TEMPO.CO, Depok - Komisi D DPRD Kota Depok menjadwalkan pemanggilan Kepala Dinas Kesehatan Mary Liziawati untuk menjelaskan program pemberian makanan tambahan (PMT) Lokal pada Jumat besok. Program itu dipertanyakan karena paket makanan untuk penanganan stunting seharga Rp18 ribu hanya berisi nasi dan 2 potong tahu.
Ketua Komisi D DPRD Depok Supriatni mengkonfirmasi rencana pemanggilan Kadinkes tersebut. "Iya Jumat," kata Supriatni, Rabu, 15 November 2023.
Pemanggilan tersebut terkait anggaran stunting Rp4,7 miliar, namun kenyataannya dibagikan ke masyarakat hanya nasi di toples kecil dan kuah sayur.
"Ada yang sama pepes tahu, nugget 2 potong. Masa balita makannya nasi sama pepes tahu, atau nasi sama tahu 2 potong," tutur Supriatni.
Seharusnya untuk menanggani stunting, makanan harus yang sehat dan bergizi. Namun, dia menilai program PMT lokal Dinkes Depok masih jauh dari kata bergizi.
Politikus Golkar itu juga menyoroti gambar Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono pada tutup kemasan makanan tambahan tersebut.
"Mending kalau yang dikasih bagus, misalnya ditambah susu, beras dan buah, kan bagus itu. Ini kan cuma nasi semangkok kecil sama kuah sayur atau nugget 2 potong. Masa gambar pimpinan daerah kasih nasinya enggak manusiawi," lanjutnya.
Di tiap wilayah pun menunya berbeda, seperti di Cimpaeun Tapos diberikan nasi dan kuah berisi tahu 2 potong, kemudian di Rangkapanjaya Pancoran Mas pepes tahu.
Supriatni mempertanyakan anggaran Rp18 ribu, namun hanya mendapatkan nasi di mangkok kecil, kuah sayur di plastik dan nugget 2 potong. "Itu anggarannya dikemanakan, tidak sedikit itu Rp4,7 miliar. Katanya mau mengatasi stunting, dengan semangat mengatasi stunting minta anggaran di badan anggaran Rp4,7 miliar, tapi kenyataannya pelaksanaan di lingkungan begitu,"ujarnya.
Bahkan ia menantang jika hanya menu nasi semangkok kecil dengan pepes tahu atau kuah berisi tahu 2 potong tidak perlu menggunakan APBD Rp4,7 miliar. "Maaf-maaf kata ya, Supriatni yang dewan level kota juga bisa itu," ujarnya.
Bahkan yang lebih parah, ia mendapat informasi kalau wadah makanan yang diberikan, kemudian diminta kembali untuk dicuci dan digunakan keesokan harinya. "Ada yang laporan wadahnya diminta lagi. Itu laporan dari masyarakat," kata Supriatni.
Menurut dia, paket makanan tambahan Rp18 ribu bisa diberikan susu UHT, buah, puding wadah sedang atau telur yang bisa memperbaiki gizi anak stunting. "Kan cakep tuh, ini mah nasi sama kuah sayur gizinya apa cukup, anggarannya enggak mungkin banget sampai Rp4,7 miliar, itu uang rakyat yang banyak."
Anggota DPRD dari dapil Pancoran Mas ini mengungkapkan, Dinkes Kota Depok tidak merinci peruntukkan anggarannya saat pengajuan. "Hanya glondongan untuk mengatasi stunting, itu aja."
Supriatni pun meminta agar rapat klarifikasi Dinkes Depok digelar terbuka agar bisa diketahui publik secara luas. "Kita mau buka anggaran Rp4,7 miliar itu ke mana saja posnya dan itu uang rakyat, rakyat perlu tahu," ucap Supriatni.
RICKY JULIANSYAH
Pilihan Editor: Program Pemberian Makanan Tambahan di Depok Dikritik, Ini Kata Kepala Dinasnya
