TEMPO.CO, Jakarta - Meski kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) DKI Jakarta sudah berlaku, tapi jalanan Ibu Kota tetap macet. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tak bisa disalahkan atas kemacetan tersebut.
“Ya jangan salahin Pemda (Pemerintah Daerah), maksudnya bersama-sama. (Jumlah ASN) Pemda (DKI) kan hanya 25 ribu, pergerakan manusia di Jakarta itu 25 juta,” katanya di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, Rabu, 23 Agustus 2023.
Heru mengharapkan seluruh sektor ikut terlibat menerapkan WFH tanpa mengurangi pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, sektor swasta dapat mengatur sendiri kebijakan bekerja dari rumah sebagai bentuk dukungan untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara di Jakarta. “Harapan saya semua bisa ikut,” ujarnya.
Sebelumnya, WFH 50 persen bagi ASN DKI mulai berlaku pada 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas udara serta menekan kemacetan saat perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 di Jakarta pada 5-7 September 2023. Bahkan, persentase WFH naik menjadi 75 persen ketika acara internasional ini berlangsung.
Walau begitu, jalanan Jakarta tetap macet di hari pertama dan kedua pemberlakuan WFH ASN DKI. Dari pantauan Tempo, Jalan Gatot Subroto macet pada Senin pagi, 21 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB. Arus lalu lintas dari arah Tomang juga terpantau macet.
Sejumlah warganet pun melaporkan kemacetan serupa di hari kedua WFH pada Selasa pagi, 22 Agustus 2023. Berdasarkan unggahan akun Instagram @jktinfo, kemacetan terjadi di kawasan Jalan Gatot Subroto, Jalan T.B. Simatupang, Mampang Prapatan, flyover Matraman, Tebet, dan Cawang.
Heru Budi menuturkan, pihaknya akan mengevaluasi penerapan WFH 50 persen khusus bagi ASN DKI ini pada Senin mendatang. Selain karena macet, dia juga mempertimbangkan kritikan sejumlah pihak bahwa WFH tak berdampak pada perbaikan kualitas udara.
“Ya nanti kami evaluasi, enggak apa-apa baru empat hari suruh evaluasi,” ucap Kepala Sekretariat Presiden ini.
Pilihan Editor: Dicurigai Berbisnis Bakar Sampah di Jakarta Utara, Ini Jawab Dinas Lingkungan Hidup DKI
