TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta, Ismail menolak rencana penerapan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).
“Sepanjang yang saya ketahui sejak rapat fraksi terakhir, sepakat untuk menolak. Situasi dan kondisinya belum memungkinkan. Alasan utamanya itu,” kata Ismail di ruang kerjannya, Rabu, 25 Januari 2023.
Baca: Sebel Rapat Jalan Berbayar Kembali Ditunda, DPRD DKI: Laporkan ke Heru Budi Hartono
Dia menuturkan banyak hal krusial yang menjadi PR besar bagi Pemprov DKI sebelum menerapkan ERP ini. “Milestone dari ERP ini cukup panjang, dari 2007/2017, saya lupa, itu bergulir, bergulir dari Gubernur ke Gubernur, dari anggota dewan berganti, nggak tuntas-tuntas. Berarti ada tanda tanya besar,” ujarnya.
Ia mengaku bahwa saat ini pihaknya tengah mencari tahu penyebab belum tuntasnya masalah ERP atau jalan berbayar elektronik ini. “Itu yang ingin kita gali kalau dilihat dari kondisi aktual sekarang kalau mau dibilang PR besarnya itu,” kata dia.
Dia mengatakan ada banyak hal-hal krusial yang perlu dikritisi dari dampak pelaku ekonomi yang mayoritas di kalangan menengah ke bawah. Kelas masyarakat tersebut sangat bergantung pada kendaraan pribadi, terutama motor. “Itu titik krusial kita,” ucapnya.
Selanjutnya: potensi berpindahnya titik kemacetan ...
