Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Nikita Mirzani Jalani Sidang Hari Ini, Siapkan 9 Bantahan & Minta Ditangani Dewan Pers

image-gnews
Nikita Mirzani memberikan klarifikasi mengenai kasus penggepungan pada tanggal 15 Juni lalu di kediamanya, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Jumat, 17 Juni 2022. Niki terseret kasus hukum terkait dugaan pelanggaran UU ITE yang dilaporkan Dito Mahendra ke Polresta Serang Kota, Banten. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Nikita Mirzani memberikan klarifikasi mengenai kasus penggepungan pada tanggal 15 Juni lalu di kediamanya, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Jumat, 17 Juni 2022. Niki terseret kasus hukum terkait dugaan pelanggaran UU ITE yang dilaporkan Dito Mahendra ke Polresta Serang Kota, Banten. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nikita Mirzani, hari ini Senin, 21 November 2022, untuk kedua kalinya menjalani sidang  di Pengadilan Negeri Serang. Setelah ditunda sepekan lantaran majelis hakim main tenis, persidangan yang  dipimpin Ketua Majelis Hakim Dedi Ari Saputra dengan dua hakim anggota Atep Sopandi dan  Slamet Widodo itu mengagendakan eksepsi, yakni tanggapan penasihat hukum atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serang.

Pengacara Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid  dihubungi  Tempo, hari ini, memastikan aktris ibukota  itu dalam kondisi sehat dan siap menjalani persidangan. Hari ini tim penasihat hukum akan membacakan eksepsi sebanyak 88 halaman di hadapan meja hijau.

"Ada sembilan poin bantahan atas  dakwaan JPU kami akan bacakan delapan puluh delapan halaman pada sidang  eksepsi nanti,"kata Fachmi.

Fachmi menyatakan satu poin penting yang akan disampaikan adalah postingan Nikita Mirzani yang menyomot dari berita online.  "Semestinya  karena itu produk jurnalistik jaksa memberikan petunjuk kepada kepolisian untuk diadili di Dewan Pers. Bukan mempidanakan Nikita dengan tudingan pencemaran nama baik," kata Fahmi.

Kenapa ke Dewan Pers, Fahmi menjelaskan  awal mula perkara ini adalah Nikita Mirzani menempelkan dalam postingan media sosial berita di media online  tentang seorang satpam yang dianiaya. Lalu dia menambahkan tulisan agar kepolisian  menindaklanjuti perkara itu.

Fahmi juga menyebutkan  banyak hal yang akan dibantah dalam persidangan  hari ini. Termasuk soal pembelian tas. "Itu seperti dongeng, hal gaib. Nanti saya paparkan dalam eksepsi," katanya.

Baca: Nikita Mirzani Dilarikan ke Rumah Sakit, Saraf di Punggungnya Bermasalah

Didakwa Pasal Alternatif 

Sebelumnya Tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serang  diketuai Kepala Seksi Pidana Umum Edwar dengan tiga anggota JPU di antaranya Jaksa Slamet dan Fitri telah mendakwa terdakwa Nikita Mirzani  dengan  dakwaan alternatif.

Dalam dakwaannya, JPU mengenakan Pasal 36 jo Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 51 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal Pasal 311 KUHP.

Nikita Mirzani disebutkan mencemarkan nama baik Dito Mahendra melalui media elektronik. "Terdakwa  dengan cara  mengunggah foto yang bersangkutan ke Instagram dalam kondisi sudah diedit," demikian nukilan dalam surat dakwaan JPU.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jaksa menyebut perbuatan  terdakwa Nikita Mirzani telah merugikan Dito Mahendra senilai Rp 17 juta karena ada pembatalan pembelian  sepatu merek Hermes.

Kronologi  peristiwa  bermula saat Ahad, 8 Mei 2022, pukul 20.00 WIB, bertempat di Union Cafe Plaza Senayan Jakarta, saat itu Dito bertemu dengan calon klien bernama Melisa yang sedianya akan membeli sepatu Hermesnya seharga Rp 17,5 juta.

