Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemuda Muhammadiyah Depok Siap Wakafkan 350 Kadernya untuk Awasi Pemilu 2024

image-gnews
Ilustrasi pemilu. REUTERS
Ilustrasi pemilu. REUTERS
Iklan

TEMPO.CO, Depok - Ketua Pengurus Daerah Pemuda Muhamadiyah Kota Depok, Baharudin M. Izhar, menyatakan siap mewakafkan 350 kadernya untuk membantu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mewujudkan Pemilu 2024 yang jujur, berintegritas, dan adil. Kesiapan dibuktikan lewat penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kota Depok dan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Depok.

"Kami Pemuda Muhammadiyah Depok bersama Bawaslu bersepakat menuangkan kerja sama pengawasan partisipatif dalam sebuah nota kesepahaman," kata Izhar usai agenda tasyakuran Milad ke-58 Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah atau KOKAM di kawasan Sawangan, Rabu, 11 Oktober 2023.

Izhar menegaskan kader Pemuda Muhammadiyah Depok siap membantu Bawaslu Kota Depok, untuk berperan aktif melakukan pengawasan Pemilu 2024. Dia menerangkan, PD Pemuda Muhammadiyah memiliki 7 cabang, di mana tiap cabang terdapat ranting yang tersebar di Kota Depok. "Kalau satu rantingnya itu bisa dua dan tiga orang atau bisa 10 orang, berarti kan 350 orang yang siap diwakafkan." 

Kemudian di Muhammadiyah juga ada sejumlah sayap organisasi yang dinilainya cukup kuat, yakni Angkatan Muda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan Mahasiswa Muhammadiyah. Mereka disebutkan Izhar akan berperan aktif untuk membantu dan bekerja sama dengan Bawaslu Kota Depok dalam rangka untuk pengawasan pemilu partisipatif.

Adapun bentuk nyata yang akan dilakukan para kader muda Muhammadiyah itu seperti dari sisi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. "Insya Allah kami akan menjadi garda terdepan untuk menjadi pemilu yang damai, pemilu yang terintegritas, jujur, dan adil," katanya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia juga mengatakan kehadiran tamu lintas parpol dalam penandatanganan MoU menandakan Pemuda Muhammadiyah yang independen dan terbuka dengan pihak manapun untuk berkolaborasi dalam kebaikan dan kemajuan bangsa. "Pemuda Muhammadiyah siap sukseskan pemilu melalui kontribusi nyata di penyelenggara pemilu, kader-kader KOKAM pasti siap mengisi KPPS dan PTPS," ucap Izhar.

Sementara, Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Depok, Andriasyah, menjelaskan bahwa nota kesepahaman ini tentang kerja sama pengawasan partisipatif melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam Pemilu 2024. "Dalam hal berkaitan dengan pemilu ini ya misalnya menjelang pendaftaran presiden dan wakil presiden," kata Andriansyah.

Nota kesepahaman tersebut ditandatangani langsung Ketua Bawaslu Kota Depok M Fathul Arif dan Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Kota Depok Bahrudin M. Izhar disaksikan jajaran komisioner dan pengurus PD Pemuda Muhammadiyah Kota Depok.

Pilihan Editor: Dugaan Pemerasan oleh Pimpinan KPK, Ini Rumah Irwan yang Disebut Sopir Syahrul Yasin Limpo Lokasi Penyerahan Uang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pengemudi Toyota Fortuner Halangi Perjalanan Ambulans, Polres Depok: Kami Selidiki

36 menit lalu

Tangkapan layar video viral Toyota Fortuner halangi perjalanan ambulans yang sedang membawa pasien ke rumah sakit di Depok, Jawa Barat. (TEMPO.)
Pengemudi Toyota Fortuner Halangi Perjalanan Ambulans, Polres Depok: Kami Selidiki

Polres Metro Depok menyatakan tengah menyelidiki peristiwa pengemudi Toyota Fortuner menghalangi perjalanan ambulans.


KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

2 jam lalu

Warga saat mengurus berkas pindah memilih atau pindah TPS Pemilu di kantor KPU Depok, Jawa Barat, Senin, 15 Januari 2024. Hari terakhir pengurusan surat pemilih yang pindah tempat memilih atau TPS bagi pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), agar tetap bisa melakukan pencoblosan di lain tempat ramai dipadati oleh warga. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.


Kronologi Spanduk Kandidat Wali Kota Depok yang Diusung PDIP Dicopot Satpol PP

2 jam lalu

Personel Satpol PP Kota Depok saat mencopot spanduk Supian Suri di sekitar Kecamatan Cilodong, Depok, Kamis, 16 Mei 2024. Foto : Istimewa
Kronologi Spanduk Kandidat Wali Kota Depok yang Diusung PDIP Dicopot Satpol PP

Petugas Satpol PP menurunkan spanduk kandidat Wali Kota Depok mendapat kritik dari politikus PDIP. Begini kronologinya.


Bima Arya Sebut Depok Panas, Mohammad Idris : Perubahan Iklim

2 jam lalu

Wali Kota Depok Mohammad Idris menjelaskan tentang program pemberian makanan tambahan usai rapat paripurna persetujuan DPRD terhadap raperda APBD Kota Depok Tahun 2024 di Gedung DPRD Kota Depok, Rabu 22 November 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Bima Arya Sebut Depok Panas, Mohammad Idris : Perubahan Iklim

Wali Kota Depok Mohammad Idris merespon statement kandidat calon Gubernur Jawa Barat dari PAN, Bima Arya yang mengatakan Depok panas dan kurang penghijauan.


Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

5 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

Sentra Gakkumdu akan mempermudah masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran dalam tahapan Pilkada 2024.


Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

9 jam lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kanan) menghadiri sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.


Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

9 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah saat mengikuti rapat kerja dengan Badan legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.


Kisah Haru Korban Bus Siswa SMK Lingga Kencana Depok, Demi Ikut Study Tour Rela Jadi Kuli Bangunan

9 jam lalu

Orang tua siswa korban tewas rombongan bus SMK Lingga Kencana, Diana menunjukan foto semasa hidup mendiang Mahesya di RT. 01/10 kelurahan Rangkapanjaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Minggu, 12 Mei 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kisah Haru Korban Bus Siswa SMK Lingga Kencana Depok, Demi Ikut Study Tour Rela Jadi Kuli Bangunan

Dua korban bus rombongan SMK Lingga Kencana sempat menjadi kuli bangunan untuk membayar biaya study tour senilai 800 ribu. Ini kisah lainnya.


Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

13 jam lalu

Chico Hakim. Instagram
Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.


Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

14 jam lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.