Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Viral Sopir Fortuner Mengaku Adik Jenderal, Ini Sanksi Warga Sipil Pakai Pelat Dinas TNI

Reporter

image-gnews
Pengemudi arogan menggunakan pelat TNI Palsu. (Instagram)
Pengemudi arogan menggunakan pelat TNI Palsu. (Instagram)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ramai di media sosial seorang pengemudi mobil Toyota Fortuner berpelat dinas Tentara Nasional Indonesia (TNI) bertindak arogan terhadap pengguna jalan lain di Tol Jakarta-Cikampek Km 56. Belakangan diketahui pelat kendaraan dengan nomor 84337-00 yang digunakan itu palsu, serta pengemudinya, merupakan pengusaha berinisial Ir. PWGA, PWGA kemudian ditangkap Direktorat Kriminal Umum (Ditkrimum) Polda Metro Jaya dan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. 

Selain itu, ia juga mengaku sebagai anggota TNI dan mengatakan mempunyai kakak seorang jenderal bernama Tonny Abraham.

Diketahui bahwa nomor tersebut milik Marsekal Muda TNI Asep Adang Supriyadi. Namun guru besar di Universitas Pertahanan itu menyatakan, mobil dinasnya bukan Fortuner tapi Pajero Sport. Ia kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya.

Puspom TNI mengatakan, berdasarkan pengakuan pelaku, motif pemalsuan pelat dinas militer itu, salah satunya untuk menghindari aturan ganjil-genap yang diberlakukan di beberapa ruas jalan di Jakarta. “Motifnya untuk menghindari ganjil-genap,” kata Komandan Puspom (Danpuspom) TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto saat dihubungi di Jakarta, Rabu, 17 April 2024, seperti dikutip dari Antara. Lantas, apa sanksi bagi warga sipil yang menggunakan pelat dinas militer? 

Sanksi Warga Sipil Pakai Pelat Dinas TNI

Puspom TNI dalam siaran resminya di Jakarta, Rabu, menyebut pelaku yang merupakan warga sipil diancam dengan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pelaku juga akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani proses hukum di Polda Metro Jaya. 

“Saat ini pelaku tengah menjalani pemeriksaan untuk tuduhan pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/2005/IV/2024/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 12 April 2024,” demikian bunyi siaran pers tersebut. 

Pasal 263 KUHP mengatur tindak pidana pemalsuan. Adapun pada ayat (1) disebutkan bahwa: 

Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat mengakibatkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menginstruksikan orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam apabila penggunaan tersebut dapat menyebabkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana kurungan penjara paling lama enam tahun. 

Sementara ayat (2) berbunyi, “Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memanfaatkan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah benar, apabila penggunaan surat itu bisa mengakibatkan kerugian.” 

Mayjen TNI Yusri Nuryanto mengingatkan masyarakat bahwa penyalahgunaan pelat dinas militer adalah pelanggaran pidana. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Masyarakat agar tidak menyalahgunakan atau memalsukan pelat dinas TNI karena tindakan itu adalah perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP dengan ancaman kurungan paling lama enam tahun dan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dengan denda sebesar Rp 500.000,” ucap Yusri. 

Sementara itu, Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan nomor registrasi kendaraan khusus hanya boleh dipakai untuk kendaraan dinas milik TNI dan Polri serta pejabat setingkat eselon I dan eselon II. 

Dia mengatakan, kebijakan tersebut sesuai dengan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Peraturan penggunaan pelat nomor kendaraan khusus itu juga untuk menertibkan penyimpangan oleh masyarakat sipil, seperti IR, RF, dan QH. 

“Perpol sudah kami ubah, sudah dirancang, mudah-mudahan awal bulan depan sudah diterbitkan lagi, tetapi kami khususkan untuk kendaraan dinas eselon I dan eselon II,” ujar Yusri dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 26 Januari 2023, seperti dikutip dari Antara. 

Dia menjelaskan, persyaratan pengajuan pelat nomor kendaraan khusus dinas TNI harus melalui Polisi Militer (POM) selaku bidang pengawasan. Selanjutnya, permohonan itu juga harus diketahui oleh intelijen TNI untuk berkirim surat ke Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Mabes Polri. 

“Dari Baintelkam, jika boleh, maka baru datang ke Korlantas untuk menyurat lagi. Polda hanya boleh mencetak (pelat dinas TNI), data hanya ada di Korlantas,” kata Yusri. 

MELYNDA DWI PUSPITA 

Pilihan Editor: Arogansi Pengemudi Fortuner Berpelat Dinas TNI Palsu, Usai Menabrak Malah Minta KTP Para Korban

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kelakar Prabowo ke Panglima TNI dan Kapolri: Namanya Kalau Digabung Sama dengan Presiden Terpilih

1 jam lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto berpose silat saat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7/2024) siang. ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Kelakar Prabowo ke Panglima TNI dan Kapolri: Namanya Kalau Digabung Sama dengan Presiden Terpilih

Kelakar Prabowo kepada Panglima TNI dan Kapolri. Sebut nama belakang kedua sosok itu mirip seperti namanya.