Selang lima hari kemudian  pada Jumat 13 Mei 2022, Melisa menyerahkan down  payment atau DP sepatu Hermes  melalui  saksi Hairul senilai Rp 5 juta. Namun karena  pada Rabu, 18 Mei 2022, Melisa yang juga follower Instagram Nikita melihat instastory  postingan  gambar Dito Mahendra yang telah  diedit. Kemudian  Melisa menghubungi  Hairul  untuk  membatalkan pembelian  sepatu dan  meminta pengembalian  uang DP.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Negeri Serang Rezkinil Jusar  mengatakan  Nikita terancam hukuman  12 tahun penjara. "Dakwaan alternatif  adalah jika pada dakwaan primer  tidak terbukti maka yang diterapkan adalah dakwaan subsider," kata Rezkinil. 

Nikita Mirzani  ditahan di  Rumah Tahanan Negara Kelas II B Serang Banten pada 25 Oktober  2022 lalu. Alasan penahanan menurut  Rezkinil Jusar  sudah sesuai prosedur agar yang bersangkutan  tidak melarikan  diri, menghilangkan barang bukti dan tidak mengulangi perbuatannya.

Alasan Jaksa Jadikan  Nikita Terdakwa, Unggah Foto  Dito Mahendra

Terdakwa Nikita Mirzani  pada sekitar  Mei 2022, melalui akun Instagramnya mengunggah gambar ke fitur instastory yang berisi dua gambar foto  Dito Mahendra  yang telah diambil dari search engine google dan situs berita daring (dalam jaringan) kemudian mengeditnya dengan menambahkan kata-kata yang diduga mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik Dito Mahendra.

Pada saat itu unggahan instastory Nikita Mirzani diketahui oleh Haerul Yusi, karyawan Dito Mahendra, selanjutnya menyampaikannya kepada atasannya  itu. Terhadap instastory tersebut  Dito Mahendra  merasa keberatan dan melaporkan ke Polresta Serang untuk dilakukan proses secara hukum. 

Baca juga: Setelah Diprotes Nikita Mirzani, Hakim Setuju Majukan Sidang Jadi Senin Pekan Depan

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Penjelasan Kejagung soal Pengamanan Khusus Jaksa yang Tangani Kasus Korupsi Timah

17 jam lalu

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Harli Siregar memberikan keterangan saat konferensi pers pengembangan kasus korupsi Timah yang merugikan negara keuangan negara sebesar 300 triliun di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 13 Juni 2024. Kejakssaan Negeri Jakarta Selatan menerima pelimpahan tahap 2 perkara dugan korupsi pengelolahan tata niaga timah yang melibatkan 10 tersangka dan sejumlah barnag bukti. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Penjelasan Kejagung soal Pengamanan Khusus Jaksa yang Tangani Kasus Korupsi Timah

Kejaksaan Agung memberikan pengamanan khsusu bagi 30 jaksa yang bertugas menangani kasus korupsi timah


Tim Hukum PDIP Belum Dapat Informasi Lanjutan Kasus Hasto Kristiyanto di Polda Metro Jaya

1 hari lalu

Tim Hukum Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang diwakili oleh Ronny Talapessy, melaporkan tindakan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Dewan Pengawas alias Dewas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, pada hari ini, Selasa, 11 Juni 2024. TEMPO/Defara
Tim Hukum PDIP Belum Dapat Informasi Lanjutan Kasus Hasto Kristiyanto di Polda Metro Jaya

Ronny juga menyoroti pernyataan Dewan Pers yang menyebut bahwa ucapan Hasto Kristiyanto tidak dapat dipidana karena produk jurnalistik.


Puluhan Jaksa yang Tangani Kasus Korupsi Timah Dapat Pengamanan Khusus

1 hari lalu

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Harli Siregar dalam konferensi pers pelimpahan 10 tersangka kasus dugaan korupsi timah ke penuntut umum di Kejari Jakarta Selatan pada Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Puluhan Jaksa yang Tangani Kasus Korupsi Timah Dapat Pengamanan Khusus

Kejaksaan Agung beri pengamanan khusus terhadap puluhan jaksa yang menangani kasus korupsi timah.


