PKS Tolak Penerapan ERP: Situasi dan Kondisi Belum Memungkinkan

Suasana arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat, 13 Januari 2023. Sebanyak 25 ruas jalan di DKI Jakarta berencana menggunakan jalan berbayar atau model electronic road pricing (ERP). Rencana tersebut sedang dimatangkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang bertujuan mengurai kemacetan seiring dengan kewajiban pengguna jalan untuk membayar biaya. Di antara 25 ruas jalan tersebut salah satunya yakni Jalan Gatot Subroto. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta, Ismail menolak rencana penerapan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).

“Sepanjang yang saya ketahui sejak rapat fraksi terakhir, sepakat untuk menolak. Situasi dan kondisinya belum memungkinkan. Alasan utamanya itu,” kata Ismail di ruang kerjannya, Rabu, 25 Januari 2023.

Baca: Sebel Rapat Jalan Berbayar Kembali Ditunda, DPRD DKI: Laporkan ke Heru Budi Hartono

Dia menuturkan banyak hal krusial yang menjadi PR besar bagi Pemprov DKI sebelum menerapkan ERP ini. “Milestone dari ERP ini cukup panjang, dari 2007/2017, saya lupa, itu bergulir, bergulir dari Gubernur ke Gubernur, dari anggota dewan berganti, nggak tuntas-tuntas. Berarti ada tanda tanya besar,” ujarnya.

Ia mengaku bahwa saat ini pihaknya tengah mencari tahu penyebab belum tuntasnya masalah ERP atau jalan berbayar elektronik ini. “Itu yang ingin kita gali kalau dilihat dari kondisi aktual sekarang kalau mau dibilang PR besarnya itu,” kata dia.

Dia mengatakan ada banyak hal-hal krusial yang perlu dikritisi dari dampak pelaku ekonomi yang mayoritas di kalangan menengah ke bawah. Kelas masyarakat tersebut sangat bergantung pada kendaraan pribadi, terutama motor. “Itu titik krusial kita,” ucapnya.

Selanjutnya: potensi berpindahnya titik kemacetan ...






Kapan DPRD Memperjelas Regulasi Jalan Berbayar di Jakarta?

11 jam lalu

Kapan DPRD Memperjelas Regulasi Jalan Berbayar di Jakarta?

DPRD DKI Jakarta belum memperjelas aturan jalan berbayar atau elektronik road pricing (ERP) di Ibu Kota. Kapan mereka akan memperjelasnya?


Anak Buahnya 2 Kali Mangkir Rapat ERP Bikin Sebel DPRD DKI, Heru Budi: Undang Lagi

1 hari lalu

Anak Buahnya 2 Kali Mangkir Rapat ERP Bikin Sebel DPRD DKI, Heru Budi: Undang Lagi

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono meminta DPRD DKI untuk kembali mengundang anak buahnya Asisten Perekonomian untuk hadir rapat pembahasan ERP.


Anak Usaha Jakpro Gandeng Swasta Bangun 48 Kilometer SJUT di Jakarta Selatan

2 hari lalu

Anak Usaha Jakpro Gandeng Swasta Bangun 48 Kilometer SJUT di Jakarta Selatan

Anak usaha PT Jakpro menggandeng pihak swasta untuk membangun SJUT sepanjang 48 kilometer di Jakarta Selatan.


Ojol Tolak Sistem Jalan Berbayar, Regulasinya Sedang Direvisi

2 hari lalu

Ojol Tolak Sistem Jalan Berbayar, Regulasinya Sedang Direvisi

Pengemudi ojek online (ojol) ramai-ramai menolak penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di DKI Jakarta.


Pengemudi Ojol hingga PKS Tolak Jalan Berbayar ERP, Ketua DTKJ Ingatkan Soal Komunikasi

2 hari lalu

Pengemudi Ojol hingga PKS Tolak Jalan Berbayar ERP, Ketua DTKJ Ingatkan Soal Komunikasi

Ketua DTKJ menilai wajar penolakan wacana jalan berbayar ERP di Jakarta. Menurut dia, komunikasi perlu dibangun.


Lelang Jalan Berbayar ERP Jakarta Pernah Gagal, Ketua DTKJ Ungkap Penyebabnya

2 hari lalu

Lelang Jalan Berbayar ERP Jakarta Pernah Gagal, Ketua DTKJ Ungkap Penyebabnya

Ketua DTKJ mengungkap penyebab lelang jalan berbayar ERP yang sempat gagal.


Sebel Rapat Jalan Berbayar Kembali Ditunda, DPRD DKI: Laporkan ke Heru Budi Hartono

3 hari lalu

Sebel Rapat Jalan Berbayar Kembali Ditunda, DPRD DKI: Laporkan ke Heru Budi Hartono

Rapat pembahasan jalan berbayar oleh Komisi B Bidang Perekonomian DPRD dengan Pemprov DKI Jakarta kembali ditunda.


DPRD DKI Sebut Jalan Berbayar Bakal Merepotkan, Biaya Perjalanan Kian Tinggi

3 hari lalu

DPRD DKI Sebut Jalan Berbayar Bakal Merepotkan, Biaya Perjalanan Kian Tinggi

Wawan Suhawan menilai kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing/ERP di sejumlah ruas jalan Jakarta akan sangat merepotkan.


Ojol Kena Aturan ERP, Dishub DKI Tunggu Revisi UU Lalu Lintas di DPR

3 hari lalu

Ojol Kena Aturan ERP, Dishub DKI Tunggu Revisi UU Lalu Lintas di DPR

Dishub DKI menyatakan penerapan ERP terhadap ojek online mengacu pada UU Lalu Lintas. Ojol selama ini pakai pelat hitam bukan pelat kuning.


Dibanding Ganjil Genap, DTKJ Sebut ERP Pilihan Tepat Tekan Kemacetan Jakarta

3 hari lalu

Dibanding Ganjil Genap, DTKJ Sebut ERP Pilihan Tepat Tekan Kemacetan Jakarta

Selain menggantikan ganjil genap, Haris mengatakan ERP pilihan tepat agar orang beralih ke angkutan umum.