Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Puncak Musim Hujan dan Rob di Jakarta Diprediksikan Februari 2024, BPBD: Bertepatan dengan Pemilu

image-gnews
Kendaraan melewati banjir rob di kawasan Ancol, Jakarta, Ahad, 7 November 2021. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta memperkirakan puncak musim hujan dan potensi rob di Ibu Kota terjadi pada Januari hingga Februari 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Kendaraan melewati banjir rob di kawasan Ancol, Jakarta, Ahad, 7 November 2021. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta memperkirakan puncak musim hujan dan potensi rob di Ibu Kota terjadi pada Januari hingga Februari 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan puncak musim hujan dan rob di wilayah Ibu Kota diperkirakan terjadi pada Februari 2024. Isnawa menyampaikan informasi tersebut dengan mengacu pada prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

“Momen tersebut bertepatan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum, sehingga diperlukan kesiapsiagaan lebih lanjut untuk menghalau potensi bencana, terutama di wilayah rawan banjir,” kata Isnawa saat membacakan laporan dalam Apel dan Gladi Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan di Pintu Air Malaka Sari, Kanal Banjir Timur, Jakarta Timur, Jumat, 24 November 2023.

Dia menyampaikan ada 300 orang yang mengikuti Apel dan Gladi Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan. Peserta apel adalah personel gabungan yang berasal dari unsur Kodim 0505 Jakarta Timur, Polres Metro Jakarta Timur, BPBD, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), dan Dinas Kesehatan.

Berikutnya ada Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas Kominfotik, para camat dan lurah wilayah administrasi Jaktim, relawan kebencanaan, serta seluruh elemen terkait lainnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Kegiatan apel dalam rangka menghadapi bencana dan musim penghujan juga akan dilaksanakan di empat wilayah kota lainnya,” ujarnya.

Apel dan Gladi Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan ini digelar di Kali Ciliwung Lama, Pasar Baru, Jakarta Pusat; Waduk Pluit, Jakarta Utara; Danau Citra 8, Jakarta Barat; Setu Babakan, Jakarta Selatan; dan Pintu Air Malaka Sari, Jakarta Timur.

Pilihan Editor: Tutup Akses Lahan Milik Satu Warga, Pengembang Bintaro: Bukan Tindakan Arogan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

1 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah saat mengikuti rapat kerja dengan Badan legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.


4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

3 jam lalu

Penyelenggaraan rapat kerja di ruang rapat Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.


Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

5 jam lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.


PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

14 jam lalu

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan


Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

17 jam lalu

Indonesia Corruption Watch atau ICW mengungkapkan Partai Politik harus transparansi mengenai sumber dana kampanye. Hal itu dikatakan oleh Anggota ICW Seira Tamara pada Selasa, 17 Januari 2024.
Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.


Sederet Penanganan Banjir dan Longsor Sumbar: Rekayasa Cuaca Hingga Relokasi Rumah

19 jam lalu

Warga berjalan di dekat rumah yang rusak akibat banjir bandang di Jorong Galuang, Nagari Sungai Pua, Agam, Sumatera Barat, Senin 13 Mei 2024. BNPB merilis penambahan korban akibat banjir bandang yang menerjang sejumlah daerah di kaki Gunung Marapi itu menjadi 41 orang meninggal dunia, sementara terdapat dua korban masih dalam pencarian di lokasi itu. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Sederet Penanganan Banjir dan Longsor Sumbar: Rekayasa Cuaca Hingga Relokasi Rumah

BNPB menyiapkan berbagai solusi penanganan bencana banjir lahar dingin dan tanah longsor yang menerjang Sumatera Barat


PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

19 jam lalu

Viva Yoga Muladi (tengah). TEMPO/Dasril Roszandi
PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

PAN menentang usulan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, yang meminta money politics dilegalkan selama pemilu.


Kilas Balik Gempa Lombok 2018: Rekor Gempa Paling Parah di Pulau Lombok

19 jam lalu

Seorang perempuan melintas dekat rumah yang roboh akibat gempa bumi di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Selong, Lombok Timur, NTB, Senin, 18 Maret 2019. Menurut data BPBD NTB terdapat sebanyak 28 rumah mengalami rusak berat serta 499 rumah mengalami rusak sedang dan rusak ringan akibat gempa yang mengguncang Lombok. ANTARA
Kilas Balik Gempa Lombok 2018: Rekor Gempa Paling Parah di Pulau Lombok

Gempa Lombok 2018 meninggalkan duka yang mendalam di hati masyarakat.


Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

22 jam lalu

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

Dia mengklaim bahwa masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan menggunakan money politics.


Anggota DPR Ini Usulkan Pencoblosan Pemilu Jangan Hari Rabu

22 jam lalu

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
Anggota DPR Ini Usulkan Pencoblosan Pemilu Jangan Hari Rabu

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengusulkan sudah saatnya pemilu tidak dilakukan setiap hari Rabu.