Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

2 Ketua Adat Ini Ditangkap Polisi karena Mempertahankan Lahan

image-gnews
Ilustrasi tanah adat. Shutterstock
Ilustrasi tanah adat. Shutterstock
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Adat Dolok Parmonangan Sorbatua Siallagan diculik saat bersama istrinya membeli pupuk di Tanjungdolok, Kabupaten Simalungun pada Jumat, 22 Maret 2024. Saksi mengatakan, ada sepuluh orang berpakaian preman menangkap dan menggiringnya masuk ke dalam mobil.

"Masyarakat adat Dolok Parmonangan bukan pelaku kriminal dan penjahat. Mereka hanya mempertahankan tanah warisan leluhurnya. Kami mendesak Polda Sumut segera membebaskannya. Cabut izin dan tutup PT TPL karena menyengsarakan masyarakat adat Batak," kata Biro Advokasi Aliansi Masyarakat Adat Nasional atau AMAN Tano Batak Doni Munte Jumat, 22 Maret 2024.

Kriminalisasi Ketua Adat 

AMAN Tano Batak menduga, kriminalisasi yang menimpa Sorbatua imbas dari upaya masyarakat Adat Dolok Parmonangan mempertahankan hak atas tanah adat dari tindakan pengambilalihan yang dilakukan oleh PT Toba Pulp Lestari atau PT TPL. 

“Itu namanya penculikan. Seorang tokoh adat dibawa paksa polisi tanpa surat apa pun. Kami akan melawan. Kami curiga penangkapan ini pesanan karena Sorbatua Siallagan menentang TPL,” kata Ketua Pengurus Harian AMAN Tano Batak, Jhontoni Tarihoran. Ia bilang, cara penangkapan tersebut tak sesuai prosedur.

Padahal, Ompu Umbak Siallagan dan keturunannya telah menghuni wilayah tersebut selama berabad-abad.

Pada Sabtu, siang hari itu, massa dari Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL melakukan demonstrasi di depan Polda Sumatera Utara. Orasi Jhontoni Tarihoran menuntut agar polisi membebaskan Sorbatua Siallagan. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada Agustus 2020, cerita yang agak sama mengenai tokoh adat dari Komunitas Adat Laman Kinipan di Kalimantan Tengah, Effendi Buhing. Ia tokoh yang memimpin perlawanan warga atas perusahaan sawit di sana. Penangkapan terhadap Effendi itu berawal dari adanya tiga laporan yang masuk dari PT Sawit Mandiri Lestari (PT SML).

Klaim polisi waktu itu, Effendi diduga terlibat dalam kasus pencurian dengan kekerasan terhadap PT SML. Masyarakat adat Laman Kinipan telah tinggal secara turun temurun di Kecamatan Batang Kwa, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Bersama 239 keluarga dan sekitar 938 orang, mereka hidup dari hutan. Pada 2012, masuknya PT SML mengancam wilayah adat dan kehidupan mereka.

ANDITA RAHMA | FAJAR PEBRIANTO | MEI LEANDHA

Pilihan Editor: Masyarakat Adat di IKN Nusantara Terimpit Rencana Penggusuran dan Dampak Krisis Iklim, Begini Sebaran Wilayah Mereka

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ketua Adat Sorbatua Siallagan Ditangkap Polda Sumut Atas Laporan Toba Pulp Lestari

29 hari lalu

Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Gerak Tutup TPL melakukan aksi di depan Kementerian Koordiator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Rabu, 24 November 2021. Aksi tersebut menyampaikan tuntutan agar Kemenko Kemaritiman dan Investasi mencabut izin konsesi PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) dari wilayah adat serta menghentikan kriminalisasi kepada masyarakat adat Tano Batak. TEMPO/Muhammad Hidayat
Ketua Adat Sorbatua Siallagan Ditangkap Polda Sumut Atas Laporan Toba Pulp Lestari

Sorbatua Siallagan gencar melawan upaya pencaplokan Toba Pulp Lestari. Ia dilaporkan karena menduduki kawasan hutan di area konsesi PT TPL.


Berjuang Mempertahankan Tanah Adat, Ketua Komunitas Adat Dolok Parmonangan Ditangkap Polda Sumut

33 hari lalu

Ilustrasi tanah adat. Shutterstock
Berjuang Mempertahankan Tanah Adat, Ketua Komunitas Adat Dolok Parmonangan Ditangkap Polda Sumut

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menduga kriminalisasi tersebut buntut perjuangan masyarakat mempertahankan tanah adat dari penguasaan PT TPL.


