TEMPO.CO, Jakarta - Ada yang menarik dari peresmian Sodetan Ciliwung pada akhir Juli lalu. Saat itu Presiden Joko Widodo seperti menyentil Gubernur Jakarta setelah era dirinya karena terhambatnya proyek senilai lebih dari satu triliun untuk penanggulangan banjir Jakarta tersebut.
Seperti diketahui proyek untuk mengalihkan sebagian debit Ciliwung sewaktu-waktu ke Kanal Banjir Timur itu telah dimulai sejak Jokowi menjadi Gubernur Jakarta, tepatnya sepuluh tahun lalu. “(Penyebabnya) pembebasan lahan karena memang pengerjaan ini sangat tergantung pada pembebasan lahan. Sekarang rampung dan selesai," kata Jokowi saat peresmian.
Perhatian publik langsung terbetot kepada Anies Baswedan, kini bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Selain dikenal dengan kebijakannya yang anti-penggusuran warga, Anies pula yang menghentikan upaya DKI era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mementahkan gugatan warga Bidara Cina lewat mekanisme kasasi.
Gugatan yang dimenangkan warga tujuh tahun lalu itu berisi penolakan penetapan lokasi lahan yang akan dibebaskan untuk inlet Sodetan Ciliwung seluas 10.357 meter persegi. Penetapan lokasi memang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Jakarta untuk kemudian pembebasan lahan dan pengerjaan sodetan digarap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Presiden Joko Widodo bersama Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memberikan keterangan pers usai meresmikan Sodetan Ciliwung di Jakarta Timur, Senin, 31 Juli 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
TEMPO berusaha menelusuri bagaimana luasan dan pembebasan lahan itu akhirnya berhasil disepakati di Bidara Cina. Penelusuran sampai kepada Tim 14. Ini adalah tim perwakilan warga Kelurahan Bidara Cina yang membantu advokasi pembebasan tanah untuk proyek Sodetan Ciliwung.
Lewat anggotanya, M. J. Dwianto, yang ditemui Kamis malam, 10 Agustus 2023, mereka mengonfirmasi bahwa lahan inlet Sodetan Ciliwung sudah dibayar dengan ganti untung. Ini sebabnya proyek bisa berlanjut dan peresmian dilakukan.
Baca halaman berikutnya ada notula kesepakatan warga era Gubernur Anies Baswedan
