Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Survei Indikator: 68,5 Persen Publik Setuju Kebijakan Kapolri Soal Tilang Elektronik

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Kendaraan melintas di jalan Tol Dalam Kota, Kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis, 31 Maret 2022. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya berencana memberlakukan pemberian bukti pelanggar (tilang) secara elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE) bagi kendaraan pelanggar batas kecepatan dan muatan di tujuh ruas tol Jakarta dan sekitarnya, mulai 1 April 2022. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kendaraan melintas di jalan Tol Dalam Kota, Kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis, 31 Maret 2022. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya berencana memberlakukan pemberian bukti pelanggar (tilang) secara elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE) bagi kendaraan pelanggar batas kecepatan dan muatan di tujuh ruas tol Jakarta dan sekitarnya, mulai 1 April 2022. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi memaparkan hasil survei lembaganya perihal kebijakan tilang elektronik. Setelah tilang manual dilarang, 68,5 persen publik menyatakan setuju atas kebijakan tersebut.

"Sebagian besar setuju, ini saran buat institusi kepolisian, apa yang sudah disampaikan Pak Kapolri itu direspon sangat positif. Tetapi masih ada 48,1 persen yang belum tahu," katanya melalui kanal YouTube Indikator Politik Indonesia, Ahad, 28 November 2022.

Burhanuddin mengatakan bagi yang tidak setuju tercatat sebanyak 21,9 persen. Sedangkan yang tidak tahu atau tidak mau menjawab pertanyaan berjumlah 9,6 persen.

Menurutnya, respon positif terhadap kebijakan ini akan lebih meningkat jika sosialisasi terus digencarkan. "Kalau diperbesar awareness (kesadaran) publik terhadap perintah kapolri untuk melarang tilang secara manual dan pemberlakuan tilang secara elektronik, potensi untuk didukung publik semakin tinggi," ujarnya.

Survei Indikator Politik Indonesia ini dilakukan pada 30 Oktober sampai 5 November 2022. Populasi survei merujuk pada warga negara Indonesia berumur minimal 17 tahun.

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan mengambil sebanyak 1.200 responden. Mereka diwawancarai secara tatap muka dengan quality control hasil wawancara sebesar 20 persen.

Margin of error atau toleransi kesalahan survei ini sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca: Sistem Tilang Elektronik ETLE Bikin Polisi Tak Bisa Lagi Razia SIM dan STNK

Tilang Elektronik di Jakarta Masih Sedikit

Plh Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Komisaris Polisi Edy Purwanto menjelaskan, pihaknya telah menilang 100 ribu lebih pengendara menggunakan kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Angka tersebut adalah perhitungan dari Januari sampai Oktober 2022.

Namun penindakan tilang elektronik masih jauh lebih sedikit dibandingkan tilang manual.

"Dari bulan Januari sampai Oktober, saat ini tilang manual sebanyak 548.841. Untuk ETLE sebanyak 100.965. Apabila dalam bentuk persentase, dari bulan Januari sampai Oktober untuk manual sebanyak 84,46 persen. Sedangkan untuk ETLE sebanyak 15,54 persen," ujar Edy di Hotel Diradja, Jumat, 11 November 2022.

Untuk penindakan pelanggaran menggunakan ETLE pada Oktober 2022 sebanyak 8.467. Masih lebih sedikit dibandingkan penindakan tilang manual sebanyak 49.497 pada bulan yang sama.

Sebelumnya, Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Firman Shantyabudi atas nama Kapolri menandatangani surat telegram nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022, per tanggal 18 Oktober 2022. Isinya adalah menindak pelanggaran lalu lintas secara elektronik dan menegur pada para pelanggar.

Baca juga: Tilang Manual Dihapus, Polda Metro Jaya Fokus ke Teguran dan Imbauan Humanis Pelanggar

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Komisi III DPR Setujui Usulan Kenaikan Anggaran Polri Jadi Rp 165,31 Triliun

1 hari lalu

Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto (tengah) berbincang dengan Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo (kiri) dan Kabiddokkes Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Syamsul Bahar (kedua kanan) saat meninjau pelaksanaan bakti kesehatan Polri Presisi untuk Negeri di Dinning Hall Jakabaring Sport City (JSC), Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan 9 November 2023. Bakti kesehatan yang diikuti 1.500 orang tersebut sebagai bentuk dukungan Polri dalam membantu masyarakat kurang mampu di Sumatera Selatan. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Komisi III DPR Setujui Usulan Kenaikan Anggaran Polri Jadi Rp 165,31 Triliun

Diketahui, pagu indikatif tahun anggaran 2025 untuk Polri awalnya adalah sebesar Rp 104,67 triliun. Polri usul agar naik jadi Rp 165,98 triliun.


Profil Irjen Pol Risyapudin Nursin yang Dilantik Menhub Budi Karya Jadi Dirjen Perhubungan Darat

6 hari lalu

 Irjen Pol Risyapudin Nursin. (ANTARA/Abdul Fatah)
Profil Irjen Pol Risyapudin Nursin yang Dilantik Menhub Budi Karya Jadi Dirjen Perhubungan Darat

Menhub Budi Karya lantik Irjen Pol Risyapudin Nursin sebagai Dirjen Perhubungan Darat , Ini profil eks Kapolda Maluku Utara.