BRWA: Wilayah Adat Teregistrasi Seluas 28,2 Juta Hektare, tapi Hanya 13,8 Persen

39 hari lalu

Ilustrasi tanah adat. Shutterstock
BRWA: Wilayah Adat Teregistrasi Seluas 28,2 Juta Hektare, tapi Hanya 13,8 Persen

Ancaman terhadap masyarakat adat dan wilayah adat berpotensi masih terus berlangsung.


AMAN Gugat Presiden dan DPR ke PTUN Akibat 15 Tahun Tak Kunjung Sahkan RUU Masyarakat Adat

41 hari lalu

Kelompok O'Hogana Manyawa atau biasa di kenal Suku Tobelo Dalam melakukan aksi menuntut agar pemerintah segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat di wilayah Wasile Halmahera Timur. Tuntutan tersebut dilakukan dengan melakukan aksi keliling kampung maupun menggelar ritual adat seraya meminta pertolongan Sang Pencipta dan leluhur mereka supaya RUU tersebut segera disahkan. dok. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
AMAN Gugat Presiden dan DPR ke PTUN Akibat 15 Tahun Tak Kunjung Sahkan RUU Masyarakat Adat

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menggugat Presiden Joko Widodo dan DPR kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).


Proses Pemungutan Suara di Papua Gunakan Sistem Noken, Bagaimana Caranya?

14 Februari 2024

Warga mengikuti Pilkada serentak di distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Papua, 9 Desember 2015. Pemilihan di distrik ini menggunakan sistem noken, khususnya untuk masyarakat Papua yang berasal dari daerah pegunungan. TEMPO/Maria Hasugian
Proses Pemungutan Suara di Papua Gunakan Sistem Noken, Bagaimana Caranya?

Papua memiliki cara tersendiri dalam proses pemungutan suara saat pemilu yang disebut dengan sistem noken. Begini penjelasannya.


Top 3 Tekno: Masyarakat Adat dan Pilpres 2024, Unair dan Penerimaan Mahasiswa Baru 2024

4 Februari 2024

Masyarakat Hukum Adat (MHA) Mului, Kalimantan Timur, sedang bergotong-royong nugal, yakni menanam padi ladang berpindah. Sumber: dokumen pribadi Ahmad Sujudi, Direktur PADI
Top 3 Tekno: Masyarakat Adat dan Pilpres 2024, Unair dan Penerimaan Mahasiswa Baru 2024

Selain nasib masyarakat adat dan penerimaan mahasiswa baru Unair , ada pula studi pengaruh perubahan iklim terhadap konflik gajah dan manusia.


TPN: Ganjar-Mahfud Md Pastikan Masyarakat Adat Tidak Menjadi Korban Pembangunan

24 Januari 2024

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkampanye di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa malam, 23 Januari 2024. Foto: Istimewa
TPN: Ganjar-Mahfud Md Pastikan Masyarakat Adat Tidak Menjadi Korban Pembangunan

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menjanjikan pembangunan tidak akan mengorbankan masyarakat adat.


Debat Cawapres Kedua Bertema Masyakarat Adat, Siapa yang Dimaksud Masyarakat Adat?

21 Januari 2024

LIVE Debat Keempat | Cawapres 2024: Muhaimin, Gibran dan Mahfud Bicara Lingkungan Hingga Energi
Debat Cawapres Kedua Bertema Masyakarat Adat, Siapa yang Dimaksud Masyarakat Adat?

Salah satu tema Debat Cawapres kedua yang digelar malam ini adalah Masyarakat Adat dan Desa. Siapa yang masuk dalam masyarakat adat?


Masyarakat Adat Jadi Salah Satu Tema Debat Cawapres, Apa Saja Hak-hak Mereka?

17 Januari 2024

Warga Suku Baduy Dalam menyiapkan dokumen sebelum melakukan perekaman data KTP Elektronik warga suku Baduy di Kampung Cijahe, Lebak, Banten, Sabtu, 28 Agustus 2021. Perekaman data dengan cara mendatangi permukiman Suku Baduy tersebut dilakukan Kementerian Dalam Negeri guna memudahkan serta membantu mereka dalam pelayanan administrasi kependudukan serta pemutakhiran data kependudukan. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas
Masyarakat Adat Jadi Salah Satu Tema Debat Cawapres, Apa Saja Hak-hak Mereka?

Hak masyarakat adat diatur dalam United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP). Apakah akan mengemuka dalam debat cawapres?


Regulasi Jokowi Buat Perampasan Tanah Adat Kian Masif, AMAN: Pemerintah Gagal Penuhi Janji Nawacita

16 Oktober 2023

Ilustrasi tanah adat. Shutterstock
Regulasi Jokowi Buat Perampasan Tanah Adat Kian Masif, AMAN: Pemerintah Gagal Penuhi Janji Nawacita

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyoroti berbagai regulasi pemerintah Jokowi yang dinilai membuat perampasan wilayah adat kian mudah.