TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan cetak ulang Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik warga saat Jakarta sudah berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) membutuhkan anggaran besar.
"Saya belum pernah rapat soal ini, tapi dengan perpindahan ini otomatis. Kemungkinan nanti kita akan bahas secara teknis, karena memang membutuhkan anggaran yang besar," kata Joko dalam rapat bersama Panitia Khusus (Pansus) Jakarta Pasca Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 19 September 2023.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kata Joko terus mempertimbangkan usulan DPRD untuk mengalihkan KTP secara digital dan dikonsultasikan ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Kalau dengan elektronik saya setuju juga. Coba kita konsul ke Dirjen Dukcapil apa bisa gunakan KTP digital," ujar Joko.
Joko menjelaskan perubahan pada halaman KTP perlu dilakukan apabila Undang-Undang Kekhususan Jakarta telah disahkan. Secara otomatis, tulisan "Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta" diganti menjadi "Daerah Khusus Jakarta".
Baca Juga:
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaludin mengatakan, pihaknya siap melayani perubahan nama kota jika DKI Jakarta sudah berubah menjadi DKJ.
"Terkait cetak ulang KTP-el, memang sepantasnya saat DKI Jakarta berubah menjadi DKJ tentunya harus juga ada perubahan secara redaksional di dalam KTP bagi warga DKJ," kata Budi.
Namun perubahan tersebut akan dilakukan secara bertahap agar berjalan tertib dan menyesuaikan dengan stok blanko yang tersedia setiap harinya.
PSI Tolak Wacana Cetak Ulang E-KTP Warga Jakarta usai Jadi DKJ: Pemborosan dan Bikin Repot
Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William A. Sarana, menolak wacana cetak ulang KTP elektronik atau e-KTP setelah Jakarta berganti nama menjadi Dearah Khusus Jakarta alias DKJ setelah tidak lagi menyandang status sebagai Ibu Kota Negara.
Menurut William, hal itu merupakan pemborosan anggaran dan bukanlah yang prioritas. "Ada lebih dari 11 Juta orang di Jakarta, berapa dana yang dihabiskan? Ini bukanlah hal yang prioritas dilakukan," kata William melalui keterangan tertulis, Senin, 18 September 2023.
Politikus PSI itu menilai selain pemborosan, wacana cetak ulang KTP elektronik ini akan menyulitkan dan merepotkan warga Jakarta. Sebab, mereka harus ke kelurahan untuk mengurus, dan dipastikan Kelurahan akan kewalahan untuk melayaninya.
"Jika cetak ulang akan merepotkan warga Jakarta ke Kelurahan. Tentunya, kelurahan akan kesulitan bahkan kewalahan dalam melayani warga yang membludak hanya untuk sekadar mengganti nama DKI Jakarta di e-KTP," ujarnya.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu pun menyarankan lebih baik pengubahan nama DKI menjadi DKJ dilakukan dalam database saja, tidak perlu pada fisik dalam e-KTP.
"Untuk pemilik e-KTP baru saja mungkin yang perlu diubah fisik e-KTP-nya. Pemilik e-KTP pertama kali saja untuk penyesuaian nama Jakarta menjadi DKJ," kata dia.
Pilihan Editor: Warga Eks Kampung Bayam Tolak Pindah dari Depan JIS Jelang Piala Dunia U-17