Pembunuhan Vina: Kuasa Hukum Pegi Minta Gelar Perkara Khusus kepada Kapolri, Apa Alasannya?

7 hari lalu

Petugas Kepolisian menggiring tersangka kasus pembunuhan Pegi Setiawan untuk dihadirkan pada konferensi pers yang digelar di Gedung Ditreskrimum Polda Jabar, Bandung, Jawa Barat, Minggu 26 Mei 2024. Polda Jabar berhasil menangkap Pegi Setiawan alias perong atas dugaan kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky yang terjadi di Cirebon pada tahun 2015 silam. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Pembunuhan Vina: Kuasa Hukum Pegi Minta Gelar Perkara Khusus kepada Kapolri, Apa Alasannya?

Kuasa hukum Pegi Setiawan meyakini Polda Jabar salah tangkap.


Sosok Kapolda Jateng Ahmad Luthfi Didorong Maju Pilkada Jateng, Seberapa Dekat dengan Jokowi dan Listyo Sigit?

9 hari lalu

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Ahmad Luthfi ANTARA/ I.C.Senjaya
Sosok Kapolda Jateng Ahmad Luthfi Didorong Maju Pilkada Jateng, Seberapa Dekat dengan Jokowi dan Listyo Sigit?

Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi didukung Partai Amanat Nasional (PAN) maju di Pilkada Jateng 2024. Disebut dekat Jokowi dan Listyo Sigit.


Kasus Densus 88 Buntuti Jampidsus, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung: Sudah Damai

9 hari lalu

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah memberikan keterangan saat konferensi pers penyampaian hasil Perhitungan Kerugian Negara dalam perkara kasus PT Timah, di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Kejagung RI mengumumkan kerugian negara dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022 mencapai 300 trilliun. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kasus Densus 88 Buntuti Jampidsus, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung: Sudah Damai

Masalah penguntitan ini diklaim telah diselesaikan pada hari ketika anggota Densus 88 ketahuan membuntuti Jampidsus di restoran tersebut.


Polemik Revisi UU TNI dan UU Polri, Berikut Pasal-pasal yang Disorot

10 hari lalu

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (kiri) dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kanan) berangkulan saat ditanya awak media perihal bentrok anggota TNI AL dan Brimob Polda Papua Barat di Sorong. Keduanya juga bersalaman saat ditemui di Kantor Jasa Marga KM 70 Tol Cikampek Utama, Jawa Barat, Senin, 15 April 2024. Foto: ANTARA/Fath Putra Mulya
Polemik Revisi UU TNI dan UU Polri, Berikut Pasal-pasal yang Disorot

Polemik RUU TNI dan RUU Polri mendapat sorotan dari aktivis pro demokrasi lantaran hal ini bisa memicu ancaman militer masuk ke ranah sipil seperti era Orba. Apa pasal-pasal yang disorot?


Ini Alasan Polri Anggap Penguntitan Jampidsus Oleh Densus 88 Bukan Masalah,

14 hari lalu

Konferensi pers oleh Mabes Polri menjawab isu Jampidsus diikuti oleh anggota Densus 88, Kamis, 30 Mei 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
Ini Alasan Polri Anggap Penguntitan Jampidsus Oleh Densus 88 Bukan Masalah,

Polri menyatakan penguntitan Jampidsus oleh Densus 88 sudah diselesaikan oleh Kapolri dan Jaksa Agung,


Jokowi Perintahkan Kapolri Kawal Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

14 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertolak menuju Pekalongan, Jawa Tengah pada Rabu pagi, 29 Mei 2024, untuk bertakziah ke rumah duka Syarifah Salma binti Hasyim bin Yahya, istri dari Habib Luthfi bin Yahya. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Perintahkan Kapolri Kawal Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

Presiden Jokowi telah meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengawal kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon yang terjadi 8 tahun lalu.


Polri Benarkan Anggota Densus 88 Bripda Iqbal Mustofa Kuntit Jampidsus tapi Rahasiakan Motifnya

14 hari lalu

Konferensi pers oleh Mabes Polri menjawab isu Jampidsus diikuti oleh anggota Densus 88, Kamis, 30 Mei 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
Polri Benarkan Anggota Densus 88 Bripda Iqbal Mustofa Kuntit Jampidsus tapi Rahasiakan Motifnya

Soal alasan atau motif dan perintah terhadap anggota Densus 88 Iqbal Mustofa untuk menguntit Jampidsus, Mabes Polri tidak menjawab.


Jokowi dan Hadi Tjahjanto Respons soal Dugaan Densus 88 Kuntit Jampidsus

15 hari lalu

Menko Polhukam yang baru dilantik, Hadi Tjahjanto berjabat tangan dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 21 Februari 2024. TEMPO/Subekti.
Jokowi dan Hadi Tjahjanto Respons soal Dugaan Densus 88 Kuntit Jampidsus

Personel Densus 88 diduga menguntit Jampidsus berujung Presiden Jokowi dan Menkopolhukam Hadi Djahjanto buka suara. Ini kata mereka.