Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perludem Sebut MK Tekankan Pilkada 2024 Sesuai Jadwal pada November 2024

Reporter

image-gnews
Hakim ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Suhartoyo (tengah) didampingi hakim anggota Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat (kanan), M Guntur Hamzah (kedua dari kanan), Saldi Isra (kedua dari kiri) dan Daniel Yusmic P Foekh (kiri) memimpin jalannya sidang dengan agenda pembacaan putusan uji formil aturan syarat usia capres dan cawapres di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024. MK menolak permohonan yang diajukan oleh Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar. MK menolak gugatan uji formil terkait putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia capres-cawapres. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Hakim ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Suhartoyo (tengah) didampingi hakim anggota Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat (kanan), M Guntur Hamzah (kedua dari kanan), Saldi Isra (kedua dari kiri) dan Daniel Yusmic P Foekh (kiri) memimpin jalannya sidang dengan agenda pembacaan putusan uji formil aturan syarat usia capres dan cawapres di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024. MK menolak permohonan yang diajukan oleh Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar. MK menolak gugatan uji formil terkait putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia capres-cawapres. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan Mahkamah Konstitusi menekankan dua substansi penting dalam putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, salah satunya pemilihan kepala daerah serentak tahun ini tetap berlangsung pada November 2024 sesuai jadwal secara konsisten. "Meski menolak permohonan pemohon, Mahkamah Konstitusi menekankan dua substansi penting," kata Titi Anggraini dikutip dari Antara Sabtu, 2 Maret 2024.

Sebelumnya, Ahmad Al Farizy dan Nur Fauzi Ramadhan, kedua pemohon ini mahasiswa Universitas Indonesia, mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap UUD Tahun 1945.

Kendati Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, 29 Februari 2024 pukul 16.02 WIB menolak permohonan pemohon, ujar Titi, MK menyebutkan bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi pada makna keserentakan pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada. Pasal tersebut menyatakan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilaksanakan pada bulan November 2024.

Oleh karena itu, kata Titi, pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal dimaksud secara konsisten untuk menghindari adanya tumpang-tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada Serentak 2024 dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai. "Artinya mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada serentak," kata Titi yang pernah sebagai Direktur Eksekutif Perludem.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Substansi penting lainnya, lanjut pakar kepemiluan ini, melalui pertimbangan hukum putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, MK menekankan dan menegaskan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Pilihan Editor: Divonis Mati, AKP Andri Gustami Kantongi Rp 800 Juta dari 2 Bulan Bekerja untuk Fredy Pratama dalam Peredaran Narkoba

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PKS Dukung Ika Puspitasari serta Ikfina Fahmawati Maju Lagi sebagai Calon Wali Kota dan Bupati Mojokerto

4 jam lalu

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari yang memenangkan apresiasi kategori pariwisata berkarakter/Foto: Cantika/Ecka Pramita
PKS Dukung Ika Puspitasari serta Ikfina Fahmawati Maju Lagi sebagai Calon Wali Kota dan Bupati Mojokerto

PKS mendukung Ika Puspitasari (Ning Ita) sebagai cawali Mojokerto dan Ikfina Fahmawati sebagai bupati Mojokerto. Dua-duannya calon inkumben.


Gibran Segera Boyong Keluarga ke Jakarta Usai Resmi Mundur dari Wali Kota Solo

6 jam lalu

Wali Kota Solo yang juga wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka (kiri) berbicang dengan Ketua DPW PSI Jawa Tengah, Antonius Yogo Prabowo (kanan) usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Senin, 8 Juli 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Segera Boyong Keluarga ke Jakarta Usai Resmi Mundur dari Wali Kota Solo

Gibran Rakabuming Raka memastikan memboyong keluarganya ke Jakarta menjelang pelantikannya yang dijadwalkan pada 20 Oktober 2024


Gibran Bantah Mundur dari Wali Kota Solo Berkaitan dengan Pilkada: Untuk Belanja Masalah

