Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ojol Demo Tolak ERP, Pemprov DKI Bakal Tinjau Ulang Pembahasan Raperda Jalan Berbayar Elektronik

image-gnews
Aksi demo pengemudi ojek online (ojol) di depan Kantor Balai Kota DKI Jakarta menolak penerapan jalan berbayar atau ERP, Rabu, 8 Februari 2023. TEMPO/Ami Heppy
Aksi demo pengemudi ojek online (ojol) di depan Kantor Balai Kota DKI Jakarta menolak penerapan jalan berbayar atau ERP, Rabu, 8 Februari 2023. TEMPO/Ami Heppy
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo menyatakan Pemprov DKI Jakarta akan meninjau ulang pembahasan Raperda jalan berbayar elektronik (ERP). Hal irtu disampaikan Syafrin setelah ERP itu mendapat banyak penolakan, termasuk pengemudi ojek online yang menggedlar demo di depan Balai Kota, Rabu siang.

“Kami akan koordinasikan dengan DPRD DKI untuk raperdanya dikembalikan ke pemprov,” kata Syafrin saat bertemu wakil demo ojek online (ojol), Rabu 8 Februari 2023.

Menurut Kepala Dishub DKI itu, Pemprov DKI akan melakukan kajian komprehensif tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik yang di dalamnya mengatur soal jalan berbayar elektronik.

Demo yang diikuti ratusan ojol itu sempat memanas sebelum Kadishub DKI menemui para demonstran pukul 15.15. Dalam pertemuan itu, Syafrin didampingi Kepala Satpol PP Arifin.

Keduanya menaiki kendaraan yang dibawa pengunjuk rasa. Syafrin lantas berbicara memakai pengeras suara.

“Angkutan online akan kami perjuangkan untuk tidak kena ERP," ujarnya. "Jadi apa yang menjadi tuntutan, ini akan masuk ke dalam pembahasan kembali rancangan peraturannya.”

Saat ini, raperda tersebut tengah dibahas bersama DPRD DKI. Meski hak legislasi berada di tangan anggota DPRD DKI, Pemprov akan meminta kepada anggota dewan agar draf raperda dikembalikan untuk dikaji kembali karena banyak penolakan dari masyarakat. 

Driver ojek online itu menolak bila kendaraan online juga terkena pemberlakuan ERP. Ada sejumlah kendaraan yang dikecualikan, yaitu sepeda listrik, kendaraan bermotor umum pelat kuning, kendaraan dinas operasional instansi pemerintah,  serta kendaraan dinas TNI/Polri. Kendaraan korps diplomatik negara asing, ambulans, mobil jenazah, dan pemadam kebakaran juga dikecualikan dari ERP.

Demo Tolak ERP di Balai Kota Diikuti Ratusan Driver Ojek Online

Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) menggelar demonstrasi di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta hari ini. Dalam aksinya, mereka menolak rencana pemberlakuan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).

Dari atas mobil komando, sejumlah perwakilan massa saling bergantian berorasi. "Tolak ERP sekarang juga," kata salah seorang orator dari atas mobil komando.

Massa mulai berkumpul sekitar pukul 12.23 WIB. Berdasarkan pantauan Tempo, hingga pukul 14.11, massa masih memadati depan kantor Balai Kota di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Akses jalan ini pun ditutup. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Demo memanas. Massa mencoba merangsek masuk pukul 14.45.

Peserta demo yang hadir terlihat memakai jaket ojol berwarna hijau dan kuning. Namun, ada juga yang mengenakan pakaian hitam yang menandakan identitas masing-masing.

Mereka pun membawa berbagai atribut, seperti bendera serta banner yang bertuliskan tuntutan seputar ERP Jakarta. Selain itu, mereka juga meneriakkan agar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menemui massa.

"Keluar Syafrin! Kami ingin ditemui, kami tidak ingin berkomunikasi di jalan," teriak mereka. 

Pemprov DKI menggunakan draf ERP yang disusun di era mantan Gubernur DKI Anies Baswedan. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan implementasi ERP membutuhkan waktu yang panjang dan aturannya pun masih dalam proses kajian.

Dia membuka layanan pengaduan di Pendopo Balai Kota untuk menampung masukan publik tentang rencana jalan berbayar elektronik ERP ini. "Silakan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan aspirasinya," kata Heru Budi di Jakarta, Rabu, 8 Februari 2023.

Pilihan Editor: Pengemudi Ojol Demo Tolak Rencana Jalan Berbayar ERP Jakarta, Minta Anak Buah Heru Budi Temui Massa

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Heru Budi Targetkan Tambah 200 Bus Listrik Transjakarta hingga Akhir Tahun

14 jam lalu

Sebanyak 26 bus listrik milik Perum DAMRI di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat, 22 Desember 2023. Dok. PT Transjakarta.
Heru Budi Targetkan Tambah 200 Bus Listrik Transjakarta hingga Akhir Tahun

Pengadaan bus listrik Transjakarta telah diakukan sejak 2023 lalu.


