"

85 Persen Rumah di Jakarta Bebas PBB, Anies: Ada Kebutuhan Dasar yang Tak Boleh Dipajaki

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati dalam acara pajak di RPTRA Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Agustus 2022. TEMPO/Lani Diana
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati dalam acara pajak di RPTRA Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Agustus 2022. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan saat ini, 85 persen rumah di Jakarta tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dia mengklaim Pemprov DKI Jakarta telah membuat kebijakan pajak yang adil dan merata.

Kebijakan pajak ini sesuai Peraturan Gubernur No. 23/2022 tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022.

Alhamdulillah DKI Jakarta mengadopsi sebuah kebijakan. Di mana, di Jakarta semua rumah dengan nilai NJOP di bahwa Rp 2 miliar, maka PBB nya dinolkan,” katanya pada acara Jakarta Melayu Festival di Ancol, Rabu, 17 Agustus 2022.

Sementara 15 persen lainnya, kata Anies, tetap harus membayar PBB dengan sejumlah ketentuan yang telah ditepakan Pemprov DKI.

Menurutnya, pembebasan pajak terhadap 85 rumah di Jakarta telah melalui banyak pertimbangan, di antaranya kebutuhan dasar manusia yang dinilai tidak perlu dikenakan pajak.

“Ada kebutuhan dasar hidup manusia yang tak boleh dipajaki, tanah ukuran 60 meter persegi itu kebutuhan minimum untuk bisa hidup. Bangunan minimum 36 meter persegi, tidak perlu dipajaki karena itu hak dasar untuk hidup,” kata Anies.

Ia menyapaikan bahwa pembebasan PBB ini sebagai salah satu wujud keadilan sosial dalam menyusun kebijakan. Mengingat bahwa saat ini harga tanah di Ibu Kota sangat mahal. Oleh karena itu, pihaknya tidak ingin menambah beban bagi penduduk.

“Tanpa kita sadari pemerintah yang selalu mengatakan keadilan sosial di dalam upacaranya, memiliki aturan tentang pajak tanah dan bangunan yang bisa diartikan sebagai kami meningkatkan pendapatan asli daerah dengan meningkatkan PBB,” katanya.

Pada saat yang sama, kata Anies, ungkapan tersebut adalah bahasa sopan yang digunakan pemerintah untuk mengusir. Oleh karena itu, keputusannya untuk mengratiskan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai upaya menerapkan keadilan sosial.

“Kalimat sopan dari mengatakan kami akan mengosongkan Jakarta dari penduduk yang tak mampu bayar pajak. Ini adalah kenyataan bertahun-tahun yang kita jalani. Karena itu, kita di Jakarta mengubah itu,” ujar Anies.

MUTIA YUANTISYA

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini








PKS Ungkap Ada Parpol Mau Gabung Koalisi Perubahan: Syaratnya Jadi Cawapres Anies

22 menit lalu

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman (kedua kanan) bersama Perwakilan Tim Kecil Anies Baswedan Sudirman Said (kanan) memberikan keterangan pers saat deklarasi capres Partai PKS di Kawasan Soewarna, Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin, 30 Januari 2023. PKS secara resmi bergabung dalam Koalisi Perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat untuk mengusung Anies Baswedan menjadi capres di pilpres 2024. ANTARA FOTO/Fauzan
PKS Ungkap Ada Parpol Mau Gabung Koalisi Perubahan: Syaratnya Jadi Cawapres Anies

Sohibul Iman mengungkap ada pimpinan partai yang hendak merapat ke koalisi. Namun, syaratnya Ketua Umumnya harus jadi cawapres Anies


Pencarian Cawapres Anies Baswedan Dimulai, Ini Nama yang Mencuat

1 jam lalu

Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024, Jumat, 24 Maret 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Pencarian Cawapres Anies Baswedan Dimulai, Ini Nama yang Mencuat

Koordinator dari tim Anies Baswedan, Sudirman Said mengatakan sudah ada sejumlah nama cawapres yang mencuat di meja perundingan.


