Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Demo Buruh Bubar, Lalu Lintas di Lokasi Sempat Tersendat

image-gnews
Suasana arus lalu lintas Jalan Medan Merdeka Selatan tersedat, akibat masa buruh yang menggelar demo di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jumat siang, 2 Desember 2022. Tempo/Aliyyu Medyati
Suasana arus lalu lintas Jalan Medan Merdeka Selatan tersedat, akibat masa buruh yang menggelar demo di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jumat siang, 2 Desember 2022. Tempo/Aliyyu Medyati
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Massa buruh yang berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta mulai membubarkan diri. Lalu lintas di sekitarnya sempat tersendat.

Berdasarkan pantauan Tempo, massa membubarkan diri pada pukul 14.35 WIB. Para petugas kebersihan bergegas membersihkan sampah-sampah yang berserakan.

Para buruh berkumpul di depan Balai Kota untuk menolak kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI 2023 sebesar 5,6 persen atau menjadi Rp 4.901.798. Mereka mendesak Pemprov DKI menaikkan UMP DKI hingga 10,5 persen.

Wakil Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Jakarta Tri Widyanto mengatakan kenaikan UMP DKI yang layak bagi buruh sebenarnya 13 persen. Namun, dalam rapat dewan pengupahan mereka menurunkan tuntutannya menjadi 10,5 persen.

"Kemarin kita toleransi kita tidak keukeuh dengan nilai 13 persen. Terakhir kita menyampaikan 10,55 persen," ucap Tri di depan Balai Kota DKI, Jumat, 2 Desember 2022.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, Sekretaris DPW FSPMI Samsuri berpendapat, pemerintah seharusnya memutuskan UMP DKI 2023 naik lebih dari 10 persen menjadi Rp5,1 juta dengan mempertimbangkan inflasi. UMP yang ditetapkan Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono, tutur dia, tidak sesuai dengan perhitungan inflasi secara tahunan alias year-on-year (yoy).

Samsuri mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa inflasi September 2022 secara yoy menyentuh 5,9 persen. Angka ini belum termasuk besaran inflasi tahun berjalan di 2022. "Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi inflasi tembus sampai di angka 6,5 persen," ungkap dia.

Baca juga: Buruh Ancam Demo Besar-besaran Tuntut UMP DKI Naik 10,55 Persen, Heru Budi: Itu Hak Mereka

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KSPI Sebut Aksi Buruh Tolak Tapera akan Meluas Jika Tidak Dibatalkan, Begini Respons Istana

3 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
KSPI Sebut Aksi Buruh Tolak Tapera akan Meluas Jika Tidak Dibatalkan, Begini Respons Istana

KSPI menyakan aksi buruh menolak Tapera akan makin meluas jika aturan itu tidak dibatalkan. Mensesneg Pratikno beri tanggapan.


Pemerintah, Apindo dan Buruh Tetap 'Keukeuh' Soal Tapera, Ini Jalan Tengah Usulan Ombudsman

3 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Pemerintah, Apindo dan Buruh Tetap 'Keukeuh' Soal Tapera, Ini Jalan Tengah Usulan Ombudsman

Pemerintah tampaknya tidak berniat menunda pelaksanaan program Tapera, sementara buruh dan Apindo juga 'keukeuh' menolaknya.


Terkini: Serikat Pekerja akan Unjuk Rasa Nasional 27 Juni 2024 Desak Tapera Dibatalkan, Kementerian BUMN Uji Coba Kerja 4 Hari Sepekan

4 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Terkini: Serikat Pekerja akan Unjuk Rasa Nasional 27 Juni 2024 Desak Tapera Dibatalkan, Kementerian BUMN Uji Coba Kerja 4 Hari Sepekan

Federasi Serikat Pekerja (FSP) Logam Elektronik dan Mesin (LEM/SPSI) akan menggelar unjuk rasa secara nasional menuntut Tapera dibatalkan.


Desak Pemerintah Cabut Tapera, Buruh akan Gelar Demo Nasional pada 27 Juni 2024

4 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Desak Pemerintah Cabut Tapera, Buruh akan Gelar Demo Nasional pada 27 Juni 2024

Buruh dari berbagai elemen akan menggelar unjuk rasa secara nasional untuk menuntut pemerintah membatalkan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada Kamis, 27 Juni 2024.


Polemik Tapera Memanas, Basuki Hadimuljono: Ini Memang soal Trust

7 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono usai Rapat Kerja Evaluasi APBN Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 sampai Mei 2024 di ruang Komisi V DPR, Senayan pada Kamis, 6 Juni 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Polemik Tapera Memanas, Basuki Hadimuljono: Ini Memang soal Trust

Menteri Basuki Hadimuljono menilai memanasnya polemik Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera karena masalah kepercayaan masyarakat.


Asosiasi Serikat Pekerja Minta Pengusaha Terapkan UU KIA: Tak Perlu Khawatir Perusahaan Bangkrut

7 hari lalu

Ilustrasi wanita hamil bekerja. ert.gr
Asosiasi Serikat Pekerja Minta Pengusaha Terapkan UU KIA: Tak Perlu Khawatir Perusahaan Bangkrut

Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia mengatakan munculnya Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) menimbulkan pro dan kontra.


Karyawati Bisa Cuti Melahirkan 6 Bulan, Ini Kekhawatiran Buruh

8 hari lalu

Ilustrasi melahirkan. Freepik.com/
Karyawati Bisa Cuti Melahirkan 6 Bulan, Ini Kekhawatiran Buruh

Buruh mengkhawatirkan reaksi pengusaha atas disahkannya Undang-undang yang membolehkan karyawati cuti melahirkan 6 bulan.


Suara Buruh Menentang Potongan Upah untuk Tapera: Apa-apa Semakin Mahal, Kayak Digencet Pemerintah

8 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Suara Buruh Menentang Potongan Upah untuk Tapera: Apa-apa Semakin Mahal, Kayak Digencet Pemerintah

Sejumlah buruh mengungkap upah yang selama ini mereka terima juga sudah mengalami banyak potongan, lalu mau dipotong untuk Tapera oleh pemerintah?


Sebut Aksi Hari Ini Hanya Awalan, Buruh Ancam Unjuk Rasa Meluas jika Pemerintak Tak Cabut PP Tapera

8 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Sebut Aksi Hari Ini Hanya Awalan, Buruh Ancam Unjuk Rasa Meluas jika Pemerintak Tak Cabut PP Tapera

Partai Buruh mendesak Presiden Jokowi agar mencabut tentang PP tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. JIka tidak, demonstrasi akan meluas.


Partai Buruh Minta Jokowi Cabut PP Tapera: Biar Pemerintah Baru yang Mikir

8 hari lalu

Partai Buruh dan elemen masyarakat sipil menggelar unjuk rasa di kawasanPatung Kuda pada Kamis, 6 Juni 2024. Mereka berunjuk rasa sekaligus menolak PP Tapera, UKT Mahal, hingga UU Cipta Kerja. Tempo/Adil Al Hasan
Partai Buruh Minta Jokowi Cabut PP Tapera: Biar Pemerintah Baru yang Mikir

Said Agil mengatakan apabila Presiden Jokowi tak mencabut PP Tapera akan terjadi demonstrasi di seluruh Indonesia.