TEMPO.CO, Jakarta - Eks penyidik KPK Novel Baswedan memberi tanggapan ihwal Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tak memberikan data pegawai sebagai responden dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023. “Harusnya semua mengirimkan, baik Kemenhan dan TNI, ataupun kementerian dan lembagai lain. Sebagai transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik,” ucapnya pada Ahad, 28 Januari 2024.
SPI itu merupakan survei yang dirilis oleh KPK untuk mengukur risiko korupsi di suatu lembaga sekaligus menjadi rekomendasi perbaikan sistem pencegat korupsi. Aspek yang dinilai adalah transparansi, yakni integritas dalam pelaksanaan tugas, pengelolaan PBJ, pengelolaan SDM, trading in influence, pengelolaan anggaran, dan sosialisasi antikorupsi.
Meski ada lembaga yang tidak mengirimkan data atau dokumen untuk survei, Novel mengimbau agar KPK tetap merilis data yang sebenarnya. “Bila ada yang tidak mengirimkan data atau dokumen, yang penting KPK menyampaikan secara terbuka,” ujarnya.
Sementara itu, Eks penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap yang juga teman kerja Novel mengatakan seharusnya pimpinan KPK dapat melakukan komunikasi dengan lembaga-lembaga yang akan disurvei. “Sekaligus pendekatan formal dan informal,” kata dia pada Minggu, 28 Januari 2024.
Pada Jumat, 26 Januari 2024 lalu, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan membenarkan bahwa Kemenhan dan TNI tak memberikan data pegawai yang semestinya menjadi responden. Oleh karena itu, mereka tak dapat menanyakan sampel acak kepada anggota dari lembaga tersebut.
Pahala menjelaskan lembaga-lembaga yang turut diberi penilaian lewat Indeks SPI itu pun memberikan data yang bervariasi. Ada lembaga yang hanya ingin memberikan data eksternal atau data internal saja, di samping lembaga-lembaga yang secara terbuka memberikan data yang dimilikinya.
Pilihan Editor: Kemenhan dan TNI Tak Masuk Survei Penilaian Integritas, KPK: Enggak Kirim Data
