Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemprov DKI Raih Opini WTP dari BPK, Heru Budi Klaim Sudah Lakukan Enam Tindakan Ini

Reporter

image-gnews
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat memimpin upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-115 di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas) sisi selatan, Jakarta Pusat, Senin, 22 Mei 2023. Dok. Pemprov DKI Jakarta.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat memimpin upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-115 di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas) sisi selatan, Jakarta Pusat, Senin, 22 Mei 2023. Dok. Pemprov DKI Jakarta.
Iklan

TEMPO.CO, JakartaPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah untuk yang keenam kalinya. Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono melanjutkan apa yang sudah diraih di era pemerintahan mantan Gubernur Anies Baswedan. 

"Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, termasuk implementasi atas perencanaan aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian," kata Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Ahmadi Noor Supit di ruang rapat paripurna DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 29 Mei 2023.

Kemarin, Ahmadi membacakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 dalam rapat paripurna DPRD DKI. Pemprov DKI sebelumnya memperoleh opini WTP lima kali berturut-turut pada 2017-2022. 

Secara simbolis, Ahmadi menyerahkan berkas LHP Keuangan 2022 kepada Heru Budi. Kepala Sekretariat Presiden itu berterima kasih kepada BPK RI atas pemberian opini WTP yang keenam tersebut. 

"Opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan penghargaan tertinggi atas akuntabilitas pengelolaan keuangan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ujar dia dalam sambutannya.

Heru Budi mengatakan pencapaian ini dipersembahkan untuk segenap masyarakat dan pemangku kepentingan DKI Jakarta. Heru Budi juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pemprov DKI atas standar kerja tinggi dan semangat yang dilakukan, sehingga kembali mendapatkan opini WTP.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


3 Fakta Rusun Marunda yang Sempat Dijarah

5 jam lalu

Kondisi Rusun Marunda blok C yang mengalami kerusakan di Cilincing, Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Sebanyak 451 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di Rusun Marunda blok C1 - C5 telah dipindahkan karena kondisi bangunan sudah tidak layak huni. ANTARA FOTO/Rifqi Raihan Firdaus
3 Fakta Rusun Marunda yang Sempat Dijarah

Rusun Marunda di Jakarta Utara dijarah oleh orang tak bertanggungjawab. Diketahui Aset Rusun Blok C, Cilincing, Jakarta Utara, itu raib dijarah.


Heru Budi: Jakarta International Marathon Sukses Berlangsung Diikuti 15 Peserta, Siap Digelar Lagi Tahun Depan

12 jam lalu

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Dirut BTN Nixon LP Napitupulu saat Jakarta International Marathon di Jakarta Minggu, 23 Juni 2024. ANTARA/Mario Sofia Nasution
Heru Budi: Jakarta International Marathon Sukses Berlangsung Diikuti 15 Peserta, Siap Digelar Lagi Tahun Depan

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan Jakarta International Marathon sukses terlaksana atas partisipasi semua lapisan masyarakat.


Sampah dari Perayaan HUT Jakarta Mencapai 35 Ton

13 jam lalu

Sejumlah warga menikmati wahana saat berlangsungnya Jakarta Night Carnival 2024 di Silang Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Sabtu 22 Juni 2024. Pemprov DKI Jakarta menyediakan berbagai wahana dan hiburan bagi warga secara gratis  dalam rangkaian memeriahkan puncak HUT ke-497 Kota Jakarta. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Sampah dari Perayaan HUT Jakarta Mencapai 35 Ton

Ribuan warga menghadiri malam puncak perayaan HUT Jakarta ke-497 di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, pada Sabtu malam, 22 Juni 2024.


Heru Budi Bakal Ikut Upacara HUT RI ke-79 Bareng Jokowi di IKN

14 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memberikan keterangan pers usai meresmikan Sodetan Ciliwung di Jakarta Timur, Senin, 31 Juli 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Heru Budi Bakal Ikut Upacara HUT RI ke-79 Bareng Jokowi di IKN

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyatakan bakal mengikuti upacara bendera peringatan hari lahir Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.


