Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hingga Pekan Kedua, Posko Pengaduan Balai Kota DKI Terima 223 Laporan Warga

Reporter

image-gnews
Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono memantau posko pengaduan warga di Pendopo Balai Kota Jakarta, Selasa, 18 Oktober 2022. Foto Humas pemprov dki
Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono memantau posko pengaduan warga di Pendopo Balai Kota Jakarta, Selasa, 18 Oktober 2022. Foto Humas pemprov dki
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Posko pengaduan di Balai Kota, Jakarta, telah menerima 223 laporan dari warga sejak pertama kali dibuka pada Selasa, 18 Oktober 2022. Jumlah laporan tersebut diketahui masih akan terus bertambah. 

"Kurang lebih sampai dengan kemarin 25 Oktober, 223 pelapor," ujar Kepala Biro Pemerintahan Setda DKI Jakarta, Andriansyah, saat dihubungi, Rabu, 26 Oktober 2022.

Jenis aduan yang dilaporkan oleh warga sangat beragam, mulai dari masalah sosial hingga sengketa lahan. Laporan tersebut diterima sesuai dengan wilayah masing-masing yang terbagi ke dalam lima daerah, yaitu Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat. 

"Kalau kita kategorikan ada ganti rugi lahan, PTSL, masalah layanan air minum, bantuan sosial, pelanggaran bangunan, sengketa lahan, termasuk proses pemilihan RT/RW di rumah susun," kata Andriansyah. 

Menurut dia, kasus yang paling banyak dilaporkan oleh warga adalah persoalan bantuan sosial. Andriansyah mengatakan bahwa laporan tersebut hampir diterima setiap hari. "Sering dilaporkan itu bantuan sosial yang selalu muncul," kata dia. 

Sebelumnya, laporan yang masuk ke Posko Pengaduan Balai Kota dijanjikan bakal selesai dalam waktu paling lambat 3 hari. Namun, hal tersebut juga akan disesuaikan dengan alur koordinasi setiap masalah. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Beberapa laporan sudah ada yang selesai, ada juga yang barangkali dalam tiga hari itu sedang proses koordinasi maupun proses konfirmasi," ucapnya. 

Laporan-laporan ringan biasanya akan langsung diproses. Sementara untuk beberapa laporan pengaduan harus melalui koordinasi secara intensif ke pemerintah pusat. 

"Kalau misalnya hanya sebatas butuh sosialisasi atau informasi bisa langsung," tutur Andriansyah.

VANIA NOVIE ANDINI

Baca juga: 9.881 Laporan Warga DKI Masuk ke Kanal Pengaduan Selama September, Mayoritas Lewat JAKI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kementerian Perdagangan Sebut Sektor Penjualan Online Terbanyak Mendapat Keluhan dari Konsumen

16 hari lalu

Ilustrasi belanja online / e-commerce. freepik.com
Kementerian Perdagangan Sebut Sektor Penjualan Online Terbanyak Mendapat Keluhan dari Konsumen

Kementerian Perdagangan menyebut sektor penjualan online paling banyak dilaporkan keluhan konsumen lantaran banyak penipuan. Selain itu, Kemendag telah menutup setidaknya 223 akun yang diindikasi sebagai penipu.


Konflik Pertanahan Mendominasi Pengaduan di Ombudsman, Ada Soal PSN

19 Januari 2024

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, Direktur Utama BPJS Ghufron Mukti, Dirjen Kesehatan Masyarakat Maria Endang dalam konferensi pers usai acara penyampaian hasil systemic review dengan tajuk 'Tata Laksana Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)' di Gedung Ombudsman RI, pada Rabu, 27 September 2023. TEMPO/Yohanes Maharso Joharsoyo
Konflik Pertanahan Mendominasi Pengaduan di Ombudsman, Ada Soal PSN

Pada tahap resolusi dan monitoring, Ombudsman menerima dan menangani laporan masyarakat, di mana yang paling banyak merupakan sektor pertanahan.


Layanan Online Pengaduan Kasus Siber di Bareskrim Bermasalah, Polri Sebut Sedang Lakukan Pengecekan

14 Januari 2024

Ilustrasi polisi siber. Shutterstock
Layanan Online Pengaduan Kasus Siber di Bareskrim Bermasalah, Polri Sebut Sedang Lakukan Pengecekan

Layanan online pengaduan kasus siber di Mabes Polri alami gangguan, terdapat tulisan '404 Page Not Found This Page You Request Was Not Found.'


