3. DPRD Pertanyakan Kacaunya Pengawasan Izin Holywings oleh Pemerintah DKI Jakarta
Komisi B DPRD DKI Jakarta mempertanyakan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI terhadap Holywings terkait perizinan. Seperti diketahui, 12 outlet tempat hiburan malam itu telah disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP DKI pada Selasa, 28 Juni 2022.
Anggota Komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak mempertanyakan mengapa harus viral dulu yang membuat Pemprov DKI melakukan tindakan. “Holywings ini bukan seminggu dua minggu. Apa pengawasan yang dilakukan,” ujar dia saat rapat Komisi B di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Juni 2022.
Dia meminta agar dinas terkait, mulai dari Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif; Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bisa memperhatikan tepat lain. Karena, kata dia, kalau di tempat lain kacau juga, bisa berdampak pada pendapatan asli daerah atau PAD. “PAD paling tinggi di pajak restoran dan tempat hiburan.”
General Manager Project Company Holywings Indonesia Yuli Setiawan (mengenakan batik) meminta maaf atas promo minuman keras gratis untuk pengunjung dengan nama Muhammad dan Maria di depan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta saat rapat di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Juni 2022. TEMPO/Moh Khory Alfarizi
“Karena ini kota metropolitan tapi menang harus diatur. Karena itu hal-hal seperti ini baru muncul di media dan di masyarakat baru dikerjakan,” tutur Gilbert.
Dia juga menilai bahwa selama Pemprov DKI tidak ada intropeksi kasus seperti Holywings akan terus-terusan terjadi. Gilbert menjelaskan Holywings hanya kasus yang terlihat di permukaan, kemungkinan ada kasus lain yang jaug lebih parah.
Anggota Komisi B Nur Afni Sajim juga mempertanyakan tupoksi Kepala Dinas Parekraf terkait pengawasan ketika semua tempat hiburan itu dibuka. Dia menjelaskan lalu di masa pandemi ini bagaimana Pemprov DKI bisa meningkatkan perekonomian dari sisi pariwisata jika sumber daya manusianya lemah dalam melakukan pengawasan.
Menurut Afni, seharusnya dinas terkait memiliki data terkait perizinan Holywing. Dia mengaku aneh dengan adanya lima outlet Holywings yang tidak memiliki urat Keterangan Pengecer (SKP). “Ini kan jadi aneh. Karena ketika Holywings mau buka kan harusnya ada rekomendasi dari Disparekraf dan UKM,” kata dia.
Kepala Disparekraf DKI Jakarta Andhika Permata menjelaskan bahwa pemeriksaan perizinan terhadap Holywings dilakukan setelah adanya promosi viral gratis minuman keras bagi pengunjung bernama Muhammad dan Maria. Andhika mengaku telah memeriksa Holywings dan ditemukan bahwa dokumen Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) tidak tersertifikasi.
Baca juga: 12 Outlet Ditutup, Bos Holywings: Karyawan Dirumahkan, Gaji Bulan Ini Dibayar Utuh
