Ojol Demo Tolak ERP, Pemprov DKI Bakal Tinjau Ulang Pembahasan Raperda Jalan Berbayar Elektronik

Aksi demo pengemudi ojek online (ojol) di depan Kantor Balai Kota DKI Jakarta menolak penerapan jalan berbayar atau ERP, Rabu, 8 Februari 2023. TEMPO/Ami Heppy
Aksi demo pengemudi ojek online (ojol) di depan Kantor Balai Kota DKI Jakarta menolak penerapan jalan berbayar atau ERP, Rabu, 8 Februari 2023. TEMPO/Ami Heppy

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo menyatakan Pemprov DKI Jakarta akan meninjau ulang pembahasan Raperda jalan berbayar elektronik (ERP). Hal irtu disampaikan Syafrin setelah ERP itu mendapat banyak penolakan, termasuk pengemudi ojek online yang menggedlar demo di depan Balai Kota, Rabu siang.

“Kami akan koordinasikan dengan DPRD DKI untuk raperdanya dikembalikan ke pemprov,” kata Syafrin saat bertemu wakil demo ojek online (ojol), Rabu 8 Februari 2023.

Menurut Kepala Dishub DKI itu, Pemprov DKI akan melakukan kajian komprehensif tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik yang di dalamnya mengatur soal jalan berbayar elektronik.

Demo yang diikuti ratusan ojol itu sempat memanas sebelum Kadishub DKI menemui para demonstran pukul 15.15. Dalam pertemuan itu, Syafrin didampingi Kepala Satpol PP Arifin.

Keduanya menaiki kendaraan yang dibawa pengunjuk rasa. Syafrin lantas berbicara memakai pengeras suara.

“Angkutan online akan kami perjuangkan untuk tidak kena ERP," ujarnya. "Jadi apa yang menjadi tuntutan, ini akan masuk ke dalam pembahasan kembali rancangan peraturannya.”

Saat ini, raperda tersebut tengah dibahas bersama DPRD DKI. Meski hak legislasi berada di tangan anggota DPRD DKI, Pemprov akan meminta kepada anggota dewan agar draf raperda dikembalikan untuk dikaji kembali karena banyak penolakan dari masyarakat. 

Driver ojek online itu menolak bila kendaraan online juga terkena pemberlakuan ERP. Ada sejumlah kendaraan yang dikecualikan, yaitu sepeda listrik, kendaraan bermotor umum pelat kuning, kendaraan dinas operasional instansi pemerintah,  serta kendaraan dinas TNI/Polri. Kendaraan korps diplomatik negara asing, ambulans, mobil jenazah, dan pemadam kebakaran juga dikecualikan dari ERP.

Demo Tolak ERP di Balai Kota Diikuti Ratusan Driver Ojek Online

Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) menggelar demonstrasi di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta hari ini. Dalam aksinya, mereka menolak rencana pemberlakuan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).

Dari atas mobil komando, sejumlah perwakilan massa saling bergantian berorasi. "Tolak ERP sekarang juga," kata salah seorang orator dari atas mobil komando.

Massa mulai berkumpul sekitar pukul 12.23 WIB. Berdasarkan pantauan Tempo, hingga pukul 14.11, massa masih memadati depan kantor Balai Kota di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Akses jalan ini pun ditutup. 

Demo memanas. Massa mencoba merangsek masuk pukul 14.45.

Peserta demo yang hadir terlihat memakai jaket ojol berwarna hijau dan kuning. Namun, ada juga yang mengenakan pakaian hitam yang menandakan identitas masing-masing.

Mereka pun membawa berbagai atribut, seperti bendera serta banner yang bertuliskan tuntutan seputar ERP Jakarta. Selain itu, mereka juga meneriakkan agar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menemui massa.

"Keluar Syafrin! Kami ingin ditemui, kami tidak ingin berkomunikasi di jalan," teriak mereka. 

Pemprov DKI menggunakan draf ERP yang disusun di era mantan Gubernur DKI Anies Baswedan. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan implementasi ERP membutuhkan waktu yang panjang dan aturannya pun masih dalam proses kajian.

Dia membuka layanan pengaduan di Pendopo Balai Kota untuk menampung masukan publik tentang rencana jalan berbayar elektronik ERP ini. "Silakan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan aspirasinya," kata Heru Budi di Jakarta, Rabu, 8 Februari 2023.

Pilihan Editor: Pengemudi Ojol Demo Tolak Rencana Jalan Berbayar ERP Jakarta, Minta Anak Buah Heru Budi Temui Massa








Gilbert Simanjuntak Sebut Heru Budi Berwewenang Tentukan Kepala Dinas, Sesuai UU Keistimewaan DKI Jakarta

3 jam lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melantik Joko Agus Setyono sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 15 Februari 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Gilbert Simanjuntak Sebut Heru Budi Berwewenang Tentukan Kepala Dinas, Sesuai UU Keistimewaan DKI Jakarta

Menurut anggota fraksi PDIP itu, Heru Budi tidak perlu persetujuan DPRD dalan rotasi kepala dinas.


