TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo menyatakan Pemprov DKI Jakarta akan meninjau ulang pembahasan Raperda jalan berbayar elektronik (ERP). Hal irtu disampaikan Syafrin setelah ERP itu mendapat banyak penolakan, termasuk pengemudi ojek online yang menggedlar demo di depan Balai Kota, Rabu siang.
“Kami akan koordinasikan dengan DPRD DKI untuk raperdanya dikembalikan ke pemprov,” kata Syafrin saat bertemu wakil demo ojek online (ojol), Rabu 8 Februari 2023.
Menurut Kepala Dishub DKI itu, Pemprov DKI akan melakukan kajian komprehensif tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik yang di dalamnya mengatur soal jalan berbayar elektronik.
Demo yang diikuti ratusan ojol itu sempat memanas sebelum Kadishub DKI menemui para demonstran pukul 15.15. Dalam pertemuan itu, Syafrin didampingi Kepala Satpol PP Arifin.
Keduanya menaiki kendaraan yang dibawa pengunjuk rasa. Syafrin lantas berbicara memakai pengeras suara.
“Angkutan online akan kami perjuangkan untuk tidak kena ERP," ujarnya. "Jadi apa yang menjadi tuntutan, ini akan masuk ke dalam pembahasan kembali rancangan peraturannya.”
Saat ini, raperda tersebut tengah dibahas bersama DPRD DKI. Meski hak legislasi berada di tangan anggota DPRD DKI, Pemprov akan meminta kepada anggota dewan agar draf raperda dikembalikan untuk dikaji kembali karena banyak penolakan dari masyarakat.
Driver ojek online itu menolak bila kendaraan online juga terkena pemberlakuan ERP. Ada sejumlah kendaraan yang dikecualikan, yaitu sepeda listrik, kendaraan bermotor umum pelat kuning, kendaraan dinas operasional instansi pemerintah, serta kendaraan dinas TNI/Polri. Kendaraan korps diplomatik negara asing, ambulans, mobil jenazah, dan pemadam kebakaran juga dikecualikan dari ERP.
Demo Tolak ERP di Balai Kota Diikuti Ratusan Driver Ojek Online
Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) menggelar demonstrasi di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta hari ini. Dalam aksinya, mereka menolak rencana pemberlakuan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
Dari atas mobil komando, sejumlah perwakilan massa saling bergantian berorasi. "Tolak ERP sekarang juga," kata salah seorang orator dari atas mobil komando.
Massa mulai berkumpul sekitar pukul 12.23 WIB. Berdasarkan pantauan Tempo, hingga pukul 14.11, massa masih memadati depan kantor Balai Kota di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Akses jalan ini pun ditutup.
Demo memanas. Massa mencoba merangsek masuk pukul 14.45.
Peserta demo yang hadir terlihat memakai jaket ojol berwarna hijau dan kuning. Namun, ada juga yang mengenakan pakaian hitam yang menandakan identitas masing-masing.
Mereka pun membawa berbagai atribut, seperti bendera serta banner yang bertuliskan tuntutan seputar ERP Jakarta. Selain itu, mereka juga meneriakkan agar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menemui massa.
"Keluar Syafrin! Kami ingin ditemui, kami tidak ingin berkomunikasi di jalan," teriak mereka.
Pemprov DKI menggunakan draf ERP yang disusun di era mantan Gubernur DKI Anies Baswedan. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan implementasi ERP membutuhkan waktu yang panjang dan aturannya pun masih dalam proses kajian.
Dia membuka layanan pengaduan di Pendopo Balai Kota untuk menampung masukan publik tentang rencana jalan berbayar elektronik ERP ini. "Silakan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan aspirasinya," kata Heru Budi di Jakarta, Rabu, 8 Februari 2023.
Pilihan Editor: Pengemudi Ojol Demo Tolak Rencana Jalan Berbayar ERP Jakarta, Minta Anak Buah Heru Budi Temui Massa
