ATR/Kepala BPN Angkat Bicara

image-gnews
Warga menunjukkan sertifikat tanah saat penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat oleh Presiden Jokowi di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, 25 September 2018. Presiden menjelaskan, pada 2015, dari 126 juta bidang tanah di Indonesia, hanya 46 juta di antaranya yang bersertifikat. ANTARA/Puspa Perwitasari
Warga menunjukkan sertifikat tanah saat penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat oleh Presiden Jokowi di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, 25 September 2018. Presiden menjelaskan, pada 2015, dari 126 juta bidang tanah di Indonesia, hanya 46 juta di antaranya yang bersertifikat. ANTARA/Puspa Perwitasari
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjelaskan perihal 300 sertifkat tanah redistribusi Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang disita Satgas BLBI.  Sertifikat tanah itu diberikan Jokowi kepada masyarakat Kabupaten Bogor.

Dalam keterangan tertulis Kementerian ATR/ BPN disebutkan bahwa kementerian tengah menyusun solusi dan menjamin tidak akan ada rakyat yang dirugikan.

Penjelasan Kementerian ATR/BPN itu disampaikan menanggapi kegaduhan soal seratusan warga Jasinga, Kabupaten Bogor yang kecewa setelah Satgas BLBI menyita tanah milik mereka. Warga menyebut lahan tersebut diberikan langsung oleh Presiden Jokowi lewat program reformasi agraria  beberapa waktu lalu.

Lahan-lahan itu merupakan hasil redistribusi lahan eks HGU PT Cimayak Cileles. Sertifikat Hak Milik atau SHM-nya pun sudah terbit. "Kami Gapoktan selaku penerima redistribusi lahan eks HGU PT Rejo Sari Bumi dan PT Cimayak Cileles resah,” kata Amirullah, seorang warga Jasinga, saat dikonfirmasi, Jumat, 24 Juni 2022.

Amirullah menuturkan SHM yang Jokowi berikan langsung kepada masyarakat dikatakan palsu atau tidak sah. “Kami pertanyakan ini, karena yang menyerahkan langsung sertifikat tersebut bapak Presiden waktu itu di Istana Bogor," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kementerian ATR/Kepala BPN menjelaskan, 300 bidang redistribusi tanah yang berada di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, telah dilegalisasi sesuai dengan tahapan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pihak Kementerian ATR/BPB akan tetap mendalami penyebab atas permasalahan yang berkembang.

"Hal ini akan dilakukan melalui koordinasi melekat dengan beberapa pihak terkait, utamanya dengan Ketua Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI), termasuk dengan pihak Kepolisian," demikian isi keterangan resmi kementerian ATR.  

Menurut Kementerian ATR/BPN, proses redistribusi tanah itu dilakukan melalui program Reformasi Agraria yang merupakan upaya pemerintah dalam penataan aset. Kementerian ATR/BPN melakukan proses redistribusi tanah pada Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), yaitu tanah yang dikuasai oleh negara, dan atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk kemudian diredistribusi atau dilegalisasi.

"Salah satu objek dari redistribusi tanah, yakni tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan, dan atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah haknya berakhir," tulis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam keterangannya, pada Senin, 27 Juni 2022.

Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto menjamin tidak akan ada rakyat yang dirugikan dalam masalah ini. "Solusi atas masalah 300 sertifikat tanah itu kini tengah disusun, dan sekali lagi tidak akan merugikan rakyat serta sesuai dengan komitmen dari pemerintah atau dalam hal ini Presiden Joko Widodo," demikian keterangan resmi Kementerian ATR/BPN.   

NIKEN NURCAHYANI | TD

Baca juga: Warga Jasinga Diberi Sertipikat Tanah oleh Jokowi Lalu Disita Satgas BLBI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BPS Catat Dominasi Produk Impor Cina di Indonesia, Diprediksi akan Berlanjut di Masa Prabowo-Gibran

1 jam lalu

Sekarung bawang putih yang diimpor dari Cina di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2020. Bawang putih yang ada di pasaran merupakan stok lama sebelum pembatasan impor. Tempo/Tony Hartawan
BPS Catat Dominasi Produk Impor Cina di Indonesia, Diprediksi akan Berlanjut di Masa Prabowo-Gibran

BPS mencatat nilai impor Cina di Indonesia masih mendominasi sepanjang bulan Juni dan semester pertama 2024. Diperkirakan akan terus berlanjut di masa pemerintahan selanjutnya.


