Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Beda KJMU dan KJP Plus yang Ramai Disorot karena Disebut Akan Dicabut Heru Budi

image-gnews
Warga menunjukkan Kartu Jakarta Pintar serta bukti pembayaran saat membeli pangan murah di RPTRA Jatinegara, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019.  Pangan murah ini hanya ditujukan bagi warga yang memiliki KJP Plus, Kartu Pekerja, dan Kartu Lansia Jakarta untuk meningkatkan gizi anak-anak di Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Warga menunjukkan Kartu Jakarta Pintar serta bukti pembayaran saat membeli pangan murah di RPTRA Jatinegara, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019. Pangan murah ini hanya ditujukan bagi warga yang memiliki KJP Plus, Kartu Pekerja, dan Kartu Lansia Jakarta untuk meningkatkan gizi anak-anak di Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Viral di media sosial X (dulu Twitter) ihwal Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang diduga akan dicabut secara sepihak oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Beberapa warganet mengatakan KJMU mereka diberhentikan secara tiba-tiba dan menyalahkan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono. 

Lu pernah gak sih, kena surprise sama gubernur lu sendiri gegara kebijakan barunya yang bikin anak kuliahan rantau kecabut beasiswanya gegara lebih dari semester 4? Padahal peraturan yang dulu bakal dikasih sampai lulus. Ini masalahnya satu kampus terancam gak dapat KJMU perkara gini doang,” cuit akun @yellowmycat, Sabtu, 2 Maret 2024. 

Soal pemberhentian manfaat KJMU, Dinas Pendidikan DKI Jakarta pun angkat suara. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo memastikan penerima KJMU dan Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus tepat sasaran dengan berpegang kepada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos) dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Badan Pusat Statistik (BPS). 

“Dengan berpegang kepada data, maka KJMU dan KJP Plus bisa menjangkau peserta didik atau mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu supaya bisa menuntaskan pendidikan,” kata Purwosusilo seperti dikutip dari Antara di Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. Lantas, apa beda KJMU dan KJP Plus?

Beda KJMU dan KJP Plus

KJMU adalah program strategis Pemprov DKI berupa pemberian bantuan peningkatan mutu pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang memenuhi ketentuan untuk menempuh pendidikan Diploma (D3/D4) atau Sarjana (S1) sampai tuntas dan tepat waktu. 

KJMU digagas oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sejak awal September 2016. Program itu lalu dilanjutkan Anies Baswedan semasa menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta. 

Hingga akhir 2022, jumlah penerima KJMU Tahap II mencapai 16.708 mahasiswa yang tersebar di berbagai perguruan tinggi negeri (PTN) seluruh Indonesia. Terdapat 110 PTN yang bekerja sama dalam program KJMU, di antaranya Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah. 

Penerima KJMU berhak mendapatkan bantuan dana sebesar Rp 1,5 juta per bulan atau Rp 9 juta per semester. Bantuan dana diperuntukkan bagi pembiayaan penyelenggaraan studi yang dikelola PTN atau perguruan tinggi swasta (PTS), serta biaya pendukung personal, seperti biaya hidup, transportasi, dan biaya buku. 

Sementara KJP Plus merupakan program yang menyasar warga DKI Jakarta usia sekolah 6-21 tahun dari keluarga tidak mampu, supaya dapat menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun atau program peningkatan keahlian yang relevan. 

Bantuan dana KJP Plus digunakan untuk kebutuhan siswa, seperti uang saku, transportasi, alat tulis dan perlengkapan sekolah, alat dan/atau bahan praktik, serta buku dan penunjang pelajaran. Kemudian, manfaat KJP Plus juga dapat dimanfaatkan untuk pembelian pangan bersubsidi, alat bantu pendengaran, kacamata, kalkulator scientific, komputer/laptop, hingga sepeda. 

Adapun rincian dana KJP Plus berdasarkan jenjang pendidikannya sebagai berikut: 

Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)

-       Biaya rutin: Rp135.000 per bulan.

