Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

OECD Menunjuk Jubir KPK sebagai Co-Chair the 6th Global Law Enforcement Meeting

image-gnews
Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menunjuk juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardika Sugiarto sebagai Co-Chair dalam acara OECD 6th Global Law Enforcement Network (GLEN) Meeting. Kegiatan tersebut diselenggarakan di ibu kota Prancis, Paris, pada Selasa, 11 Juni 2024.

"Indonesia telah menjadi mitra utama OECD selama 17 tahun. Tahun ini, OECD menandai tonggak sejarah yang signifikan dengan membuka perundingan aksesi dengan Indonesia, yang saya yakini akan saling menguntungkan bagi organisasi dan negara saya," kata Tessa Mahardika menyampaikan pesan penutup di hadapan peserta rapat sebagaimana rilis KPK, Jumat, 14 Juni 2024. Tessa mengatakan posisinya sebagai Ketua Bersama GLEN, yang mewakili KPK, menggarisbawahi dedikasi lembaga antikorupsi itu untuk meningkatkan kerja sama dengan OECD secara umum dan khususnya di bidang antikorupsi.

Adapun, penunjukan Tessa Mahardikka sebagai Co-Chair mewakili negara non-member dari the OECD Working Group on Bribery (WGB). Sementara Co-Chair yang ditunjuk untuk negara member diwakili oleh Patrick Killen, yang merupakan Chief of the FBI International Corruption Unit.

Tugas Co-Chair di dalam forum ini adalah untuk memberikan masukan kepada penyelenggara rapat tahunan GLEN ihwal tema-tema yang diperlukan para peserta rapat dari penegak hukum berbagai negara. Selain itu, di dalam forum ini, Co-Chair ditunjuk sebagai moderator jalannya rapat tersebut.

OECD memprakarsai Jaringan Penegakan Hukum Global Melawan Suap Transnasional (GLEN) pada 2015 guna memperkuat tindakan hukum global terhadap kejahatan korupsi kompleks lintas batas negara. Dalam hal ini, GLEN berfungsi sebagai media untuk meningkatkan kerja sama internasional antarpraktisi penegakan hukum dari OECD dan negara-negara non-anggota utama dalam penyidikan dan penuntutan kejahatan korupsi lintas batas yang kompleks dan membangun kontak profesional.

GLEN juga bertujuan untuk mengembangkan kapasitas teknis melalui pembelajaran sejawat, pertukaran pengalaman dan praktik mengenai strategi dan teknik deteksi, investigasi dan penuntutan, serta tantangan dan solusi masing-masing. Adapun the 6th GLEN Meeting di Paris, Prancis, mengambil tema "Adressing Demand-side Corruption in Transnational Bribery Cases", yang dibagi menjadi beberapa sesi dengan tema-tema, meliputi: Law Enforcement Action Against the Demand Side of Transnational Bribery; Detection, Investigation, and Prosecution of Transnational Bribery Committed through “Professional’ Intermediaries; Consultations on Resolutions in Multi-jurisdictional Cases; Debrief on the Break-out Session Siscussions and Round Table on Topics for the Next Meeting.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun peran yang diambil oleh KPK ini menjadi tanda bukti keseriusan institusi tersebut dalam proses aksesi untuk menjadi salah satu anggota lembaga tersebut dalam memperkuat Anti-Korupsi.

“Indonesia has been an OECD Key Partner for 17 years, and this year, the OECD marked a significant milestone by opening accession talks with Indonesia, which i believe is mutually beneficial for the organisation and my country. My position as a GLEN Co-Chair, representing the  Corruption Eradication Commission, underscores our dedication to enhancing collaboration with the OECD in general and particularly in the area of anti corruption", ujar Tessa Mahardika menyampaikan kalimat penutup di depan para peserta rapat.

Fauzi Ibrahim

Pilihan Editor: Staf Hasto Kristiyanto Laporkan Penyidik KPK ke Bareskrim, IM57+: Bentuk Kriminalisasi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPK: Korupsi Basarnas Akibatkan Kerugian Negara Rp 20,4 Miliar

6 jam lalu

Koordinator Humas Basarnas/PPK Basarnas tahun 2012 - 2018, Anjar Sulistiyono (tengah), Sestama Basarnas tahun 2009 - 2015, Max Ruland Boseke (depan) dan Direktur CV Delima Mandiri, William Widarta, memakai rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024. KPK menahan Max Ruland Boseke, Anjar Sulistiyono dan William Widarta dalam kasus dugaan korupsi pengadaan truk angkut personel 4WD dan rescue carrier vehicle atau pengadaan barang jasa lainnya di lingkungan Badan SAR Nasional Tahun 2012-2018 yang merugikan negara Rp20,4 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
KPK: Korupsi Basarnas Akibatkan Kerugian Negara Rp 20,4 Miliar

KPK mengungkap dugaan korupsi pengadaan truk angkut personel dan kendaraan penyelamat di Badan SAR Nasional (Basarnas) periode 2012-2018.