Prabowo Bilang akan Kunjungi Papua Nugini usai Dilantik Jadi Presiden

1 jam lalu

Menhan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto menyapa awak media sebelum bertemu dengan Presiden Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 8 Juli 2024. Dalam keterangan persnya Prabowo akan menjalankan rekomendasi BPK saat masa peralihan ke pemerintahan. TEMPO/Subekti
Prabowo Bilang akan Kunjungi Papua Nugini usai Dilantik Jadi Presiden

Prabowo mengatakan Jokowi telah membina hubungan baik dengan negara-negara tetangga, termasuk Papua Nugini.


Koalisi Tujuh Partai Politik Dukung Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024, Apa Alasannya?

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Wali Kota Medan sekaligus menantunya, Bobby Nasution saat Car Free Day (CFD) di Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu, 12 Februari 2023. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev
Koalisi Tujuh Partai Politik Dukung Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024, Apa Alasannya?

Pada Pilkada Sumut 2024, Bobby Nasution mendapatkan dukungan dari koalisi gemuk yang terdiri dari tujuh partai politik. Apa saja?


Media Asing Sorot Jokowi Batal Pindah ke IKN dalam Waktu Dekat, Termasuk Kurangnya Minat Investor IKN

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan gedung kantor Bank Tabungan Negara (BTN) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu, 5 Juni 2024.  Foto: tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden
Media Asing Sorot Jokowi Batal Pindah ke IKN dalam Waktu Dekat, Termasuk Kurangnya Minat Investor IKN

Jokowi batal pindah kantor ke IKN dalam waktu dekat mendapat sorotan media asing. Termasuk, apa yang membuat investor IKN kurang minat?


Hari Terakhir Pendaftaran Capim KPK, IM57+ Institute Singgung Tanggung Jawab Presiden Jokowi

5 jam lalu

(Dari kanan) Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha dan mantan penyidik KPK Novel Baswedan usai mengajukan uji materiil terhadap UU KPK di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat pada Selasa, 28 Mei 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Hari Terakhir Pendaftaran Capim KPK, IM57+ Institute Singgung Tanggung Jawab Presiden Jokowi

Terdapat empat pegawai IM57+ Institute yang mendaftar sebagai calon pimpinan KPK.


HGU di IKN 190 Tahun, Apa Bedanya dengan Hong Kong yang Disewakan Cina ke Inggris 99 Tahun?

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
HGU di IKN 190 Tahun, Apa Bedanya dengan Hong Kong yang Disewakan Cina ke Inggris 99 Tahun?

Rentang waktu Hak Guna Usaha atau HGU untuk pengelolaan lahan di IKN sampai 95 tahun dan bisa diperpanjang sampai 95 tahun lagi melahirkan kontroversi


Jokowi Pastikan RI Pasok Listrik ke Wutung Wilayah Perbatasan Papua Nugini

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyambut kunjungan Perdana Menteri Papua Nugini Jamaes Marape di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 15 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Pastikan RI Pasok Listrik ke Wutung Wilayah Perbatasan Papua Nugini

Presiden Jokowi memastikan bahwa Indonesia sudah memasok listrik ke Wutung di wilayah perbatasan Papua Nugini.


Jokowi dan PM Papua Nugini Sepakat Pererat Kerja Sama di Lintas Batas

9 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Papua Nugini James Marape menyampaikan keterangan pers bersama di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (15/7/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Jokowi dan PM Papua Nugini Sepakat Pererat Kerja Sama di Lintas Batas

Jokowi juga mendorong pentingnya melanjutkan pembahasan preferential trade agreement untuk meningkatkan perdagangan RI - Papua Nugini


Jokowi Bertemu James Marape, Sepakati Kerja Sama Bilateral Indonesia-Papua Nugini

9 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Papua Nugini James Marape menyampaikan keterangan pers bersama di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (15/7/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Jokowi Bertemu James Marape, Sepakati Kerja Sama Bilateral Indonesia-Papua Nugini

Presiden Jokowi bertemu James Marape, menyepakati kerja sama bilateral Indonesia-Papua Nugini.


Kritik Obral HGU dan HGB Ratusan Tahun untuk Investor IKN, Pengamat Politik: Masa Depan IKN Harus Diakui Gelap

11 jam lalu

Presiden Joko Widodo mengencangkan baut saat pemasangan bilah pertama Garuda disaksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Kritik Obral HGU dan HGB Ratusan Tahun untuk Investor IKN, Pengamat Politik: Masa Depan IKN Harus Diakui Gelap

Kebijakan Jokowi memberikan HGU hingga 190 tahun untuk dua siklus dan HGB selama 160 tahun kepada investor IKN menuai kritik dari sejumlah pihak.