Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

15 Kelurahan di Jakarta Belum Punya Puskesmas, DPRD Dorong Optimalisasi Aset

image-gnews
Sejumlah tenaga kesehatan menunggu giliran sebelum menerima vaksin COVID-19 Sinovac dosis pertama saat vaksinasi massal di Puskesmas Tanah Abang, Jakarta, Ahad, 7 Februari 2021. Target sasaran vaksinasi sebesar 1.593.620 nakes di seluruh Indonesia. TEMPO/Muhammad Hidayat
Sejumlah tenaga kesehatan menunggu giliran sebelum menerima vaksin COVID-19 Sinovac dosis pertama saat vaksinasi massal di Puskesmas Tanah Abang, Jakarta, Ahad, 7 Februari 2021. Target sasaran vaksinasi sebesar 1.593.620 nakes di seluruh Indonesia. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI Jakarta Merry Hotma menilai pelayanan kesehatan di Jakarta harus dilengkapi dengan penyediaan puskesmas di setiap kelurahan.

“Membangun puskesmas memang tidak mudah, tetapi kami akan berupaya bantu memenuhinya,” kata Merry dalam keterangan tertulis, Ahad, 15 Januari 2023.

Menurutnya, kebutuhan layanan kesehatan masyarakat setiap hari terus berubah. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI harus berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat.

“Apabila membutuhkan kerja sama dengan pihak luar, silakan saja. Alangkah baiknya jika kita memiliki puskesmas di tiap kelurahan,” ujarnya.

Anggota Komisi E lainnya, Idris Ahmad turut meminta Pemprov DKI untuk dapat mengoptimalisasi asset. Tujuannya, mengatasi masalah kosongnya puskesmas di beberapa kelurahan.

Misalnya, kata dia, mengoptimalkan aset di wilayah kelurahan yang belum dimanfaatkan dengan membangun puskesmas, sehingga keluhan masyarakat soal kebutuhan layanan puskesmas bisa segera ditangani.

“Pembangunan puskesmas memang masih kita kejar dan sudah saya sampaikan juga ke Pj Gubernur. Misalnya, ada aset milik Dinsos yang tidak ada rencana peruntukan, bisa dialihkan untuk dibangun puskesmas,” ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Widyastuti mengakui masih adanya wilayah kelurahan yang belum memiliki puskesmas. Pembangunan puskesmas harus memenuhi beberapa persyaratan, misalnya minimal jumlah penduduk di kelurahan yang akan dibangun puskesmas sekitar 30.000 orang.

"Kami terus mengupayakan pembangunan puskesmas di satu kelurahan," kata dia.

Adapun 15 kelurahan di DKI Jakarta yang belum memiliki puskesmas, yaitu Kelurahan Duri Selatan; Kelurahan Jembatan Lima; Kelurahan Karanganyar; Kelurahan Tangki; Kelurahan Gambir; Kelurahan Gunung Sahari Selatan; Kelurahan Cikini; dan Kelurahan Senen.

Kelurahan lain yang belum memiliki Puskesmas, adalah Glodok; Kelurahan Gondangdia; Kelurahan Kebon Kacang; Kelurahan Kemayoran; Kelurahan Cipedak; Kelurahan Karet Semanggi; dan Kelurahan Kebayoran Lama Selatan.

Baca juga: 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

7 jam lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi saat rapat paripurna HUT DKI Jakarta, Kamis, 22 Juni 2023. ANTARA/Walda
Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pembangunan rumah susun dapat mengatasi daerah kumuh di Jakarta.


AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

1 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tempo/Pribadi Wicaksono
AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

Menteri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan gambaran kondisi Jakarta setelah IKN beroperasi sebagai ibu kota negara.


Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

1 hari lalu

Gedung bioskop Menteng di Jakarta, 1984. Dok. TEMPO/Nanang Baso
Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

Sejak abad ke-16, Kota Jakarta telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan hingga secara resmi berubah menjadi DKI Jakarta, terakhir DKJ.


Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

2 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 April 2023. Prasetyo diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, tahun 2018-2019. TEMPO/Imam Sukamto
Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.


Polisi Masih Periksa 2 Terduga Copet yang Ditangkap Saat Demo Sengketa Pilpres 2024

3 hari lalu

Pendukung Prabowo-Gibran dan para pendukung Anies-Muhaimin terlibat bentrokan saat menggelar aksi di area Patung Kuda, Jakarta, 19 April 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Polisi Masih Periksa 2 Terduga Copet yang Ditangkap Saat Demo Sengketa Pilpres 2024

Berdasarkan KTP, dua terduga copet itu berasal dari Jakarta Barat dan Jakarta Timur Keduanya dihajar massa yang menggelar demo sengketa pilpres 2024.


Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

3 hari lalu

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Budi Awaluddin saat menghadiri rapat koordinasi daerah lintas perangkat daerah bidang sosial, kependudukan dan pencacatan sipil 2024 terkait masalah kependudukan dan kemiskinan di Jambi, Kamis (7/3/2024). ANTARA/HO-Disdukcapil DKI Jakarta
Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

Dukcapil DKI Jakarta telah mengumumkan bahwa sebanyak 92.432 NIK akan dinonaktifkan karena berbagai faktor.


Bank DKI Setor Dividen Sebesar Rp 326,4 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

6 hari lalu

Bank DKI Setor Dividen Sebesar Rp 326,4 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Bank DKI menyumbang dividen terbesar bagi Provinsi DKI Jakarta, jumlahnya mencapai Rp 326,44 miliar.


5 Tes Kesehatan yang Perlu Dilakukan Bagi Pasangan Pra Nikah

7 hari lalu

Ilustrasi pernikahan outdoor di Candi Prambanan. Dok. istimewa
5 Tes Kesehatan yang Perlu Dilakukan Bagi Pasangan Pra Nikah

Tes kesehatan pra-nikah adalah langkah proaktif yang dapat membantu membangun dasar yang kuat untuk pernikahan yang sehat dan bahagia.


Sampah di Jakarta, Sebelum dan Setelah Lebaran

8 hari lalu

Ilustrasi sampah. Shutterstock
Sampah di Jakarta, Sebelum dan Setelah Lebaran

DLH DKI Jakarta mengangkut sampah yang dilakukan selama periode tujuh hari sebelum hingga hari kedua Lebaran 2024


Kualitas Udara Jakarta Terburuk Kelima Dunia Pagi Ini

9 hari lalu

Foto aerial kondisi polusi udara di kawasan Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, Rabu, 13 Desember 2023. Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada Rabu, konsentrasi polutan particulate matter 2.5 (PM2,5) di Jakarta sebesar 41 mikrogram per meter kubik dan berada di kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif karena polusi. ANTARA/Iggoy el Fitra
Kualitas Udara Jakarta Terburuk Kelima Dunia Pagi Ini

Berdasarkan pantauan pada pukul 05.35 WIB, indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta berada di angka 151.