Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Film Dirty Vote Ulas Dugaan Permainan Aturan KPU untuk Loloskan Partai Gelora di Pemilu 2024

image-gnews
Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara, Zainal Arifin Mochtar, mengungkap dugaan kejanggalan lolosnya Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Partai Gelora di Pemilu 2024 dalam film documenter Dirty Vote.

Dalam film itu, Zainal mula-mula menerangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi partai politik untuk lolos tahap verifikasi sebagai peserta pemilu 2024. Mulai dari harus memiliki 100 persen kepengurusan dan kantor di level ibu kota provinsi, 75 persen di tingkat kabupaten/kota, dan 50 persen kepengurusan di lingkup kecamatan.

“Dan ini yang paling penting, ditambahkan adalah 30 persen keterwakilan perempuan,” kata Zainal dalam Film Dirty Vote yang diunggah di kanal YouTube, pada Ahad, 11 Februari 2024. 

Tak hanya itu, lanjut dia, parpol yang ingin maju dalam Pemilu 2024 harus memiliki minimal 1.000 kader pemegang kartu tanda anggota per kabupaten/kota.

Dalam kasus Partai Gelora, kata Zainal, banyak kejanggalan ditemukan di lapangan. Salah satunya dalam dokumen berita acara Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Dokumen memuat instruksi KPU agar mengubah status Partai Gelora, dari tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat. 

“Partai Gelora tidak memenuhi syarat, khususnya syarat soal 1.000 orang berkartu anggota di Kabupaten Murung Raya. Dari sampel Uji Petik yang dilakukan terhadap 114 kartu tanda anggota Partai Gelora, hanya 85 orang yang terverifikasi punya kartu tanda anggota. Namun, luar biasanya partai ini tetap dinyatakan lolos,” ucapnya. 

Zainal membeberkan contoh kasus yang terjadi di Sangihe. Menurut dia, salah satu aparatur sipil negara, mengaku telah melakukan kecurangan dengan mengubah verifikasi partai yang tidak lolos menjadi lolos.

Selanjutnya: Lolosnya Partai Gelora strategi memenangkan Prabowo-Gibran

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bahlil dan Airlangga Kompak Program Makan Siang Gratis Jalan, Sri Mulyani Masih Wait and See

28 menit lalu

Para menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi bergurau mengenai warna dan posisi duduk dalam sidang paripurna kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta pada Selasa, 9 Januari 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bahlil dan Airlangga Kompak Program Makan Siang Gratis Jalan, Sri Mulyani Masih Wait and See

Program makan siang gratis Prabowo-Gibran dibahas dalam rapat Kabinet Jokowi kemarin. Apa kata para menteri yang hadir saat itu?


Update Real Count KPU: Prabowo-Gibran 58,84 Persen, Anies-Muhaimin 24,46 Persen, Ganjar-Mahfud 16,7 Persen

28 menit lalu

Anggota KPPS dalam proses  penghitungan kertas surat suara untuk presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2024 di TPS 59 Kelurahan Bedahan Depok, 14 Februari 2024. Pasangan Prabowo-Gibran memenangi perolehan suara di TPS ini 220 suara, Anies-Muhaimin dengan 100 Suara dan pasangan Ganjar-Mahfud dengan 23 Suara dan 1 suara tidak sah. TEMPO/Amston Probel
Update Real Count KPU: Prabowo-Gibran 58,84 Persen, Anies-Muhaimin 24,46 Persen, Ganjar-Mahfud 16,7 Persen

Real Count KPU yang telah mencapai 77,38 persen TPS menunjukkan Prabowo-Gibran Masih Unggul, Disusul Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.


Pemerintah Sebut Lonjakan Harga Beras Akibat El Nino, Ekonom: Sesat Pikir, Absurd

58 menit lalu

Presiden Joko Widodo saat penyerahan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah. TEMPO/Subekti.
Pemerintah Sebut Lonjakan Harga Beras Akibat El Nino, Ekonom: Sesat Pikir, Absurd

Direktur IDEAS Yusuf Wibisono mengkritik pemerintah yang menganggap wajar tingginya harga beras saat ini semata-mata karena El Nino.


