TEMPO.CO, Jakarta - Narapidana kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP Setya Novanto kembali mendapatkan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah alias remisi Lebaran. Koordinator IM57+ Institute M. Praswad Nugraha mempertanyakan diskon hukuman yang menjerat Setya Novanto tersebut.
“Apakah pemberian remisi bagi terpidana yang pada saat proses penegakan hukum bermanuver untuk bebas dari hukuman layak mendapat remisi,” kata Praswad dalam keterangan tertulis, Sabtu, 13 April 2024.
Praswad menilai upaya rekayasa hukum yang dilakukan Setya Novanto saat menjalani proses hukum ketika itu tak bisa dianggap main-main. Dia menyebut Setya Novanto pernah pura-pura sakit hingga mengintervensi politik agar lolos dari jeratan hukum.
“Pemberian remisi terhadap koruptor akan memberikan efek buruk secara luas karena publik akan melihat bahwa pengurangan hukuman menjadi sinyal lemahnya kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata Praswad.
Dia menyebut situasi tersebut akan runyam saat kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia berada di titik nadir seperti sekarang. Praswad menilai sistem pemberantasan korupsi saat ini, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, tidak lagi berfungsi.
“Jangan sampai ada kesan, KPK lama sudah susah payah menangkap koruptor, pascarevisi UU KPK ada upaya dari pemerintah untuk meringankan sanksi,” kata dia.
Sebelumnya, Setya Novanto yang juga bekas Ketua DPR RI itu mendapatkan diskon masa tahanan bersama 240 narapidana korupsi lainnya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung.
“Yang mendapatkan remisi pada hari ini (Rabu, 10 April 2024) seluruhnya berjumlah 240 orang, yang paling kecil 15 hari dan yang paling besar remisi dua bulan,” kata Kepala Lapas Sukamiskin Wachid Wibowo di Bandung.
Tahun lalu, Setnov, akronim Setya Novanto, bersama 207 napi lainnya juga mendapatkan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, pada Sabtu, 22 April 2023. Kala itu dia mendapatkan remisi sebanyak 30 hari atau sebulan. Sementara tahun ini, jumlah pemotongan masa tahanan yang diperoleh Setya serupa tahun sebelumnya.
Kasus Setya Novanto menarik perhatian publik kala itu. Terutama terkait “benjol sebesar bakpao” yang sempat mencuat seiring pemanggilan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam upaya menghindari panggilan KPK, Setnov membuat drama seolah dirinya kecelakaan. Dia absen dari pemanggilan dengan alasan terpaksa dirawat di rumah sakit.
Pengacaranya, Fredrich Yunadi, untuk meyakinkan media menyebut Ketua Umum Golkar itu mengalami benjol di bagian kepala gara-gara insiden itu. Tak tanggung-tanggung, besarnya benjolan hingga seukuran bakpao. Foto Setnov saat sakit bahkan disebar di media massa. Kepalanya tampak diperban. Namun belakangan diketahui Fredrich hanya melebih-lebihkan ucapannya.
Pilihan Editor: One Way di Tol Kalikangkung-Cipali, Pengemudi Perhatikan Hal Berikut Untuk Hindari Kecelakaan
