Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pungli di Rutan Kupang: Kemenkumham NTT Selesai Kumpulkan Bahan, Lanjut Tahap Pemeriksaan

image-gnews
Dok. Seorang warga binaan sedang berjalan di dalam kawasan Rutan Kupang. ANTARA/Aloysius Lewokeda
Dok. Seorang warga binaan sedang berjalan di dalam kawasan Rutan Kupang. ANTARA/Aloysius Lewokeda
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nusa Tenggara Timur (NTT) telah merampungkan pengumpulan bahan dan keterangan terkait dugaan pungutan liar atau pungli di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Kupang.

Tahap selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan, kepada pihak-pihak terkait. "Pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan) tidak mudah, teman-teman baru selesai hari ini," ujar Kepala Kakanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika lewat sambungan telepon kepada Tempo, Jumat, 14 Juni 2024.

Sebelumnya, Ombudsman NTT telah melakukan pelaporan pada Jumat, 7 Juni 2024. Ombudsman menemukan dugaan praktik pungli dengan modus memperlambat Surat Keputusan (SK) perpanjangan penahanan agar tidak sampai ke bagian pelayanan Rutan Kelas IIB Kupang hingga batas waktu penahanan berakhir. Imbasnya, tahanan harus dibebaskan demi hukum, sebab tidak ada lembaga yang berwenang menahan.

Atas pelaporan itu, Marciana membentuk tim Pulbaket. Tim ini bekerja sejak Senin, 10 Juni 2024. Ia menjelaskan, bahwa tim Pulbaket mencari bukti-bukti atas pelaporan yang dilakukan Ombudsman. 

Ia tidak menjelaskan secara detail, apa saja bahan yang sudah ia kumpulkan. Namun ia mengatakan, timnya telah mengumpulkan bahan seperti: menggali informasi dari warga binaan yang masih berada di Rutan Kelas IIB Kupang dan yang sudah bebeas, mencari bukti kuitansi dan lainnya.

Laporan Ombudsman, mengatakan modus ini menarik Pungli antara Rp 2 juta sampai Rp 40 juta kepada tahanan yang ingin bebas. Laporan Ombudsman ini diambil berdasarkan tiga testimoni dari mantan warga binaan Rutan Kelas IIB Kupang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Salah satu dari mereka angkat bicara, karena mengaku sudah memberikan uang sebesar Rp 40 juta. Namun SK perpanjangan kepadanya tetap dikeluarkan.

Kepala Perwakilan Ombudsman NTT, Darius Beda Daton sebelumnya mengatakan, uang setoran Rp 40 juta yang diberikan oleh tahanan kepada pihak Rutan tersebut hanya kembali separuh.

Padahal, semula uang tersebut diberikan dengan janji  bebas demi hukum. "Itu yang membuat ia bersuara," ujar Darius kepada Tempo,  Ahad, 9 Juni 2024.

Pilihan Editor: Netizen Tandai Desa Sumbersoko Kabupaten Pati dengan Sebutan Ini

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ombudsman Banten Temukan 4.700 Siswa Siluman Pasca-PPDB SMA Tahun Lalu, Terbanyak di Tangerang Raya

1 hari lalu

Ilustrasi PPDB bermasalah. ANTARA
Ombudsman Banten Temukan 4.700 Siswa Siluman Pasca-PPDB SMA Tahun Lalu, Terbanyak di Tangerang Raya

Jumlah siswa siluman adalah selisih antara daya tampung yang diumumkan saat PPDB dengan realisasi di Dapodik 2023/2024.


Maraton, Kuasa Hukum I Wayan Suparta Laporkan Dugaan Penyiksaan 10 Polisi ke LPSK, Ombudsman dan Komnas HAM

2 hari lalu

Perwakilan kuasa hukum I Wayan Suparta, Muhammad Yahya Ihyaroza, melaporkan dugaan tindak penyiksaan yang dilakukan oleh 10 anggota dari Polres Klungkung Bali ke Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/Defara
Maraton, Kuasa Hukum I Wayan Suparta Laporkan Dugaan Penyiksaan 10 Polisi ke LPSK, Ombudsman dan Komnas HAM

Kuasa hukum I Wayan Suparta secara maraton melaporkan dugaan penyiksaan oleh 10 polisi Polres Klungkung ke LPSK, Ombudsman dan Komnas HAM.