Lantik 103 Pejabat Administrator dan Pengawas Baru, Heru Budi Ingatkan Soal Netralitas ASN DKI

13 Januari 2024

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melantik, mengukuhkan, dan mengambil sumpah jabatan 203 Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, di Balai Agung, Balai Kota Jakarta pada Rabu, 27 Desember 2023/Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta
Lantik 103 Pejabat Administrator dan Pengawas Baru, Heru Budi Ingatkan Soal Netralitas ASN DKI

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengingatkan soal netralitas ASN DKI dalam Pemilu 2024.


DIPA dan TKDD 2024 Senilai Rp 600 Triliun Lebih untuk Jakarta Telah di Tangan Kuasa Pengguna Anggaran

17 Desember 2023

Gedung bertingkat di jalan Sudirman, Jakarta, 2 April 2020. Tempo/Tony Hartawan
DIPA dan TKDD 2024 Senilai Rp 600 Triliun Lebih untuk Jakarta Telah di Tangan Kuasa Pengguna Anggaran

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyerahkan secara simbolis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi TKDD ke Kuasa Pengguna Anggaran.


Pemprov DKI Bantah Hentikan Program Penataan Kampung Warisan Anies

13 Desember 2023

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan Kampung Susun Akuarium, Jakarta Utara, Selasa, 17 Agustus 2021. TEMPO/Lani Diana
Pemprov DKI Bantah Hentikan Program Penataan Kampung Warisan Anies

Pemprov DKI bahkan mengaku lebih meningkatkan program penataan kampung warisan Gubernur Anies tersebut.


Heru Budi Resmikan Perubahan Nama Gedung Blok G Jadi Grha Ali Sadikin di Balai Kota DKI

11 Desember 2023

Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (baju putih) meresmikan Grha Ali Sadikin yang sebelumnya dikenal sebagai Blok G di Lobby Utama Balai Kota DKI, Jakarta Pusat pada Senin, 11 Desember 2023. TEMPO/Aisyah Amira Wakang.
Heru Budi Resmikan Perubahan Nama Gedung Blok G Jadi Grha Ali Sadikin di Balai Kota DKI

Pj Gubernur DKI Heru Budi meresmikan perubahan nama Gedung Blok G menjadi Grha Ali Sadikin. Ini adalah salah satu gedung di Balai Kota DKI.


Tanggapi Heru Budi soal Guyon Pindahkan ASN Ke IKN, Pegawai DKI: Pj Gubernur Memotivasi

2 Desember 2023

Presiden Joko Widodo didampingi oleh Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaimansaat menghadiri Gerakan Tanam Pohon Bersama di Hutan Kota Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta, Rabu 29 November 2023. PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) selaku pengelola sekaligus pengembang Kawasan Industri Pulogadung mengembalikan fungsi hutan kota seluas 8,9 hektar di Kawasan Industri Pulogadung. Sebagai Perusahaan milik negara dan milik daerah Provinsi DKI Jakarta, sudah menjadi komitmen untuk menjaga aset serta lahan milik negara dan memfungsikannya sebagaimana yang telah ditetapkan, yang salah satu fungsinya adalah sebagai hutan kota untuk menunjang udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat DKI Jakarta. TEMPO/Subekti.
Tanggapi Heru Budi soal Guyon Pindahkan ASN Ke IKN, Pegawai DKI: Pj Gubernur Memotivasi

Heru Budi menjadi sorotan setelah mengatakan akan memindahkan ASN DKI berkinerja buruk ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.


Demo Buruh di Depan Balai Kota DKI Jakarta, Tuntut Heru Budi Segera Tetapkan Besaran UMP 2024

16 November 2023

Demo buruh menuntut kenaikan UMP 2024 di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 16 November 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Demo Buruh di Depan Balai Kota DKI Jakarta, Tuntut Heru Budi Segera Tetapkan Besaran UMP 2024

Demo menuntut kenaikan UMP DKI 2024 naik 15 persen itu diikuti puluhan buruh.


Terima 285 Aduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Jelang Pemilu 2024, Ini Tugas, Wewenang, Kewajiban DKPP

15 November 2023

Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membacakan Deklarasi Pemilu Berintegritas pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggara Pemilu di Jakarta, Rabu 8 November 2023. Rakornas diikuti sekitar 1.200 penyelenggara pemilu yang terdiri dari dari Ketua KPU dan Ketua Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota serta Sekretaris KPU se-Indonesia. TEMPO/Subekti
Terima 285 Aduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Jelang Pemilu 2024, Ini Tugas, Wewenang, Kewajiban DKPP

DKPP mencatat 285 pengaduan dugaan pelanggaran kode etik menjelang Pemilu 2024. Berikut tugas, wewenang, dan kewajiban DKPP.