Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ikuti Arahan Jokowi, Pemprov DKI Siapkan Aturan Larangan Buka Puasa Bersama bagi Pejabat

image-gnews
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono saat meninjau pengerjaan proyek Stasiun LRT Halim, Jakarta Timur, Kamis, 23 Maret 2023. Dok. Pemprov DKI Jakarta.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono saat meninjau pengerjaan proyek Stasiun LRT Halim, Jakarta Timur, Kamis, 23 Maret 2023. Dok. Pemprov DKI Jakarta.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengikuti instruksi Presiden Jokowi soal larangan buka puasa bersama bagi para pejabat negara selama Ramadan 1444 Hijriah.

"Di DKI akan mengikuti arahan Presiden," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, Maria Qibtya kepada Tempo, Sabtu, 25 Maret 2023.

Maria mengatakan pihaknya akan mengeluarkan aturan turunan tentang larangan pelaksanaan buka bersama di lingkungan pejabat Pemprov DKI Jakarta. "Kita mengikuti arahan dari pusat. Instruksinya nanti akan disiapkan," jelasnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga mengatakan akan mengikuti arahan Presiden Jokowi tentang larangan buka bersama bagi pejabat negara.

Menurut Heru, hal ini dilakukan mengingat saat ini penanganan Covid-19 masih dalam masa transisi. Sehingga, kata dia, ancaman Covid-19 itu masih ada.

"Kita ikuti, supaya masyarakat tetap sehat," kata Heru kepada awak media di Stasiun Halim, Makasar, Jakarta Timur pada Kamis, 23 Maret 2023.

Ia mengungkapkan Pemprov DKI Jakarta sudah menerima surat edaran tentang larangan bukber bagi pejabat negara tersebut. Meski begitu, pihaknya masih akan menunggu turunan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kebetulan saya di sana saya baca, tapi kalau yang lain enggak. Tapi mungkin kita menunggu turunannya instruksi dari Kemendagri. Kalau pemerintah daerah itu turunannya Kemendagri nanti Mendagri bikin instruksi baru kita ikuti," ucap dia.

Presiden Jokowi telah mengeluarkan kepada seluruh pejabat negara agar tidak menggelar acara buka puasa bersama selama Ramadan 1444 Hijriah.

Arahan itu tertuang dalam surat dengan kop Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor R 38/Seskab/DKK/03/2023 tertanggal 21 Maret 2023.

Pilihan Editor: Patuhi Perintah Jokowi Larang Pejabat Buka Puasa Bersama, Heru Budi: Supaya Masyarakat Tetap Sehat

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menakar Jakarta Bersiap Jadi Kawasan Aglomerasi

3 hari lalu

Kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) melintas di jembatan rel lengkung (longspan) LRT Kuningan, Jakarta.
Menakar Jakarta Bersiap Jadi Kawasan Aglomerasi

Bappeda DKI sedang menyusun RTRW dan RPJPD yang dapat menjadi acuan pemimpin Jakarta dalam mensinkronkan rencana pembangunan Jakarta dengan kawasan aglomerasi.


Mengintip Rencana dan Potensi Jakarta pada Masa Depan

6 hari lalu

Mengintip Rencana dan Potensi Jakarta pada Masa Depan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta sedang menyusun perencanaan wajah Jakarta 20 tahun ke depan. Dengan berbagai potensinya, Jakarta harus menetapkan posisinya.


Ketum Forum Warga Jakarta Beberkan Prestasi Pemprov DKI di Era Pj Heru

8 hari lalu

Ketum Forum Warga Jakarta Beberkan Prestasi Pemprov DKI di Era Pj Heru

Penghargaan dari KPK, BPKP hingga Kemenpan RB bukti nyata Pemprov DKI bekerja secara profesional.