7 jam lalu

Kepsen: Wali Kota Solo sekaligus wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka (tengah) menjelaskan ihwal pengunduran dirinya kepada wartawan di Kantor DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Bantah Mundur dari Wali Kota Solo Berkaitan dengan Pilkada: Untuk Belanja Masalah

Gibran Rakabuming buka suara perihal pertimbangannya memilih mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI


Gerindra Siapkan 11 Calon Gubernur di Pilkada 2024, Ini Daftarnya

9 jam lalu

Partai Gerindra mengumumkan mengusung Bupati Asahan Surya sebagai bakal calon wakil gubernur mendampingi calon gubernur (cagub) Bobby Nasution pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Utara 2024. Tempo/Hendri
Gerindra Siapkan 11 Calon Gubernur di Pilkada 2024, Ini Daftarnya

Gerindra secara resmi mengusung bakal calon gubernur dan sembilan calon wakil gubernur di sebelas provinsi pada Pilkada 2024.


Kata Ketua Gerindra Bali Soal Isu Maju Bersama Mantan Bupati Buleleng di Pilgub

9 jam lalu

Ketua DPD Partai Gerindra Bali Made Muliawan Arya atau De Gadjah. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Kata Ketua Gerindra Bali Soal Isu Maju Bersama Mantan Bupati Buleleng di Pilgub

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum memutuskan pasangan calon yang hendak diusung di Pilkada 2024 Bali.


KPU di Daerah Khawatir Kendala Logistik Pemilu Ancam Pelaksanaan Pilkada 2024

10 jam lalu

Berbagai kendala dalam pengadaan hingga distribusi logistik kerap berulang dalam setiap pemilihan. Hambatan tersebut kembali membayangi pilkada 2024.
KPU di Daerah Khawatir Kendala Logistik Pemilu Ancam Pelaksanaan Pilkada 2024

KPU daerah mengkhawatirkan berbagai kendala dalam pengadaan hingga distribusi logistik pemilu akan berulang di pilkada 2024.


Respons Bobby Nasution soal Surya Bupati Asahan Jadi Pendampingnya di Pilgub Sumut

10 jam lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan surat dukungan kepada Bobby Nasution untuk maju pilihan Gubernur Sumatra Utara di komplek perumahan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani
Respons Bobby Nasution soal Surya Bupati Asahan Jadi Pendampingnya di Pilgub Sumut

Bobby Nasution mengatakan, penetapan Surya sebagai pasangan dirinya untuk bersaing di Pilgub Sumut merupakan pilihan yang terbaik.


Alasan Anggota DPR Sebut Tak Ada Aturan Komisioner KPU Harus Diganti karena Kasus Hasyim Asy'ari

13 jam lalu

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus
Alasan Anggota DPR Sebut Tak Ada Aturan Komisioner KPU Harus Diganti karena Kasus Hasyim Asy'ari

Guspardi Gaus menuturkan Komisi II DPR tetap akan mengawasi anggota KPU.


Rekam Jejak Budisatrio Djiwandono, Keponakan Prabowo yang Kini Pimpin Gerindra Kaltim

13 jam lalu

Komandan Tim Komunikasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Budisatrio Djiwandono memberikan keterangan pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Kamis, 30 November 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Rekam Jejak Budisatrio Djiwandono, Keponakan Prabowo yang Kini Pimpin Gerindra Kaltim

Budisatrio Djiwandono resmi menjabat sebagai Ketua DPD Gerindra Kaltim melalui surat keputusan DPP Partai Gerindra. Berikut profilnya.


Partai Buruh Klaim Ribuan Buruh Gelar Aksi Saat Sidang Uji Materi UU Ciptaker di MK

13 jam lalu

Partai Buruh dan elemen masyarakat sipil menggelar unjuk rasa di kawasanPatung Kuda pada Kamis, 6 Juni 2024. Mereka berunjuk rasa sekaligus menolak PP Tapera, UKT Mahal, hingga UU Cipta Kerja. Tempo/Adil Al Hasan
Partai Buruh Klaim Ribuan Buruh Gelar Aksi Saat Sidang Uji Materi UU Ciptaker di MK

Partai Buruh mengajukan judicial review UU Ciptaker ke MK didasari sembilan alasan