Jadi Komut Bank DKI, Eks Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar Belum Disetujui OJK

Bahrullah Akbar menerima ucapan selamat usai mengucap sumpah jabatan sebagai anggota BPK, di Jakarta, 8 November 2016.Bahrullah Akbar dilantik sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2016-2021, berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 118/P Tahun 2016. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta menunjuk bekas Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Bahrullah Akbar sebagai Komisaris Utama Bank DKI.

Pelaksana tugas (Plt) Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta Fitria Rahadiani mengatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah memilih Bahrullah untuk mengisi kekosongan kursi Komisaris Utama Bank DKI.

"Jadi sampai saat ini kami betul menunjuk secara RUPS," kata dia saat ditemui Tempo di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Oktober 2022. 

Bank DKI telah menerbitkan pengumuman soal perubahan susunan pengurus perseroan di situsnya, www.bankdki.co.id pada 30 Mei 2022. Dalam pengumuman tersebut tertera bahwa perusahaan perbankan itu mengangkat Bahrullah sebagai Komisaris Utama dan Herry Djufraini menjabat salah satu Direktur. 

Pengumuman tertulis bernomor 03/PGM/CORSEC/V/2022 ini membeberkan hasil Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT Bank DKI tertanggl 25 Mei. 

OJK belum menyatakan lulus 

Menurut Fitria, Bahrullah belum resmi bekerja sebagai Komisaris Utama definitif. Dia baru bisa bertugas setelah dinyatakan memenuhi persyaratan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Informasi ini juga tertuang dalam pengumuman tertulis Bank DKI. 

"Makanya di strukturnya Bank DKI tidak ada beliau, berarti belum definitif," ucap Fitria. 

Sumber Tempo di pemerintah DKI menyebut ada arahan dari pimpinan untuk menyeleksi Bahrullah Akbar agar masuk dalam Dewan Komisaris Bank DKI. Pimpinan yang dimaksud adalah Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI yang dibentuk mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. 

"Tim TGUPP saat itu (menyampaikan) ada kandidat potensial untuk Bank DKI," kata sumber ini.

Bahrullah adalah anggota BPK RI pada 2011-2017. Kariernya di lembaga audit keuangan pemerintahan ini naik sebagai Wakil Ketua periode 2017-2019. Dia lalu menjabat hanya sebagai anggota V BPK RI sejak Oktober 2019 hingga Oktober 2021. 

Anggota V BPK bertanggung jawab atas pemeriksaan keuangan sejumlah instansi pemerintahan. Salah satunya adalah keuangan pemerintah daerah dan BUMD di Wilayah 1 yang mencakup Sumatera dan Jawa. 

BP BUMD DKI lantas memproses penyeleksian Bahrullah sebagai calon Komisaris Utama Bank DKI. Bahrullah harus mengikuti tahapan, mulai dari seleksi administrasi hingga uji kelayakan dan kepatutan (UKK). Menurut sumber, Bahrullah lolos seleksi. 

Pemegang saham Bank DKI kemudian menerbitkan surat penetapan Bahrullah sebagai Komisaris Utama. Selain Bahrullah, Herry Djufraini juga diangkat sebagai Direktur Komersial dan Kelembagaan. 

Dokumen RUPS ini diperlukan agar Bank DKI dapat mengajukan surat permohonan penilaian kepada OJK. Fitria membenarkan adanya proses seleksi oleh OJK sebelum Bahrullah dan Herry sah menjadi pimpinan definitif. 

"Setelah RUPS, maka nama yang ada di dalam RUPS kemudian diusulkan kepada OJK untuk dites," jelas dia. 

Ketentuan OJK

Proses penilaian terhadap Bahrullah Akbar mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. 

Dalam Pasal 2 regulasi itu tertera bahwa calon pihak utama wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya. Calon pihak utama untuk instansi perbankan terdiri dari Pemegang Saham Pengendali (PSP), anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris. 

Para calon yang belum mengantongi restu OJK dilarang menjalankan tugasnya sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris, meski telah diangkat dalam RUPS perusahaan yang bersangkutan. 

Pantauan Tempo di situs Bank DKI, nama Herry telah masuk dalam Dewan Direksi tanpa syarat. Nama Bahrullah Akbar juga ada di susunan Dewan Komisaris Bank DKI tapi dengan syarat baru efektif menjabat setelah dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK. 

