Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jumlah Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online Naik

image-gnews
Ilustrasi merekam orang mandi lewat ponsel. Sumber: asiaone.com/The Strait Times.
Ilustrasi merekam orang mandi lewat ponsel. Sumber: asiaone.com/The Strait Times.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bunga (bukan nama sebenarnya) kaget saat tiba-tiba nomor ponselnya dimasukkan dalam sebuah WhatsApp Group oleh seorang teman laki-lakinya tanpa izin. Dia semakin terkejut karena isi percakapan dalam WhatsApp Group itu membahas hal-hal tak senonoh. Bunga sebagai ‘pendatang baru’ dalam WhatsApp Group itu pun langsung jadi sasaran pelecehan verbal. 

Kepada Tempo, 4 Juni 2024, Bunga, 38 tahun, menceritakan di antara pelecehan verbal yang dialaminya dalam WhatsApp Group itu seperti ‘gimana suara mendesah mu’, ‘ini Bunga yang dari daerah prostitusi itu, kan?’. Ada pula yang nyeletuk ‘tolong info janda’.      

“Dalam WhatsApp Group itu, saya mengalami serangan (pelecehan verbal) bertubi-tubi. Tidak ada yang membela saya. Saya hanya 2 Minggu berada dalam WhatsApp Group itu, lalu keluar,” kata Bunga.   

Kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang dialami Bunga pada Februari 2024 itu, rupanya bukan yang pertama kali dia alami. Sebelumnya pada Agustus 2023, dia pernah juga mengalami KBGO yang dilakukan oleh rekan seprofesinya. 

“Oknum itu suka sama saya. Pernah dia mengirim foto alat vitalnya ke saya, bahkan sampai empat kali. Bikin kaget. Lalu saya blok nomornya, tapi dia kemudian menyebar fitnah kalau saya suka sama dia dan saya ini perusak rumah tangga orang,” kata Bunga. 

Di dunia offline, orang tersebut terlihat semakin berani. Dengan suara lantang dia mengatakan ‘Bunga minta dikelonin’ hingga didengar orang-orang disekitarnya. Pernah pula Bunga dikerjai dengan disembunyikan sepatunya oleh pelaku dan dikatakan ‘kalau mau sepatu mu kembali, cium dulu’. Ironisnya, Bunga menyebut tak ada yang membelanya dengan situasi ini, sebaliknya dia kadang dituding ‘sok suci’.     

Saat ditanya mengapa tak melapor ke pihak berwenang, Bunga menjawab percuma. Sebab dia pernah punya pengalaman tak enak pada 2010 silam saat menjadi korban pelecehan oleh seorang pejabat. Yang terjadi kemudian, banyak pihak mengambil keuntungan sepihak dengan melakukan pemerasan pada oknum itu atas nama Bunga, dan masalah diselesaikan lewat surat pernyataan, bukan bui.    

Kisah Bunga yang menjadi korban KBGO mengingatkan pada pengalaman KBGO yang dialami Nimas Sabella, yang 10 tahun diganggu laki-laki yang terobsesi dengannya bernama Adi Pradita. Adi menguntit Nimas di media sosial hingga mengiriminya foto alat kelaminnya.  

Dalam penuturannya pada Tempo 18 Mei 2024, pada 2018 Adi mulai mengganggunya tak lagi hanya lewat media sosial, namun secara terang-terangan. Di antara hal yang pernah dilakukan Adi adalah melempar jam mati dan surat cinta ke rumahnya. Dia juga pernah berdiam di depan rumah Nimas sejak pukul 1.00-4.00 dini hari.

Kisah Nimas viral di media sosial. Polda Jawa Timur lalu memanggil Nimas pada 17 Mei 2024 untuk dimintai keterangan dan membuat laporan. Menurut polisi, kata Nimas, perbuatan Adi termasuk dalam kategori pelecehan seksual, pornografi, dan ancaman pembunuhan. 

Trend kasus KBGO naik

Andy Yentriyani Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menjelaskan KBGO jika dilihat dari model kasusnya, semakin berkembang. Cyberstalking, masuk dalam kategori kekerasan seksual berbasis online

Menurut Yentri, ada sembilan tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Delapan diantaranya diatur pemberatan pidana jika difasilitasi dengan teknologi elektronik, sementara 1 jenis lainnya adalah kekerasan seksual berbasis elektronik.  

Dalam UU TPKS Pasal 14 (1) dituliskan Setiap Orang yang tanpa hak: a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200 juta. 

Yentri menekankan, penguntitan secara online supaya korban mau dengan pelaku masuk kategori kekerasan berbasis elekronik atau berbasis siber. Begitu pula dengan pengiriman bahan bermuatan seksual (gambar porno) yang jumlah kasusnya tertinggi dibanding mengolok-olok (lewat fasilitas elekronik). 