Berantas Mafia Tanah, AHY Janji Bakal Bela Rakyat Kecil

59 menit lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Berantas Mafia Tanah, AHY Janji Bakal Bela Rakyat Kecil

Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, berjanji akan membela rakyat kecil dalam melawan mafia tanah.


Pemerintah Pastikan Program Makan Siang Gratis Prabowo Jalan 2025, Bujet Rp 15 Ribu per Anak

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Pemerintah Pastikan Program Makan Siang Gratis Prabowo Jalan 2025, Bujet Rp 15 Ribu per Anak

Anggaran untuk program makan siang gratis ini berkisar Rp 15 ribu per anak, di luar anggaran untuk program susu gratis.


Ketua Bawaslu Akui Metode Pos Pemilu di Kuala Lumpur Rawan

7 jam lalu

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja beserta anggota, Lolly Suhenty dan Totok Hariyono saat menjelaskan pemetaan TPS rawan dan strategi pencegahan jelang pemungutan suara Pemilu 2024 di Media Center Bawaslu RI, Minggu, 11 Februari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Ketua Bawaslu Akui Metode Pos Pemilu di Kuala Lumpur Rawan

"Kami harapkan sebelum 20 Maret, itu sudah ada pemungutan dan penghitungan suara di Kuala Lumpur," ujar Ketua Bawaslu Rahmat Bagja.


KPU, Bawaslu, Kemenlu Bahas Kasus Dugaan Jual Beli Surat Suara di Malaysia

9 jam lalu

Warga menggunakan hak pilihnya saat mengikuti pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2, Kelurahan Minasa Upa, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu 24 Februari 2024. KPU Kota Makassar menggelar PSU di delapan TPS untuk pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) dan dua TPS untuk Pilpres dan pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas rekomendasi Bawaslu setelah ditemukan adanya warga yang menggunakan hak suaranya namun tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). ANTARA FOTO/Arnas Padda
KPU, Bawaslu, Kemenlu Bahas Kasus Dugaan Jual Beli Surat Suara di Malaysia

Dalam rapat itu, KPU juga membahas rencana pemungutan suara ulang atau PSU di Kuala Lumpur.


Pakar Hukum Nilai Pelibatan Jokowi dalam Pembentukan Kabinet Prabowo Langgar UUD 1945

9 jam lalu

Presiden Jokowi bersama Menhan yang juga Calon Presiden, Prabowo Subianto sebelum acara pelantikan Menkopolhukam dan Menteri ATR/BPN di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. TEMPO/Subekti.
Pakar Hukum Nilai Pelibatan Jokowi dalam Pembentukan Kabinet Prabowo Langgar UUD 1945

Presiden terpilih tidak boleh diatur dan didikte mantan presiden. Menurut dia, haram hukumnya bagi Jokowi cawe-cawe dalam urusan penentuan menteri.


KontraS Minta Komnas HAM Jamin Penyelenggaraan Pemilu Berbasis HAM

10 jam lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
KontraS Minta Komnas HAM Jamin Penyelenggaraan Pemilu Berbasis HAM

KontraS meminta Komnas HAM untuk menjamin penyelenggaraan Pemilu berbasis HAM khususnya soal petugas KPPS yang meninggal dunia.


Alasan Pendemo Geruduk Kantor ICW: Tak Terima Diviralkan tapi Tak Tahu Akun Media Sosialnya

10 jam lalu

Puluhan masyarakat yang mengklaim sebagai mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di depan gedung ICW, Kalibata, Jakarta Selatan pada Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Alasan Pendemo Geruduk Kantor ICW: Tak Terima Diviralkan tapi Tak Tahu Akun Media Sosialnya

Sekelompok massa menggeruduk Kantor ICW dan protes telah diviralkan dengan narasi negatif. Namun, tak tahu akun medsos yang memviralkannya