Kronologi TNI Tembak Mati 3 Orang OPM di Puncak Jaya Papua

3 jam lalu

Pasukan TPNPB-OPM menyiapkan prosesi pembakaran mayat Detius Kogoya, personil Komando Daerah Pertahanan (Kodap) VIII Intan Jaya. Detius tewas setelah baku tembak dalam penyerangan di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pada 21 dan 22 Mei 2024. Dalam penyerangan itu kelompok bersenjata ini membakar 12 bilik kios dan sejumlah bangunan sekolah. Dok. Istimewa
Kronologi TNI Tembak Mati 3 Orang OPM di Puncak Jaya Papua

Tentara Nasional Indonesia atau TNI dari Satgas Yonif RK 753/AVT menembak tiga orang dari Organisasi Papua Merdeka atau OPM.


Amnesty Sangsi Pemerintah Mampu Ubah Praktek TNI Berbisnis

3 jam lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti saat pembacaan 'Maklumat Trisakti Lawan Tirani' di Tugu Reformasi 12 Mei, Jakarta, Jumat, 9 Febuari 2024. Para civitas academica yang terdiri dari guru besar, pengajar, mahasiswa, karyawan dan alumni Universitas Trisakti yang memegang teguh nilai-nilai etik kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia, kekhawatiran atas matinya Reformasi dan lahirnya tirani sepakat mengeluarkan maklumat. TEMPO/Joseph.
Amnesty Sangsi Pemerintah Mampu Ubah Praktek TNI Berbisnis

Amnesty menengarai pemerintah tak akan mampu mengubah praktik TNI berbisnis, tapi justru menormalisasinya.


TNI Sebut Prajurit Militer Tetap Bayar Pajak dan Retribusi jika Diperbolehkan Berbisnis

6 jam lalu

Ada agenda terselubung di balik rencana penghapusan larangan berbisnis bagi prajurit TNI.
TNI Sebut Prajurit Militer Tetap Bayar Pajak dan Retribusi jika Diperbolehkan Berbisnis

Wacana penghapusan larangan berbisnis bagi TNI ini muncul melalui surat dari Panglima TNI kepada Menkopolhukam.


TNI Usul Larangan Berbisnis Dihapus dalam UU TNI, Kapuspen: Bisnis Jadi Sampingan Saja

10 jam lalu

Ilustrasi TNI. ANTARA
TNI Usul Larangan Berbisnis Dihapus dalam UU TNI, Kapuspen: Bisnis Jadi Sampingan Saja

"Bisnis yang dilakukan (prajurit TNI) sebagai pekerjaan sampingan saja," kata Kapuspen TNI Nugraha kepada Tempo, Kamis, 18 Juli 2024.


Bacalon Walkot Bekasi, Kemal Hendrayadi Ingin Tingkatkan Rasa Nasionalisme Masyarakat

12 jam lalu

Bacalon Walkot Bekasi, Kemal Hendrayadi memiliki keinginan untuk ikut andil dalam mempersiapkan Indonesia emas 2045.
Bacalon Walkot Bekasi, Kemal Hendrayadi Ingin Tingkatkan Rasa Nasionalisme Masyarakat

Kemal Hendrayadi, masih ingin mengabdi pada negeri dengan mencalonkan diri sebagai Wali Kota Bekasi pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 mendatang.


Pengabdian Kemal, Perwira Tinggi Pertama dari Bekasi

12 jam lalu

Ruangan museum pribadi Brigadir Jenderal TNI (Purn) Kemal Hendrayadi.
Pengabdian Kemal, Perwira Tinggi Pertama dari Bekasi

Biasa bertugas ke daerah konflik. Mulai dari Timor-Timur, Aceh, Papua, hingga Moro dan Lebanon.


Perjalanan Karier dan Prestasi Brigjen TNI Kemal dari Bekasi

1 hari lalu

Calon Wali kota Bekasi Kemal Hendrayadi. Dok
Pribadi.
Perjalanan Karier dan Prestasi Brigjen TNI Kemal dari Bekasi

Brigjen TNI Kemal bertugas ke wilayah konflik hingga tergabung dengan pasukan perdamaian dunia. Membuat kariernya melesat dengan cepat.


KKJ Minta Semua Prajurit TNI yang Diduga Terlibat Kasus Kematian Wartawan Tribrata TV Diperiksa

1 hari lalu

Eva Meliani Pasaribu, anak wartawan Tribrata TV Rico Sempurna Pasaribu tiba di Markas Puspom AD, Jakarta, Jumat, 12 Juli 2024.  Eva didamping kuasa hukum, suaminya, LBH, dan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) saat mendatangi Markas Puspom AD. TEMPO/Subekti
KKJ Minta Semua Prajurit TNI yang Diduga Terlibat Kasus Kematian Wartawan Tribrata TV Diperiksa

Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ meminta agar prajurit TNI yang diduga terlibat di kasus kematian wartawan Tribrata TV Rico Sempurna Pasaribu serta tiga anggota keluarganya turut diperiksa. Sebab, dari penetapan tiga tersangka oleh kepolisian masih belum terungkap motif pembunuhan tersebut.


Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Revisi UU TNI, Tolak Pencabutan Larangan Prajurit Berbisnis

2 hari lalu

Ketua YLBHI, Muhammad Isnur ditemui di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Ahad, 2 Juni 2024. Tempo/Novali Panji
Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Revisi UU TNI, Tolak Pencabutan Larangan Prajurit Berbisnis

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyoroti revisi UU TNI.