-       Biaya berkala: Rp115.000 per bulan.

-       SPP untuk sekolah swasta: Rp130.000. 

Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)

-       Biaya rutin: Rp185.000 per bulan.

-       Biaya berkala: Rp115.000 per bulan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

-       SPP untuk sekolah swasta: Rp170.000. 

Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)

-       Biaya rutin: Rp235.000 per bulan.

-       Biaya berkala: Rp185.000 per bulan.

-       SPP untuk sekolah swasta: Rp290.000. 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

-       Biaya rutin: Rp235.000 per bulan.

-       Biaya berkala: Rp215.000 per bulan.

-       SPP untuk sekolah swasta: Rp240.000. 

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

-       Biaya rutin: Rp185.000 per bulan.

-       Biaya berkala KJP Plus: Rp100.000 per bulan.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan penerima KJP Plus dan KJMU harus sesuai dengan syarat, ketentuan dan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

 "Kalau memang mereka sesuai dengan persyaratan dan memenuhi syarat, itu kan ada mekanisme timbal balik, bisa dicek kembali ke dinas sosial, lantas di sana ada musyawarah kelurahan" kata Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu 6 Maret 2024.
  
Heru memastikan KJP Plus dan KJMU akan disalurkan tepat sasaran. Penyaluran akan  dilakukan berdasarkan DTKS dengan kategori layak yang ditetapkan per Februari dan November 2022 serta per Januari dan Desember 2023 yang disahkan oleh Kementerian Sosial.
  
Kemudian, data itu akan dipadankan dengan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) sehingga, bantuan sosial biaya pendidikan itu bersifat selektif. "Kalau yang sudah berjalan tidak ada yang distop, tapi sesuai syarat" kata Heru.

MELYNDA DWI PUSPITA 

Pilihan Editor: Polisi Usut Hubungan Gembong Narkoba Murtala Ilyas dengan Jaringan Fredy Pratama

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Cara Cek Status Penerimaan KJP Plus 2024 Tahap 1 Gelombang 2

1 hari lalu

Warga menunjukkan Kartu Jakarta Pintar serta bukti pembayaran saat membeli pangan murah di RPTRA Jatinegara, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019.  Pangan murah ini hanya ditujukan bagi warga yang memiliki KJP Plus, Kartu Pekerja, dan Kartu Lansia Jakarta untuk meningkatkan gizi anak-anak di Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Cara Cek Status Penerimaan KJP Plus 2024 Tahap 1 Gelombang 2

Disdik DKI Jakarta cairkan KJP Plus 2024 tahap 1 gelombang 2. Penerima bisa manfaatkan sejak Jumat sore, 12 Juli 2024. Begini cara cek status penerima


Sudah Cair, Ini Besaran Dana yang Diterima Peserta KJP Plus Tahap I Gelombang 2

4 hari lalu

Warga menunjukkan Kartu Jakarta Pintar serta bukti pembayaran saat membeli pangan murah di RPTRA Jatinegara, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019.  Pangan murah ini hanya ditujukan bagi warga yang memiliki KJP Plus, Kartu Pekerja, dan Kartu Lansia Jakarta untuk meningkatkan gizi anak-anak di Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Sudah Cair, Ini Besaran Dana yang Diterima Peserta KJP Plus Tahap I Gelombang 2

Pencairan dana KJP Plus dapat dimanfaatkan penerima sejak Jumat sore, 12 Juli 2024.


Disdik DKI Pastikan KJP Plus Tahap I Gelombang 2 Sudah Cair

4 hari lalu

Warga menunjukkan Kartu Jakarta Pintar serta bukti pembayaran saat membeli pangan murah di RPTRA Jatinegara, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019.  Pangan murah ini hanya ditujukan bagi warga yang memiliki KJP Plus, Kartu Pekerja, dan Kartu Lansia Jakarta untuk meningkatkan gizi anak-anak di Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Disdik DKI Pastikan KJP Plus Tahap I Gelombang 2 Sudah Cair

Tahun ini, pemerintah DKI Jakarta memberikan dana bantuan sosial KJP Plus tahap 1 sebanyak 533.649 orang.


