Maju Mundur Pergub Penggusuran, Diteken Ahok, Dicabut Anies, & Heru Budi Masih Evaluasi

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Koalisi Rakyat Tolak Penggusuran menggelar aksi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 24 Februari 2022. Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan cabut Pergub 207/2016. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan saat ini pihaknya masih membahas desakan pencabutan Perayuran Gubernur atau Pergub Penggusuran yang diterbitkan pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Namun, ia enggan berkomentar banyak soal pencabutan Pergub Penggusuran yang dikembalikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa waktu lalu itu.

“Lagi ditanya, lagi dipilah-pilah,” kata Heru Budi saat ditemui usai mengadiri Rapar Paripurna Penyampaian Jawaban Pj Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023.

Sebelumnya, pemerintah DKI telah memproses pencabutan Pergub itu di Kementerian Dalam Negeri pada era Gubernur Jakarta Anies Baswedan.  Pencabutan Pergub Penggusuran dilakukan setelah muncul desakan dari sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP).

Namun, Kemendagri meminta pemerintah DKI terlebih dulu membuat regulasi pengganti agar tak terjadi kekosongan hukum. Hingga, kini Biro Hukum Jakarta belum menyusun aturan yang baru. Biro Hukum masih berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti Biro Pemerintahan dan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP.

Heru pun belum bersikap soal nasib pencabutan Pergub penggusuran ini. "Masih memikirkan yang terbaik untuk semua," ujar Kepala Sekretariat Presiden itu.

Anies Baswedan temui pengunjuk rasa yang minta cabut Pergub Penggusuran 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui pengunjuk rasa dari Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (Kopaja) di hari terakhir berkantor di Balai Kota Jakarta. Pengunjuk rasa menuntut sejumlah hal termasuk pencabutan peraturan gubernur (pergub) terkait penggusuran.

"Kami sudah menjalankan pencabutannya, yang belum adalah nomornya. Untuk nomor ada prosedur," kata Anies di depan pengunjuk rasa di Balai Kota Jakarta, Jumat, 14 Oktober 2022.

Menurut Anies, keputusan sudah dilakukan dan proses sudah dikerjakan. Anies pun menjelaskan perkembangan pergub terkait penggusuran. Sedangkan permasalahan lainnya, kata dia, akan diselesaikan satu per satu. "Ini (soal pergub penggusuran) yang bisa saya sampaikan. Selebihnya banyak masalah yang nanti harus diselesaikan satu-satu," katanya.

Anies kemudian mengajak pengunjuk rasa untuk duduk di depan pintu gerbang Balai Kota Jakarta. Anies berdiskusi dengan pengunjuk rasa, salah satunya terkait prosedur administrasi pemerintahan.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu keluar dari Pendopo Balai Kota Jakarta, Jumat, sekitar pukul 15.50 WIB menemui pengunjuk rasa yang sudah menyampaikan aspirasinya sejak pukul 14.00 WIB.

Mengenakan kemeja batik berwarna krem, Anies keluar menemui pengunjuk rasa didampingi Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria. Anies menemui para pengunjuk rasa di sela dirinya mengadakan acara perpisahan dengan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pendopo Balai Kota Jakarta.

Acara tersebut salah satunya menampilkan pertunjukan seni budaya. Kegiatan itu pun terpaksa dihentikan sementara dari jadwal seharusnya pukul 15.00 WIB. Anies Baswedan dan Riza Patri mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI pada Minggu (16/10).

Baca: Tagih Pergub Penggusuran Dicabut, KRMP Sebut Gubernur Anies Baswedan Ingkar Janji

Anies Baswedan janji cabut pergub penggusuran era Ahok

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan peraturan gubernur atau pergub tentang penggusuran sedang dalam proses pencabutan. "Sudah dalam proses pencabutan, tinggal menunggu saja dari kementerian," kata Anies Baswedan saat meresmikan kampung susun di Cakung, Jakarta Timur, Kamis, 27 Agustus 2022.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah menyiapkan pergub pencabutan yang saat ini dalam harmonisasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Anies mengatakan pembuatan pergub baru harus mendapat persetujuan harmonisasi dengan Kemendagri. "Jadi pergub pencabutan sudah dibuat, sudah proses. Jadi kami sudah menyiapkan pergub pencabutannya," kata Anies.

Ia berjanji sebelum masa jabatannya selesai pada Oktober 2022 nanti, pergub penggusuran yang dibikin di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu sudah dicabut dan akan diumumkan begitu mendapat nomor dari Kemendagri. "Itu sudah dibuat beberapa bulan yang lalu, tinggal proses saja," kata Anies.

Pernyataan Anies itu menjawab desakan sejumlah kelompok masyarakat, antara lain yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP).