Jumlah kasus KBGO atau Komnas Perempuan menyebutnya Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) berdasarkan aduan yang diterima Komnas Perempuan mengalami kenaikan seperti terlihat pada infografis berikut. Pada 2017, ada 16 kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan, namun pada 2020 atau saat pandemi Covid-19 mengalami lonjakan dengan 940 kasus yang diadukan ke Komnas Perempuan. Secara perlahan pada 2022 dan 2023 kasus yang dilaporkan mengalami penurunan yakni1.697 kasus dan 1.272 kasus, namun itu bukan berarti jumlah kasus KBGO berkurang – melainkan karena sekarang semakin banyak kanal pengaduan KBGO selain ke Komnas Perempuan.        

“Yang paling banyak melakukan kekerasan itu mantan pacar. Motifnya enggak pengen putus,” kata Yentri kepada Tempo, 3 Juni 2024.  

Info Grafis Gender 2

Dia mengatakan trend kasus KBGO semakin meningkat karena masyarakat sekarang ini hidup di ruang online dan offline secara bersamaan. Porsi masyarakat berinteraksi di dunia maya dan ruang nyata, juga sudah sama besarnya. Ada pula orang yang berfikir melakukan KBGO bisa lolos dari jerat hukum karena bisa anonim. 

Untuk korban KBGO, Yentri menyarankan agar melaporkannya ke pihak berwenang. Sebab  itu akan menjadi ruang bagi korban menghentikan kekerasan di ruang siber, dan mendapat konseling. Lalu bagaimana dengan reputasi korban dan keluarganya? dalam UU TPKS pasal 71 disebutkan hak korban yakni tidak bisa dituntut balik secara pidana dan tidak digugat perdata atas laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sejak dimulai pelaporan hingga selesai masa pidana yang dijalani terpidana. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Sebaliknya, kalau  (korban menyebarkan) desas-desus malah bisa digugat balik secara hukum, jadi lebih baik laporkan,” ujar Yentri.    

Dalam wawancara dengan Tempo, Yentri memaparkan jumlah laporan KBGO tertinggi yang masuk ke Komnas Perempuan adalah daerah DKI Jakarta. Disusul dengan Jawa Barat dan Jawa Timur. Besarnya angka pelaporan di wilayah tersebut dipicu kerena akses pelaporan yang banyak dan mudah serta jumlah populasi penduduk di daerah tersebut yang tinggi. 
    
 “Tampaknya kasus KBGO ke depan bakal naik. Untuk generasi yang lahir tahun 2000 ke atas, hampir tidak mungkin keluar dari dunia online. Korban KBGO merasakan hal yang sama dengan yang offline, enggak ada beda. Ada rasa rakut, cemas, dan malu,” kata Yentri. 

Ruang online, lanjutnya, seperti pisau bermata dua. Yakni menyediakan informasi tak terhingga dan peluang usaha, tapi saat yang sama bisa digunakan oknum untuk menarik keuntungan dari orang lain dan ketimpangan. Untuk itu, pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan terus memperkuat basis siber, seperti layanan pemulihan yang komprehensif. 

KBGO dialami anak-anak 

Dalam wawancara terpisah pada 3 Juni 2024, Nahar, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengungkap data dari layanan pengaduan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) melalui call center 129 dan WhatsApp 08111129129 milik Kementerian PPPA, jumlah kasus anak yang mengalami KBGO juga naik. Pada 2021 tercatat ada 73 kasus yang masuk ke SAPA, pada 2022 sebanyak 303 kasus, dan 2023 sebanyak 122 kasus. Semua korban adalah anak perempuan, yang sebagian besar berusia 13-17 tahun.

Survei pada anak dan remaja laki-laki serta perempuan 2021 yang dilakukan Kementerian PPPA mengungkap, 2:100 anak/remaja laki-laki pernah mengalami kekerasan seks non-kontak sepanjang hidupnya, dan 4:100 untuk anak/remaja perempuan. Di antara hal yang mereka alami adalah mendapat kiriman gambar porno, lalu diarahkan oleh pelakunya dan diyakinkan (ke hubungan seksual). Modus kekerasan seksual yang mereka alami pun bermacam-macam, ada yang diyakin pelaku dengan pura-pura menjadi guru dan modus-modus tertentu.    

“Prinsipnya, semua anak harus dilindungi, dicegah dari kekerasan baik fisik, psikis dan seksual,” kata Nahar. 