Bagikan Kaus di HUT Jakarta, Heru Budi Disapa Masyarakat dengan Panggilan Anies

15 jam lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuka Jakarta Food Festival 2024 di pasar induk beras Cipinang, Pulogadung, Jakarta Timur, pada Kamis (20/6).
Bagikan Kaus di HUT Jakarta, Heru Budi Disapa Masyarakat dengan Panggilan Anies

Heru Budi disapa Anies oleh warga ketika sedang membagikan kaus saat HUT Jakarta.


Absen Perayaan HUT DKI yang Dihadiri Anies di PRJ, Heru Budi Ngaku Rapat untuk Persiapan HUT RI

1 hari lalu

Penjabat  Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (tengah) memberikan pidato saat upacara bendera di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu 22 Juni 2024. Pemprov DKI Jakarta menggelar upacara bendera untuk memperingati HUT  ke-497 Jakarta sekaligus tahun terakhir Jakarta menjadi Ibu Kota Negara dan pertunjukan seni di Monas yang berlangsung hingga malam hari. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Absen Perayaan HUT DKI yang Dihadiri Anies di PRJ, Heru Budi Ngaku Rapat untuk Persiapan HUT RI

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkap alasannya absen di acara HUT Jakarta yang digelar di PRJ Jumat malam.


Heru Budi Sebut Tahun Ini Perayaan HUT Jakarta Terakhir sebagai Ibu Kota Negara

1 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (tengah) memberikan pidato saat upacara bendera di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu 22 Juni 2024. Pemprov DKI Jakarta menggelar upacara bendera untuk memperingati HUT  ke-497 Jakarta  sekaligus tahun terakhir Jakarta menjadi Ibu Kota Negara dan pertunjukan seni di Monas yang berlangsung hingga malam hari. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Heru Budi Sebut Tahun Ini Perayaan HUT Jakarta Terakhir sebagai Ibu Kota Negara

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono dalam upacara peringatan HUT Jakarta ke-497 mengatakan Jakarta bisa sejajar dengan kota-kota maju di dunia.


Kronologi Indofarma Terlilit Utang Pinjol, Pinjam Sampai Rp 69,7 Miliar

2 hari lalu

Logo Indofarma.
Kronologi Indofarma Terlilit Utang Pinjol, Pinjam Sampai Rp 69,7 Miliar

Bagaimana Indofarma bisa sampai terlilit utang pinjol hingga diduga merugikan negara Rp 146,57 miliar?


Heru Budi Targetkan Tambah 200 Bus Listrik Transjakarta hingga Akhir Tahun

2 hari lalu

Sebanyak 26 bus listrik milik Perum DAMRI di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat, 22 Desember 2023. Dok. PT Transjakarta.
Heru Budi Targetkan Tambah 200 Bus Listrik Transjakarta hingga Akhir Tahun

Pengadaan bus listrik Transjakarta telah diakukan sejak 2023 lalu.


Perlawanan Eks Direktur Pertamina Karen Agustiawan, Dituntut 11 Tahun Penjara Sebut Kasusnya Direkayasa KPK dan BPK

2 hari lalu

Terdakwa mantan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) periode 2009-2014, Karen Agustiawan, mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Penasehat hukum menghadirkan Wakil Presiden RI ke 10 Jusuf Kalla, sebagai saksi yang meringankan untuk terdakwa Karen Agustiawan tindak pidana korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di Pertamina (Persero) tahun 2011 - 2021, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar USD140 juta atau sebesar Rp.2,1 triliun. TEMPO/Imam Sukamto
Perlawanan Eks Direktur Pertamina Karen Agustiawan, Dituntut 11 Tahun Penjara Sebut Kasusnya Direkayasa KPK dan BPK

Mantan Direktur Pertamina Karen Agustiawan dituntut jaksa 11 tahun penjara. Menurutnya, kasusnya kriminalisasi hasil rekayasa KPK dan BPK.