Kelompok masyarakat itu sebelumnya beberapa kali mendatangi Balai Kota Jakarta menuntut pencabutan Pergub 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian atau Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak. Pergub ini terbit pada masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Kelompok masyarakat itu mendatangi Balai Kota Jakarta sejak Februari 2022 dan terakhir dilakukan pada Kamis, 4 Agustus 2022 lalu.

Kedatangan mereka ke Balai Kota Jakarta juga sempat beraudiensi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dihadiri langsung oleh Anies Baswedan pada 6 April 2022.

Hasil pertemuan itu disepakati Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan meninjau ulang pergub tersebut. Kelompok masyarakat itu menilai selama ini angka penggusuran berkurang dibanding sebelumnya, namun pola yang digunakan saat ini masih sama atau direplikasi.

Baca juga: Anies Baswedan Belum Bisa Mencabut Pergub Penggusuran yang Diteken Ahok

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






Pemprov DKI Gelar Pesta Malam Tahun Baru di TMII dan Bundaran HI

1 jam lalu

Pemprov DKI Gelar Pesta Malam Tahun Baru di TMII dan Bundaran HI

Pemprov DKI Jakarta memetakan sejumlah lokasi untuk merayakan malam tahun baru guna mengurai potensi kepadatan masyarakat.


PDIP Dorong Pj Gubernur DKI Segera Pilih Sekda Definitif Agar Kerjanya Tidak Setengah-setengah

1 jam lalu

PDIP Dorong Pj Gubernur DKI Segera Pilih Sekda Definitif Agar Kerjanya Tidak Setengah-setengah

Politikus PDIP Gembong Warsono mendorong Pj Gubernur DKI Heru Budi tunjuk calon sekda definitif. Agar kerjanya tidak setengah-setengah.


Anies Baswedan Barter Lahan Pemprov DKI di Setiabudi dengan Tanah Milik Swasta di Cakung

2 jam lalu

Anies Baswedan Barter Lahan Pemprov DKI di Setiabudi dengan Tanah Milik Swasta di Cakung

Pemprov DKI menukar lahan di Setiabudi dengan lahan milik PT Nusantara Pasifik Investama yang ada di Cakung. Diputuskan di era Anies Baswedan.


Disowani Heru Budi Hartono, Imam Besar Masjid Istiqlal: Aula Boleh untuk Kegiatan Selain Politik

2 jam lalu

Disowani Heru Budi Hartono, Imam Besar Masjid Istiqlal: Aula Boleh untuk Kegiatan Selain Politik

DKI Jakarta meningkatkan sinergi dengan pengurus Masjid Istiqlal untuk pembinaan, menjaga kerukunan dan pengembangan kesejahteraan umat beragama.


Anies Baswedan Bakal Hadiri Pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono

6 jam lalu

Anies Baswedan Bakal Hadiri Pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono

Ahmad Ali, mengatakan Anies Baswedan bakal menghadiri pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono. Kaesang adalah putra bungsu Presiden Joko Widodo


Sebut Penyelidikan Kasus Formula E Masih Berjalan, Firli Bahuri: KPK Tak Terpengaruh Kekuasaan Manapun

6 jam lalu

Sebut Penyelidikan Kasus Formula E Masih Berjalan, Firli Bahuri: KPK Tak Terpengaruh Kekuasaan Manapun

Ketua KPK Firli Bahuri menyebut penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta masih berproses


Saat Anies Baswedan dan NasDem Dilaporkan ke Bawaslu, Diduga Curi Start Kampanye

9 jam lalu

Saat Anies Baswedan dan NasDem Dilaporkan ke Bawaslu, Diduga Curi Start Kampanye

Anies Baswedan dan Partai NasDem disebut telah mencuri start kampanye Pemilu 2024. Mereka dilaporkan ke Bawaslu.


Potensi Cuaca Ekstrem di Akhir Tahun, Pemprov DKI Kaji Penerapan WFH

10 jam lalu

Potensi Cuaca Ekstrem di Akhir Tahun, Pemprov DKI Kaji Penerapan WFH

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sedang mengkaji penerapan bekerja dari rumah atai work from home (WFH) mengantisipasi cuaca ekstrem


Firli Bicara Kasus Formula E: KPK Tak Pernah Targetkan Seseorang Jadi Tersangka

12 jam lalu

Firli Bicara Kasus Formula E: KPK Tak Pernah Targetkan Seseorang Jadi Tersangka

Kasus Formula E menjerat eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.


Menjelang Pilpres 2024, AHY: Kita Terus Yakinkan agar Terjadi Poros Perubahan

20 jam lalu

Menjelang Pilpres 2024, AHY: Kita Terus Yakinkan agar Terjadi Poros Perubahan

AHY mengaku intensif membangun komunikasi dengan Nasdem dan PKS agar terbentuk poros perubahan pada Pemilu 2024.