Heru Budi klaim Pemprov DKI sudah lakukan enam tindakan tingkatkan akuntabilitas
Heru Budi juga memaknai WTP dari BPK bukanlah tujuan akhir. Ia berharap perolehan tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemprov DKI.
"Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian ini bukan tujuan akhir, namun bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah dilakukan pada 2022," kata Heru di ruang rapat paripurna DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 29 Mei 2023, dilansir dari ANTARA.
Heru memaparkan Pemprov DKI sudah melakukan enam tindakan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 2022. Pertama, implementasi sistem informasi persediaan secara elektronik.
Kedua, pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. Ketiga, penetapan peraturan dan pembenahan tata kelola keuangan daerah.
Keempat, menggelar ulasan (review) laporan keuangan dengan pendekatan berbasis risiko (risk based review). Kelima, Kepala Perangkat Daerah yang didampingi Inspektorat menggelar pengawasan dalam rangka penguatan sistem pengendalian internal. Keenam, mempercepat menindaklanjuti hasil audit BPK RI.
AMY HEPPY | IQBAL MUHTAROM | LANI DIANA WIJAYA
Pilihan Editor: 10 Fakta Penemuan Mayat Wanita dalam Karung di Kolong Tol Cibitung-Cilincing
