TEMPO.CO, Jakarta -Hafidz Affandi dari Sustainability Learning Center (SLC) meminta semua pihak untuk fokus dalam penanganan korban bencana kebakaran Depo Pertamina Plumpang. Ia juga mengimbau agar insiden ini tidak diseret ke ranah politik.
"Dalam setiap tragedi bencana yang perlu diselamatkan dan ditangani adalah korban, terutama manusia. Untuk masalah ini jangan diseret ke masalah politis," katanya dalam acara Seri Diskusi #GenerasiTangguh “Kebakaran Depo Plumpang: Ancaman Bencana Industri di Kota" di Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Sabtu, 11 Maret 2023.
Dalam tragedi kebakaran Depo Plumpang, Hafidz meminta agar Pertamina segera membentuk tim respons bencana dan segera melakukan komunikasi dengan warga soal ganti rugi.
"Corporate, holding, harus segera turun tangan untuk menyelesaikannya. Ini yang penting," ujarnya.
Sejalan dengan keputusan politik, penyelesaian masalah agraria di Plumpang harus segera diambil. Menurutnya, saat ini pilihan terbaik yang bisa diambil adalah memindahkan lokasi Depo Plumpang.
"Opsi terbaik memang dipindah ke tanah Pelindo, jika dipertahankan nanti risiko macam-macam akan panjang sehingga akhirnya jadi status quo," jelas dia.
Selain itu, Pertamina juga harus menata dua hal, yakni manajemen risiko di lingkungan sekitar serta dari sisi perusahaan. Perusahaan plat merah itu dirasa perlu memikirkan ulang bagaimana seharusnya membangun sistem ulang dan tidak hanya menyalahkan human error.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu (FKTMB) Mohamad Huda juga meminta agar bencana yang dialami oleh warganya itu tidak dipolitisasi.
Ia pun menuding bahwa ada upaya menggiring opini sehingga mengaburkan fokus utama dalam bencana ini, yakni tentang penanganan korban kebakaran depo Pertamina Plumpang. "Ini ada upaya menyeret, mengaburkan masalah. Sehingga isu yang kenceng malah relokasi, soal buffer, dan sebagainya. Ini gimana dengan korban?," katanya.
Pilihan Editor: Klaim Tak Ada Sirine Saat Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Warga Pertanyakan Sistem Keamanan