Komnas HAM: Jakarta Tidak Ramah HAM tapi Dapat Penghargaan HAM dari Kemenkumham

8 hari lalu

Ilustrasi Monas (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Komnas HAM: Jakarta Tidak Ramah HAM tapi Dapat Penghargaan HAM dari Kemenkumham

Menurut Komnas HAM, Jakarta merupakan provinsi yang selama lima tahun berturut-turut sebagai wilayah tertinggi dalam pengaduan dugaan pelanggaran HAM.


Dinas Pendidikan DKI Jelaskan Alasan KJP Tahap I Gelombang 2 Belum Cair

11 hari lalu

Ilustrasi KJP
Dinas Pendidikan DKI Jelaskan Alasan KJP Tahap I Gelombang 2 Belum Cair

Disdik DKI Jakarta mencatat, ada 130.101 orang data penerima KJP yang harus diverifikasi ulang pada tahap I gelombang kedua.


KJP Plus Tahap I Gelombang 2 Masih Tahap Verifikasi

11 hari lalu

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 26 Juni 2024. TEMPO/ Desty Luthfiani
KJP Plus Tahap I Gelombang 2 Masih Tahap Verifikasi

Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Budi Awaluddin mengatakan verifikasi penerima KJP Plus Tahap I gelombang ke dua sudah sampai tahap akhir.


Hasto PDIP Sebut Heru Budi Sering Temui Mega untuk Bahas Jakarta

11 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (tengah) memberikan pidato saat upacara bendera di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu 22 Juni 2024. Pemprov DKI Jakarta menggelar upacara bendera untuk memperingati HUT  ke-497 Jakarta  sekaligus tahun terakhir Jakarta menjadi Ibu Kota Negara dan pertunjukan seni di Monas yang berlangsung hingga malam hari. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Hasto PDIP Sebut Heru Budi Sering Temui Mega untuk Bahas Jakarta

Menurut Hasto, Heru kerap menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk membahas masalah-masalah yang ada di ibu kota.


Heru Budi akan Kembali ke Istana Usai Lengser dari Jabatan Pj Gubernur DKI Jakarta

12 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (tengah) memberikan pidato saat upacara bendera di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu 22 Juni 2024. Pemprov DKI Jakarta menggelar upacara bendera untuk memperingati HUT  ke-497 Jakarta  sekaligus tahun terakhir Jakarta menjadi Ibu Kota Negara dan pertunjukan seni di Monas yang berlangsung hingga malam hari. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Heru Budi akan Kembali ke Istana Usai Lengser dari Jabatan Pj Gubernur DKI Jakarta

Tahun ini merupakan akhir masa jabatan Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono, dia menjelaskan usai masa jabatannya berakhir dia akan kembali menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai penugasan Menteri Dalam Negeri.


Gibran Blusukan di Jakarta, Pj Gubernur Heru Budi: Ya, Bagus

14 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka memeriksa pengerukan Kali Semongol, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, Jumat (28/6/2024). ANTARA/Lia Wanadriani Santosa
Gibran Blusukan di Jakarta, Pj Gubernur Heru Budi: Ya, Bagus

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pemerintah daerah telah menyetujui perizinan agenda blusukan Gibran Rakabuming Raka.


Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Bakal Minta Nama ASN Pelaku Judi Online ke Menko PMK

16 hari lalu

Penjabat  Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (tengah) memberikan pidato saat upacara bendera di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu 22 Juni 2024. Pemprov DKI Jakarta menggelar upacara bendera untuk memperingati HUT  ke-497 Jakarta sekaligus tahun terakhir Jakarta menjadi Ibu Kota Negara dan pertunjukan seni di Monas yang berlangsung hingga malam hari. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Bakal Minta Nama ASN Pelaku Judi Online ke Menko PMK

Heru Budi menyebut permintaan nama-nama pelaku judi online sudah dalam proses. Sanksi akan diputuskan.