Baca juga: Bank DKI Kembangkan Digitalisasi Pembayaran Lewat JakOne Mobile, Transaksi Tembus Rp 11 Triliun






Kondisi Perekonomian Global Lesu Tahun Ini, Keberpihakan pada UMKM Bisa Jadi Solusi

59 menit lalu

Kondisi Perekonomian Global Lesu Tahun Ini, Keberpihakan pada UMKM Bisa Jadi Solusi

Kondisi perekonomian global pada 2023 sedang menurun. Segara Research Institute menilai keberpihakan pada usaha kecil, mikro, dan menengah atau UMKM bisa menjadi solusi.


Terpopuler Sepekan: Minyak Goreng Langka, Faisal Basri: Pemerintah Sembrono Sih, CoHive Gulung Tikar

1 jam lalu

Terpopuler Sepekan: Minyak Goreng Langka, Faisal Basri: Pemerintah Sembrono Sih, CoHive Gulung Tikar

Ekonom senior UI Faisal Basri mengomentari kelangkaan minyak goreng dan Minyakita. CoHive resmi dinyatakan pailit oleh Pen


Daftar Lengkap Bank Syariah di Indonesia, Mulai BSI hingga BJB Syariah

1 hari lalu

Daftar Lengkap Bank Syariah di Indonesia, Mulai BSI hingga BJB Syariah

Kian banyaknya kebutuhkan menyimpan dana dengan prinsip syariah, membuat banyak bank syariah mulai berkembang di Indonesia. Ini daftar lengkapnya.


Terkini Bisnis: Bulog Tak Dapat Kuota Impor Gula, Sri Mulyani Jelaskan Nasib Ekonomi RI 2023

1 hari lalu

Terkini Bisnis: Bulog Tak Dapat Kuota Impor Gula, Sri Mulyani Jelaskan Nasib Ekonomi RI 2023

Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Jumat sore, 3 Februari 2023, dimulai dari Bulog tak mendapat kuota impor gula konsumsi pada tahun ini.


Sosok Evelina Fadil Pietruschka, Bos Asuransi Wanaartha yang Diduga Lakukan Tindak Pidana

1 hari lalu

Sosok Evelina Fadil Pietruschka, Bos Asuransi Wanaartha yang Diduga Lakukan Tindak Pidana

OJK meminta Evelina Fadil Pietruschka kembali ke Indonesia untuk bertanggung jawab atas masalah asuransi Wanaartha. Siapa Evelina sebenarnya?


OJK Tangani 7.252 Pengaduan Sektor Industri Keuangan Non-bank Sepanjang 2022

1 hari lalu

OJK Tangani 7.252 Pengaduan Sektor Industri Keuangan Non-bank Sepanjang 2022

OJK melaporkan hingga 30 Desember 2022, telah menerima 315.783 layanan. Di dalamnya termasuk 14.764 pengaduan, 92 pengaduan berindikasi pelanggaran, dan 3.018 sengketa yang masuk ke dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).


Terkini: Sri Mulyani Sebut Ekonomi RI Baik-baik Saja, KPPU Mulai Usut Penjualan Bersyarat Minyakita

1 hari lalu

Terkini: Sri Mulyani Sebut Ekonomi RI Baik-baik Saja, KPPU Mulai Usut Penjualan Bersyarat Minyakita

Sri Mulyani sebut ekonomi RI baik-baik saja, KPPU mulai usut penjualan bersyarat Minyakita di daerah.


OJK Beberkan Langkah Penguatan Pengawasan Industri Asuransi, Apa Saja?

1 hari lalu

OJK Beberkan Langkah Penguatan Pengawasan Industri Asuransi, Apa Saja?

OJK membeberkan langkah yang dilakukan untuk memperkuat industri asuransi yang semakin melindungi konsumen. Salah satunya, dengan membenahi pengaturan dan pengawasan sektor asuransi.


Kasus Wanaartha, OJK: 854 Pemegang Polis Ajukan Tagihan ke Tim Likuidasi

1 hari lalu

Kasus Wanaartha, OJK: 854 Pemegang Polis Ajukan Tagihan ke Tim Likuidasi

OJK menyampaikan laporan terbaru dari Tim Likuidasi Wanaartha Life. Menurut OJK, sudah ada ratusan pemegang polis yang mengajukan tagihan ke TL.


OJK Beberkan Perkembangan Penyelesaian Kasus Asuransi Bumiputera, Manfaat Polis Turun?

1 hari lalu

OJK Beberkan Perkembangan Penyelesaian Kasus Asuransi Bumiputera, Manfaat Polis Turun?

OJK blak-blakan menjelaskan perkembangan terakhir soal penanganan masalah di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Seperti apa penjelasannya?