14 Putaran Balik di Jakarta Ditutup untuk Mengurai Kemacetan

4 jam lalu

Foto udara sejumlah kendaraan berputar arah di putaran balik atau u-turn di kawasan Jalan Salemba, Jakarta, Selasa, 15 Februari 2023. Agar pengendara bisa beradaptasi, penutupan tersebut akan dilakukan bertahap hingga Juni 2023 nanti. TEMPO/Subekti.
14 Putaran Balik di Jakarta Ditutup untuk Mengurai Kemacetan

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta telah menutup 14 putaran balik atau u-turn di wilayah Ibu Kota.


Dishub DKI Tutup 14 U-turn untuk Atasi Jakarta Macet

20 jam lalu

Foto udara sejumlah kendaraan berputar arah di putaran balik atau u-turn di kawasan Jalan Salemba, Jakarta, Selasa, 15 Februari 2023. Agar pengendara bisa beradaptasi, penutupan tersebut akan dilakukan bertahap hingga Juni 2023 nanti. TEMPO/Subekti.
Dishub DKI Tutup 14 U-turn untuk Atasi Jakarta Macet

Dishub DKI telah menutup 14 titik putar balik atau u-turn di Ibu Kota. Cara ini dinilai dapat mengatasi Jakarta macet.


Jokowi Sentil Soal Kemacetan Jakarta, Anak Buah Heru Budi Jawab Solusinya LRT Velodrome-Manggarai

21 jam lalu

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta memberikan keterangan usai Apel Kesiapsiagaan Nasional Menghadapi Bencana Hidrometeorologi Tahun 2022 - 2023 di Bumi Perkemahan Cibubur, Rabu, 9 Oktober 2022. Tempo/Mutia Yuantisya
Jokowi Sentil Soal Kemacetan Jakarta, Anak Buah Heru Budi Jawab Solusinya LRT Velodrome-Manggarai

Presiden Jokowi menyentil pembangunan transportasi di Jakarta terlambat, sehingga menyebabkan kemacetan. LRT Jakarta Fase 1B dinilai sebagai solusi.


PKS Soroti Mekanisme Heru Budi Mutasi 20 Pejabat Eselon II Pemprov DKI

22 jam lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau hasil pengerjaan kabel optik di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Sabtu, 18 Maret 2023. Tempo/M. Faiz Zaki
PKS Soroti Mekanisme Heru Budi Mutasi 20 Pejabat Eselon II Pemprov DKI

Fraksi PKS DPRD DKI menyoroti mekanisme Pj Gubernur Heru Budi Hartono dalam memutasi 20 pejabat eselon II Pemprov DKI.


Jokowi Sentil Jakarta Siang Malam Macet, Anak Buah Heru Budi: Kami Menyusun Strategi

23 jam lalu

Kemacetan arus lalu lintas di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023.  Untuk lingkup Asia Tenggara, Jakarta menempati posisi kedua dalam daftar TomTom Traffic Index, di bawah Kota Manila . TEMPO/Subekti
Jokowi Sentil Jakarta Siang Malam Macet, Anak Buah Heru Budi: Kami Menyusun Strategi

Syafrin Liputo mengatakan DKI Jakarta terus berupaya menangani permasalahan transportasi secara komperhensif sesuai arahan Heru Budi Hartono.


Heru Budi Hartono Mutasi 20 Pejabat DKI Jakarta, Fraksi PKS: Semacam Kucing-kucingan

1 hari lalu

Pj Gubernur DKI Jakarta usai melakukan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa, 21 Maret 2023. TEMPO/Ami Heppy
Heru Budi Hartono Mutasi 20 Pejabat DKI Jakarta, Fraksi PKS: Semacam Kucing-kucingan

Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta sangat menyayangkan sikap Heru Budi Hartono yang tidak mengkomunikasikan perombakan jabatan.


Heru Budi Jamin Ketersediaan Bahan Pangan DKI Jakarta selama Bulan Ramadan

1 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono saat meninjau pengerjaan proyek Stasiun LRT Halim, Jakarta Timur, Kamis, 23 Maret 2023. Dok. Pemprov DKI Jakarta.
Heru Budi Jamin Ketersediaan Bahan Pangan DKI Jakarta selama Bulan Ramadan

Heru Budi Hartono mengatakan Pemprov DKI Jakarta bersama Pemerintah Pusat memastikan program KPSH berjalan lancar.


Pernah Diusulkan Heru Budi, Apa Kabar Ide Buffer Zone di Depo Pertamina Plumpang?

2 hari lalu

Suasana pengungsian korban kebakatan Depo Pertamina Plumpang Rawa Badak pengungsian RW 09 RW 13 Kampung Tanah Merah Kelurahan Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Desty Luthfiani/TEMPO
Pernah Diusulkan Heru Budi, Apa Kabar Ide Buffer Zone di Depo Pertamina Plumpang?

Heru Budi pernah usul pembuatan buffer zone usai kebakaran depo Pertamina Plumpang. Wali Kota Jakarta Utara mengaku belum ada pembahasan.


Yayasan Buddha Tzu Chi Bangun Madrasah dan Renovasi Masjid di Kamal Muara

2 hari lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau hasil pengerjaan kabel optik di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Sabtu, 18 Maret 2023. Tempo/M. Faiz Zaki
Yayasan Buddha Tzu Chi Bangun Madrasah dan Renovasi Masjid di Kamal Muara

Yayasan Buddha Tzu Chi terlibat dalam revitalisasi kawasan Kamal Muara, termasuk membangun madrasah ibtidaiyah dan renovasi masjid.