Info Grafis Gender 1

Dia menekankan perlindungan terhadap anak diatur dengan detail pada PP nomor 78 tahun 2021. Sedangkan untuk perlindungan anak terhadap pornografi, mulai dari gambar-gambar sampai aksi pencabulan dan persetubuhan – berlaku UU nomor 17 tahun 2016, ini adalah perubahan dari UU nomor 23 tahun 2002 dan UU nomor 35 tahun 2014.     

Sama seperti Yentri, Nahar pun menyarankan pada korban KBGO untuk melakukan pelaporan. Sebab dalam UU nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ada hak korban untuk mendapat perlindungan dari tuntutan pidana atau gugatan perdata. 

Sedangkan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong memastikan kekerasan seks berbasis online melanggar hukum. Kominfo diantaranya bertugas mengurusi konten, salah satunya mengawasi konten di media sosial yang diperlihatkan ke publik contohnya YouTube, TikTok, dan Facebook. 

“Jadi kalau kami menemukan konten (KBGO), kami akan take down karena itu hal yang negatif,” kata Usman kepada Tempo. 3 Juni 2024.  

Menurutnya, kekerasan berbasis online banyak terjadi di ranah private, di mana hal ini di luar wilayah Kominfo atau tak bisa ditembus Kominfo karena bersifat privacy. “Mesin Kominfo tak bisa memantau yang private,” ujar Usman. 

Untuk itu, dia menyarankan korban KBGO agar melaporkan kasusnya ke polisi karena itu melanggar undang-undang. Kominfo pun selanjutnya bisa mengambil langkah-langkah, misalnya take down akun media sosial pelaku.

Hal lain yang diingatkan Usman, dalam UU ITE ada pasal tentang peran atau partisipasi masyarakat. Untuk itu, dia menyarankan agar jangan memberi smart phone pada anak di bawah umur, sebaliknya berikan ponsel lawas yang hanya bisa untuk telepon atau SMS. Psikolog bahkan menyarankan agar jangan memberikan smart phone pada anak di bawah 13 tahun.

“Kalau aplikasi yang private kami enggak bisa masuk, jadi partisipasi masyarakat diperlukan untuk edukasi, misalnya guru kepada murid. Bahkan, ada sekolah yang mengatur tidak boleh penggunaan smart phone selama di sekolah. Itu bentuk pengawasan. Partisipasi masyarakat diperlukan dan ini termaktub dalam UU,” ujarnya.  

Terkait KBGO, Kominfo pun membuka pintu aduan kasus KBGO yakni ke AduanKonten.id. Hanya saja, berapa banyak aduan yang sudah masuk ke kanal tersebut, Usman belum bisa menjawab karena sedang tidak memegang datanya. Dia tegas menyarankan pada korban KBGO untuk berani melapor karena ada unit perlindungan perempuan dan anak di Kepolisian, apalagi urusan berbau seksual. 

Pilihan Editor: Kronologi Ibu Cabuli Anak Kandungnya di Tangsel sampai Akhirnya Jadi Tersangka

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Korban Tindak Asusila oleh Hasyim Asy'ari Didorong Bikin Laporan Pidana, Kuasa Hukum: Menunggu Keputusan

5 jam lalu

Aristo Pangaribuan (kanan) dan Maria Dianita (kiri), Tim Kuasa Hukum salah satu anggota PPLN Den Haag, Belanda (CAT) yang diduga menjadi korban tindakan asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Mereka memberikan keterangan usai sidang perdana dugaan pelanggaran etik Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang digelar di Gedung DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu, 22 Mei 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Korban Tindak Asusila oleh Hasyim Asy'ari Didorong Bikin Laporan Pidana, Kuasa Hukum: Menunggu Keputusan

CAT masih mempertimbangkan untuk melaporkan kasus pelecehan seksual yang dilakukan Hasyim Asy'ari ke ranah pidana.


Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Tanggapan Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga Komisi II DPR

2 hari lalu

Hasyim Asy'ari berterima kasih kepada DKPP yang telah memberhentikannya dari jabatan sebagai Ketua KPU.
Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Tanggapan Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga Komisi II DPR

Sejumlah pihak menanggapi keputusan Jokowi yang resmi memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Ini respons Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga Komisi II DPR


Begini Media Asing 'Tetangga' Soroti Kasus Pelecehan Seksual Ketua KPU Hasyim Asy'ari

5 hari lalu

Hasyim Asy'ari berterima kasih kepada DKPP yang telah memberhentikannya dari jabatan sebagai Ketua KPU.
Begini Media Asing 'Tetangga' Soroti Kasus Pelecehan Seksual Ketua KPU Hasyim Asy'ari

Kasus pelecehan seksual Ketua KPU Hasyim Asy'ari mencuri perhatian dari media asing tetangga.