23 Juni 2024 Pemprov DKI Jakarta Tutup 36 Ruas Jalan untuk Jakarta International Marathon 2024, Jalan Mana Saja?

17 jam lalu

Sejumlah peserta beradu kecepatan saat mengikuti ajang Jakarta Marathon 2023 melintas di kawasan Kuningan, Jakarta, Minggu, 22 Oktober 2023. Ribuan pelari turut meramaikan empat nomor yang dipertandingkan baik pelari dalam negeri maupun luar negeri yakni Marathon, Half Marathon, 10k (km), dan 5k (km). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
23 Juni 2024 Pemprov DKI Jakarta Tutup 36 Ruas Jalan untuk Jakarta International Marathon 2024, Jalan Mana Saja?

Pemprov DKI Jakarta menutup 36 ruas jalan saat berlangsungnya Jakarta International Marathon 2024 pada Ahad, 23 Juni 2024. Ini daftar ruas jalannya.


Bapenda Jakarta Klaim Sudah Lakukan Sosialisasi soal Aturan Baru Bayar PBB-P2

1 hari lalu

Program penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta berlaku untuk orang yang berjasa bagi negara, termasuk generasi di bawahnya.
Bapenda Jakarta Klaim Sudah Lakukan Sosialisasi soal Aturan Baru Bayar PBB-P2

Anies sebelumnya mengimbau aturan baru soal PBB-P2 itu seharusnya disosialisasikan lebih dulu sebelum diterapkan.


Anies Tanggapi Aturan Baru Bayar PBB-P2 di Jakarta: Harus Ada Sosialiasi

1 hari lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai upacara rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta ke-497 dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kaliata, Jakarta Selatan pada Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Anies Tanggapi Aturan Baru Bayar PBB-P2 di Jakarta: Harus Ada Sosialiasi

Pemprov Jakarta, kata Anies, seharusnya membuat Jakarta sebagai kota yang terbuka dan nyaman.


Soal Pajak Hunian dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar, Ini Beda Kebijakan Anies Baswedan dengan Pj Heru Budi

1 hari lalu

Program penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta berlaku untuk orang yang berjasa bagi negara, termasuk generasi di bawahnya.
Soal Pajak Hunian dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar, Ini Beda Kebijakan Anies Baswedan dengan Pj Heru Budi

Berikut perbedaan kebijakan Pj Heru Budi Hartono dengan Anies Baswedan terkait pemungutan pajak hunian dengan NJOP di bawah Rp 2 miliar.


Heru Budi Sebut Beberapa Penjarah Aset Rusun Marunda Sudah Ditangkap

1 hari lalu

Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono hadir saat pembangunan fasilitas pengolahan sampah Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Jakarta di Rorotan, Jakarta Utara, pada Senin, 13 Mei 2024. RDF Plant Jakarta dibangun pada lahan seluas 7,87 hektare dapat mengolah 2.500 ton sampah per harinya dan ditargetkan akan beroperasi pada awal tahun 2025. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Heru Budi Sebut Beberapa Penjarah Aset Rusun Marunda Sudah Ditangkap

Heru Budi menegaskan, setelah peristiwa itu terjadi, tidak ada pembongkaran rusun.


Heru Budi Luncurkan Beras Padi Wangi dan Ciwangi di Acara Jakarta Food Festival

1 hari lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai upacara rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta ke-497 dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kaliata, Jakarta Selatan pada Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Heru Budi Luncurkan Beras Padi Wangi dan Ciwangi di Acara Jakarta Food Festival

Heru Budi menegaskan pemerintah daerah berkomitmen untuk menyediakan harga pokok yang terjangkau.


Terpopuler: Sebab Muhammadiyah Marah dan Tarik Dana dari BSI, Polemik PBB di Jakarta Era Ahok, Anies dan Heru Budi

1 hari lalu

Logo Muhammadiyah. wikipedia.org
Terpopuler: Sebab Muhammadiyah Marah dan Tarik Dana dari BSI, Polemik PBB di Jakarta Era Ahok, Anies dan Heru Budi

Berita terpopuler bisnis pada Rabu, 19 Juni 2024, dimulai dari alasan Muhammadiyah marah dan menarik dananya dari BSI.


Pembebasan Pajak PBB di Jakarta: Dimulai Ahok, Dinaikkan Anies dan Dijadikan Progresif Heru Budi

2 hari lalu

Kolase foto Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, Anies Baswedan dan Budi Heru (ANTARA)
Pembebasan Pajak PBB di Jakarta: Dimulai Ahok, Dinaikkan Anies dan Dijadikan Progresif Heru Budi

Pembebasan pajak PBB ini diawali oleh Gubernur Ahok pada 2016, nilainya lalu dinaikkan Anies dan dijadikan progresif Heru Budi


Ditanya Soal Peluang Maju di Pilkada Jakarta, Heru Budi Bilang yang Cocok Ketua DPRD Prasetyo Edi

2 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi memberikan keterangan pers usai memimpin Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Selasa, 13 September 2022. Rapimgab DPRD DKI Jakarta menentukan usulan nama calon pejabat Gubernur untuk menggantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada Oktober mendatang. Rapimgab yang dihadiri sembilan fraksi partai tersebut memutuskan tiga nama yang akan diserahkan kepada Mendagri dam Presiden. Ketiga nama tersebut yaitu Heru Budi Hartono, Marullah Matali, dan Bachtiar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Ditanya Soal Peluang Maju di Pilkada Jakarta, Heru Budi Bilang yang Cocok Ketua DPRD Prasetyo Edi

Heru Budi mengatakan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, lebih cocok darinya untuk maju di Pilkada Jakarta.