Begini Mekanisme Penyesuaian Administrasi Kependudukan saat Jakarta Berubah Status

10 hari lalu

Begini Mekanisme Penyesuaian Administrasi Kependudukan saat Jakarta Berubah Status

Pemutakhiran data administrasi kependudukan (adminduk) dilakukan bertahap. Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai pengganti e-KTP juga terus digencarkan.


Begini Mekanisme Penyesuaian Administrasi Kependudukan saat Jakarta Berubah Status

10 hari lalu

Begini Mekanisme Penyesuaian Administrasi Kependudukan saat Jakarta Berubah Status

Pemutakhiran data administrasi kependudukan (adminduk) dilakukan bertahap. Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai pengganti e-KTP juga terus digencarkan.


TIM Art Fest, Ikhtiar Menjaga Muruah Taman Ismail Marzuki

11 hari lalu

General Manager SBU TIM - PT Jakarta Propertindo Hikmat Hayat, meninjau kelas Lost in Clay Jakarta Pottery Studio di TIM Art Fest 2024, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta. 
Taman Ismail Marzuki menggelar kegiatan TIM Art Fest sebagai festival seni dan budaya yang bertujuan untuk meningkatkan edukasi masyarakat melalui berbagai bentuk loka karya seni yang diselenggarakan dari 30 Mei hingga 1 Juni 2024.
 (TEMPO/Lourentius EP)
TIM Art Fest, Ikhtiar Menjaga Muruah Taman Ismail Marzuki

Jakpro mengusung kolaborasi demi menghidupkan aktivitas berkesenian di Taman Ismail Marzuki.


Agenda Pendaftaran PPDB Online DKI Jakarta Dibuka, Catat Tanggal Tahapannya

14 hari lalu

Orang tua murid mengantre untuk berkonsultasi terkait pendaftaran online Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022 di Posko Pelayanan PPDB Jakarta Selatan, SMA Negeri 70 Bulungan, Jakarta, Senin, 21 Juni 2021. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Agenda Pendaftaran PPDB Online DKI Jakarta Dibuka, Catat Tanggal Tahapannya

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan resmi membuka pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB online untuk tahun ajaran baru ini.


PDIP Minta Heru Budi Bertindak soal Penggunaan Logo Pemprov DKI di Poster Budi-Kaesang

17 hari lalu

Anggota Komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak, Jakarta, Selasa, 5 Desember 2023. Foto: ANTARA/HO-DPRD DKI/am.
PDIP Minta Heru Budi Bertindak soal Penggunaan Logo Pemprov DKI di Poster Budi-Kaesang

Logo Pemprov DKI Jakarta pada poster digital Budi-Kaesang mendapat sorotan dari Anggota Fraksi PDIP DPRD Jakarta Gilbert Simanjuntak. Apa alasannya?


Rencana Pemprov DKI Batasi 3 KK Satu Alamat, DPRD: Jangan Sampai Merugikan Warga

24 hari lalu

Ilustrasi Kartu Keluarga Online. Istimewa
Rencana Pemprov DKI Batasi 3 KK Satu Alamat, DPRD: Jangan Sampai Merugikan Warga

Rencana Pemprov DKI membatasi satu alamat untuk 3 KK dikritik oleh DPRD DKI. Perlu kajian agar kebijakan ini tak merugikan warga Jakarta.


Eks Warga Kampung Bayam Sebut Komnas HAM Akan Terlibat Dalam Mediasi Sengketa Rusun

25 hari lalu

Warga Rusun Kampung Bayam di Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, rapat untuk pilihan pindah dari rusun dengan syarat Ketua Kelompok Petani Kampung Bayam Madani Muhammad Furqon dibebaskan dari penjara Polres Jakarta Utara, Selasa, 21 Mei 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
Eks Warga Kampung Bayam Sebut Komnas HAM Akan Terlibat Dalam Mediasi Sengketa Rusun

Eks Warga Kampung Bayam menyatakan Komnas HAM akan terlibat dalam mediasi antara mereka dengan PT Jakpro.