Koalisi Perubahan Terbentuk, Safari Anies Baswedan akan Libatkan NasDem, Demokrat, dan PKS

2 jam lalu

Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024, Jumat, 24 Maret 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Koalisi Perubahan Terbentuk, Safari Anies Baswedan akan Libatkan NasDem, Demokrat, dan PKS

Koalisi Perubahan yang terdiri tiga partai telah menandatangani piagam koalisi dan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024.


Koalisi Perubahan Resmi Dibentuk, Usung Anies Baswedan Capres 2024

2 jam lalu

Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024, Jumat, 24 Maret 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Koalisi Perubahan Resmi Dibentuk, Usung Anies Baswedan Capres 2024

Koalisi Perubahan yang digawangi oleh Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera resmi dibentuk sepakat usung Anies Baswedan capres


Cerita Mantu Jokowi dan Ketua DPRD DKI Jadi Panitia Formula E 2023 Lalu Mundur karena Desakan Publik

6 jam lalu

Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo turut mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan Grid Walk dan membuka Jakarta e-Prix 2022 (Formula E),
Cerita Mantu Jokowi dan Ketua DPRD DKI Jadi Panitia Formula E 2023 Lalu Mundur karena Desakan Publik

Mantu Presiden Jokowi dan Ketua DPRD DKI memutuskan mundur dari kepanitiaan Formula E 2023. Begini ceritanya hingga mereka memutuskan mundur.


PKS-PBB-PPP Soroti Jokowi Larang Bukber Pejabat

8 jam lalu

Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi menyampaikan sambutan dalam Rakernas PKS 2023 di Jakarta, Jumat, 24 Februari 2023. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) pada 24 sampai 26 Januari 2023 yang beragendakan konsolidasi persiapan menghadapi Pemilu 2024 dan penegasan Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden yang diusung PKS pada Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS-PBB-PPP Soroti Jokowi Larang Bukber Pejabat

PKS, PBB dan PPP menyoroti larangan Jokowi soal soal bukber alias buka puasa bersama. Apa kata mereka?


Kronologi Pegawai Bea Cukai Viral Usai Komentari Curhat Warganet Soal Pajak hingga Direspons Stafsus Sri Mulyani

11 jam lalu

Ilustrasi petugas Bea Cukai memeriksa penumpang di bandara. Dok. Bea Cukai
Kronologi Pegawai Bea Cukai Viral Usai Komentari Curhat Warganet Soal Pajak hingga Direspons Stafsus Sri Mulyani

Seorang pegawai Ditjen Bea Cukai Kemenkeu Widy Heriyanto viral di media sosial karena komentarnya terhadap curhatan warganet yang dinilai tak pantas.


PBB dan PPP Kritisi Larangan Bukber, Pemerintah Bisa Dituduh Anti-Islam

14 jam lalu

Yusril Ihza Mahendra. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
PBB dan PPP Kritisi Larangan Bukber, Pemerintah Bisa Dituduh Anti-Islam

PBB dan PPP mengkritisi larangan bukber, karena Pemerintah dapat dianggap menghalangi acara berkaitan dengan umat Islam, bahkan dituduh anti-Islam.


Kisah Adam Malik: Diplomat Ulung, Wartawan dan Tokoh Empat Zaman

15 jam lalu

24_seni_adammalik
Kisah Adam Malik: Diplomat Ulung, Wartawan dan Tokoh Empat Zaman

Pada 23 Maret 1978, Adam Malik jadi Wakil Presiden. Dia dipercaya Soeharto untuk mendampinginya sebagai ganti Sultan Hamengku Buwono IX. Ini jejaknya


Mengenal Organisasi Meteorologi Global di Hari Meteorologi Sedunia

15 jam lalu

Ilustrasi hujan lebat yang terjadi di Yogyakarta. (FOTO ANTARA/Wahyu Putro A/ed/nz/pri.)
Mengenal Organisasi Meteorologi Global di Hari Meteorologi Sedunia

Hari Meteorologi Sedunia tahun ini mengusung tema 'The Future of Weather, Climate and Water across Generations'.