DKPP Sebut Ada Relasi Kuasa antara Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan CAT, Ini Artinya

7 hari lalu

Pemecatan Hasyim bermula ketika ia dilaporkan ke DKPP RI oleh LKBH-PPS FH UI dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). Kuasa Hukum korban menjelaskan bahwa perbuatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari sebagai teradu termasuk dalam pelanggaran kode etik berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Menurut kuasa hukum korban, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari sebagai teradu mementingkan kepentingan pribadi untuk memuaskan hasrat seksualnya kepada korban. TEMPO/Subekti
DKPP Sebut Ada Relasi Kuasa antara Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan CAT, Ini Artinya

Anggota DKPP Wiarsa Raka Sandi mengatakan ada unsur relasi kuasa antara Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan CAT. Apa maksudnya?


Vincent Rompies, Desta, dan Boiyen Terseret Kasus Kekerasan Seksual Hasyim Asy'ari

8 hari lalu

Desta, Vincent Rompies, dan Boiyen. Foto : Youtube
Vincent Rompies, Desta, dan Boiyen Terseret Kasus Kekerasan Seksual Hasyim Asy'ari

Dalam putusan DKPP disebutkan, Hasyim Asy'ari terbukti meminta Vincent Rompies, Desta, dan Boiyen untuk membuat swavideo yang dikirimkan ke korban.


Eks Ketua KPU Hasyim Asy'ari Lakukan Tindakan Asusila, Ini Hukuman dalam Pasal-Pasal Pidana Kasus Asusila

8 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari memimpin rapat pleno rekapitulasi penghitungan surat suara luar negeri negara Taiwan di Gedung KPU, Jakarta, Senin, 4 Maret 2024. KPU menargetkan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilu 2024 untuk suara luar negeri dapat selesai hari ini. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Eks Ketua KPU Hasyim Asy'ari Lakukan Tindakan Asusila, Ini Hukuman dalam Pasal-Pasal Pidana Kasus Asusila

DKPP berhentikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena pelanggaran kode etik lakukan tindakan asusila. Berikut jerat hukum pelaku asusila dan pasal-pasalnya


Mahasiswa UI dan UGM Dukung Korban Pidanakan Hasyim Asy'ari atas Kasus Kekerasan Seksual

9 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari diduga tertidur saat mengikuti sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 dengan pemohon capres dan cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan pemohon capres dan cawapres nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 4 April 2024. Adapun agenda sidang hari enam perkara PHPU Pilpres 2024 mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan pihak terkait capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pihak terkait menghadirkan 8 ahli dan 6 saksi pada sidang sengketa Pilpres 2024. TEMPO/Subekti.
Mahasiswa UI dan UGM Dukung Korban Pidanakan Hasyim Asy'ari atas Kasus Kekerasan Seksual

BEM UI dan CLS UGM menyatakan dukungan kepada korban atas kekerasan seksual yang dilakukan Hasyim Asy'ari.


Penyidikan Dugaan Pelecehan Seksual Eks Rektor Universitas Pancasila Dinilai Lama dan Berbelit-belit, Polisi Bilang Normal

10 hari lalu

Rektor nonaktif Universitas Pancasila Edie Toet Hendratno (kiri) didampingi kuasa hukumnya usai menjalani pemeriksaan dugaan kasus pelecehan seksual di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis, 29 Februari 2024. Dalam keteranganya, tudingan adanya pelecehan seksual tersebut hanya asumsi karna tidak ada bukti yang sah, ia juga mengaku kasus ini bagian dari politisasi menjelang pemilihan rektor. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Penyidikan Dugaan Pelecehan Seksual Eks Rektor Universitas Pancasila Dinilai Lama dan Berbelit-belit, Polisi Bilang Normal

Proses hukum kasus pelecehan seksual disebut normal karena UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus melibatkan mitra dari kepolisian.


Kuasa Hukum Sebut Korban Pelecahan Hasyim Asy'ari Alami Goncangan Psikologis

10 hari lalu

Sidang pembacaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari di kantor DKPP, Rabu, 3 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Kuasa Hukum Sebut Korban Pelecahan Hasyim Asy'ari Alami Goncangan Psikologis

Kuasa hukum CAT menyebut kliennya mengalami goncangan psikis akibat pelecehan seksual yang dilakukan Hasyim Asy'ari.


Polisi Tangkap Dua Kakek yang Cabuli Anak-anak di Bogor

14 hari lalu

Ilustrasi pencabulan anak. shutterstock.com
Polisi Tangkap Dua Kakek yang Cabuli Anak-anak di Bogor

Polresta Bogor menangkap dua kakek yang diduga mencabuli anak-anak di Gang Pasama, Kelurahan Ciwaringin, Kota Bogor.