Kejagung Kerahkan 30 Jaksa Tangani Perkara Korupsi Timah

2 hari lalu

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Harli Siregar dalam konferensi pers pelimpahan 10 tersangka kasus dugaan korupsi timah ke penuntut umum di Kejari Jakarta Selatan pada Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Kejagung Kerahkan 30 Jaksa Tangani Perkara Korupsi Timah

Kejagung mengungkapkan ada puluhan jaksa penuntut umum yang menangani kasus dugaan korupsi timah.


Besok Sidang Perdana Toni Tamsil Terdakwa Perintangan Penyidikan Kasus Timah, 9 Jaksa Dikawal Ketat

4 hari lalu

Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung menahan Toni Tamsil (TT) alias Akhi di Lapas Kelas II A Tua Tunu Kota Pangkalpinang, karena melakukan Obstruction of Justice kasus timah di Bangka. Dok. istimewa
Besok Sidang Perdana Toni Tamsil Terdakwa Perintangan Penyidikan Kasus Timah, 9 Jaksa Dikawal Ketat

Kapuspenkum Kejagung menyatakan jaksa penuntut umum tidak ada persiapan khusus menghadapi sidang perdana terdakwa Toni Tamsil.


Dilaporkan ke Polisi soal Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Hasto: Harusnya ke Dewan Pers

6 hari lalu

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjalani pemeriksaan kasus dugaan penyebaran berita bohong soal pengungkapan kecurangan Pemilu 2024 di gedung Ditreskrimum, Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa, 4 Juni 2024. Sebelumnya Hasto dilaporkan dilaporkan atas dugaan tindak pidana penghasutan dan atau menyebarkan informasi bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat setelah sesi wawancara di salah satu stasiun TV Nasional. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Dilaporkan ke Polisi soal Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Hasto: Harusnya ke Dewan Pers

Menanggapi pelaporannya di Polda Metro Jaya, Hasto mengatakan bahwa pernyataannya di stasiun televisi nasional itu sebagai produk jurnalistik.


Sempat Tantang Balik Netizen, Robby Purba Minta Maaf Buntut Unggahan Soal Kekerasan Anjing

6 hari lalu

Robby Purba. Foto: Instagram.
Sempat Tantang Balik Netizen, Robby Purba Minta Maaf Buntut Unggahan Soal Kekerasan Anjing

Robby Purba membuat video permintaan maaf atas unggahan video penyiksaan hewan di Plaza Indonesia.


Ombudsman NTT Curigai Ada Jaringan di Balik Kasus Pungli di Rutan Kupang

6 hari lalu

Dok. Seorang warga binaan sedang berjalan di dalam kawasan Rutan Kupang. ANTARA/Aloysius Lewokeda
Ombudsman NTT Curigai Ada Jaringan di Balik Kasus Pungli di Rutan Kupang

Sejumlah eks tahanan mengaku ada pungli Rp2 juta hingga Rp40 juta jika ingin cepat bebas dari Rutan Kupang


AJI Telah Siapkan Daftar Masalah RUU Penyiaran untuk Diajukan ke DPR

10 hari lalu

Koalisi Masyarakat dan Pers (Kompers) menggelar aksi menolak RUU Penyiaran yang mengancam kebebasan pers dan berekspresi di depan Gedung Negara Grahadi, Selasa, 28 Mei 2024. Dok AJI Surabaya
AJI Telah Siapkan Daftar Masalah RUU Penyiaran untuk Diajukan ke DPR

AJI telah membuat daftar inventarisasi masalah RUU Penyiaran untuk dibahas bersama DPR.


Dewan Pers Sambut Rencana DPR untuk Bahas RUU Penyiaran

10 hari lalu

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu (tengah), bersama Wakil Ketua Dewan Pers Muhammad Agung Dharmajaya (kiri) dan Anggota Dewan Pers Arif Zulkifli (kanan) saat memberikan keterangan pers soal RUU Penyiaran di Gedung Dewan Pers, Selasa, 14 Mei 2024. Dewan Pers bersama konstituen menolak beberapa aturan baru dalam draf Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang tengah dibahas Badan Legislasi DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Dewan Pers Sambut Rencana DPR untuk Bahas RUU Penyiaran

Pembentukan revisi UU Penyiaran ini dilakukan tanpa melibatkan Dewan Pers dan komunitas jurnalistik, berpotensi menimbulkan berbagai macam masalah.