KPK Tahan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Truk Angkut di Basarnas

7 jam lalu

Koordinator Humas Basarnas/PPK Basarnas tahun 2012 - 2018, Anjar Sulistiyono (kanan), Sestama Basarnas tahun 2009 - 2015, Max Ruland Boseke dan Direktur CV Delima Mandiri, William Widarta (kiri), memakai rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024. KPK menahan Max Ruland Boseke, Anjar Sulistiyono dan William Widarta dalam kasus dugaan korupsi pengadaan truk angkut personel 4WD dan rescue carrier vehicle atau pengadaan barang jasa lainnya di lingkungan Badan SAR Nasional Tahun 2012-2018 yang merugikan negara Rp20,4 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tahan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Truk Angkut di Basarnas

KPK mengungkap dugaan korupsi pengadaan truk angkut personel dan kendaraan penyelamat di Basarnas


Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara, KPK Belum Putuskan Banding atau Menerima

10 jam lalu

Terdakwa eks Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan mengikuti sidang pembacaan vonis, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024. Majelis hakim memvonis mantan Karen dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan dalam kasus korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga Rp2,1 triliun. TEMPO/Imam Sukamto
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara, KPK Belum Putuskan Banding atau Menerima

KPK mengapresiasi putusan hakim pengadilan tipikor yang memvonis eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan 9 tahun penjara.


Syahrul yasin Limpo dalam Sidang Tipikor Sebut Nama Jokowi dan Firli Bahuri, Soal Apa?

10 jam lalu

Beredar foto Ketua KPK Firli Bahuri bertemu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Firli maupun Yasin Limpo belum merespons saat dikonfirmasi mengenai foto ini. Istimewa
Syahrul yasin Limpo dalam Sidang Tipikor Sebut Nama Jokowi dan Firli Bahuri, Soal Apa?

Syahrul Yasin Limpo beralasan bahwa pemberian uang kepada Firli Bahuri hanya sebagai bentuk persahabatan. Lantas, apa katanya soal sembako Jokowi?


Putusan Pengadilan Tinggi DKI Soal Gazalba Saleh Menegaskan KPK Punya Kewenangan Penuntutan

13 jam lalu

Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh keluar dari Rumah Tahanan Negara Klas I Cabang KPK setelah dinyatakan bebas, di gedung KPK, Jakarta, Senin malam, 27 Mei 2024. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menerima nota keberatan atau eksepsi mantan Hakim Agung Gazalba Saleh dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). TEMPO/Imam Sukamto
Putusan Pengadilan Tinggi DKI Soal Gazalba Saleh Menegaskan KPK Punya Kewenangan Penuntutan

Pengadilan Tinggi DKI membatalkan putusan sela yang membebaskan Gazalba Saleh. Menegaskan bahwa KPK punya kewenangan penuntutan.


KPK Targeting Hasto Kristiyanto for Harun Masiku Bribery Case

17 jam lalu

KPK Targeting Hasto Kristiyanto for Harun Masiku Bribery Case

The KPK questioned Hasto Kristiyanto again in connection with the Harun Masiku bribery case.


Geger Isu Pergantian Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Usai Diperiksa KPK

20 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam pemeriksaan ini penyidik KPK melakukan penyitaan Handphone milik Hasto Kristiyanto, dalam penyidikan perkara dugaan suap penetapan anggota DPR RI periode 2019 - 2024 dengan tersangka politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku.   TEMPO/Imam Sukamto
Geger Isu Pergantian Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Usai Diperiksa KPK

Menukil laporan Majalah Tempo, disebutkan bahwa PDIP bersiap menggantikan Hasto Kristiyanto dari posisinya sebagai Sekjen usai diperiksa KPK.


Said Abdullah Sebut Belum Pernah Ada Pembicaraan Pergantian Sekjen PDIP

1 hari lalu

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam pemeriksaan ini penyidik KPK melakukan penyitaan Handphone milik Hasto. TEMPO/Imam Sukamto
Said Abdullah Sebut Belum Pernah Ada Pembicaraan Pergantian Sekjen PDIP

Isu pergantian Sekretaris Jenderal PDIP mencuat setelah Hasto Kristiyanto diperiksa Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) pada pekan lalu.


Kata Politikus PDIP soal Isu Pergantian Sekjend Usai Hasto Kristiyanto Diperiksa KPK

1 hari lalu

Ronny Talapessy, kuasa hukum staf Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kusnadi, seusai kembali melengkapi dan menyerahkan bukti-bukti baru laporan pelanggaran kode etik tim penyidik KPK ke Dewan Pengawas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. Tim penyidik KPK dilaporkan ke Dewas KPK terkait penyitaan satu ponsel, buku tabungan dan dua kartu ATM milik Kusnadi dan dua ponsel serta buku agenda DPP PDIP milik Hasto Kristiyanto. TEMPO/Imam Sukamto
Kata Politikus PDIP soal Isu Pergantian Sekjend Usai Hasto Kristiyanto Diperiksa KPK

Hasto Kristiyanto menduga rencana untuk menggantikan dirinya dari jabatan Sekretaris Jenderal merupakan upaya untuk memecah belah partai.


Menteri Yasonna Klaim Tak Ada Upaya Melindungi Harun Masiku

1 hari lalu

Menkumham Yasonna H. Laoly  terdiam saat diwawancara wartawan kepresidenan usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 13 Maret 20024. Rapat terbatas membahas terkait pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. TEMPO/Subekti.
Menteri Yasonna Klaim Tak Ada Upaya Melindungi Harun Masiku

KPK dalam beberapa waktu terakhir kembali memanggil sejumlah saksi terkait penyidikan dan pencarian Harun Masiku.