Kemenkumham Sebut Panji Gumilang Bebas Murni, Bagaimana Status Hukumnya?

2 hari lalu

Terdakwa kasus tindak pidana penodaan agama Panji Gumilang (tengah kemeja kuning) saat hendak meninggalkan ruang persidangan di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu, 20 Maret 2024. Foto: ANTARA/Fathnur Rohman
Kemenkumham Sebut Panji Gumilang Bebas Murni, Bagaimana Status Hukumnya?

Terpidana kasus penistaan agama, Panji Gumilang telah dinyatakan bebas. Robianto dari Kemenkumham menyebut Panji bebas murni.


Polda NTT Bantah Palsukan Dokumen Agar Anak Kapolda Lolos Catar Akpol 2024

2 hari lalu

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Ariasandy. Foto: ANTARA/Ho-Humas Polda NTT
Polda NTT Bantah Palsukan Dokumen Agar Anak Kapolda Lolos Catar Akpol 2024

Anak Kapolda NTT Inspektur Jenderal Daniel Tahi Monang Silitonga menjadi salah satu yang lolos seleksi calon taruna Akpol 2024


Ombudsman Berharap Polri Tinjau Ulang Hasil Seleksi 11 Catar Akpol di NTT

4 hari lalu

Wadir Tipideksus Bareskrim Polri, Kombes Pol Daniel Tahi Monang Silitonga menunjukan barang bukti kasus penyalahgunaan distribusi garam saat konferensi pers di Bareskrim Poliri, Jakarta, 28 Mei 2018. Polisi menetapkan Direktur PT. GSA berinisial MA sebagai tersangka karena terbukti memperdagangkan garam industri untuk kebutuhan konsumsi yang ber-merk Gadjah Tunggal, dengan jumlah barang bukti mencapai 40 ribu ton garam yang ditemukan di gudang PT. GSA di Gresik, Surabaya. TEMPO/Muhammad Hidayat
Ombudsman Berharap Polri Tinjau Ulang Hasil Seleksi 11 Catar Akpol di NTT

Ombudsman NTT berharap Polri dapat meninjau hasil seleksi Catar Akpol 2024 di provinsi tersebut.


Ombudsman Soroti Domisili Catar Akpol dari NTT yang Didominasi Anak Pejabat Polri

5 hari lalu

Penampilan Drum Corps Taruna Taruni Akpol membawakan sejumlah lagu, mulai dari Koyo Jogja Istimewa hingga Maju Tak Gentar di upacara HUT Bhayangkara ke-78, Senin, 1 Juli 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Ombudsman Soroti Domisili Catar Akpol dari NTT yang Didominasi Anak Pejabat Polri

Seperti syarat soal domisili dalam seleksi calon taruna Akademi Kepolisian atau catar Akpol? Ombudsman NTT menduga ada maladministrasi.


Tanggapi Pungli Miliaran di Raja Ampat Papua, Kemenparekraf Dorong Pengawasan dan Digitalisasi

5 hari lalu

Foto udara sejumlah warga menggunakan perahu mesin memanen sumer daya laut saat Tradisi Buka Sasi di Perairan Misool, Distrik Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Senin, 25 Maret 2024. Sasi merupakan tradisi adat dalam mengelola sumber daya laut berkelanjutan secara turun temurun dimana pada prosesi Buka Sasi tersebut Kelompok Sasi Perempuan Waifuna dan masyarakat Kapatcol yang didukung oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dapat memanen biota laut yang disepakati, seperti teripang, lobster dan lola. ANTARA/Bayu Pratama S
Tanggapi Pungli Miliaran di Raja Ampat Papua, Kemenparekraf Dorong Pengawasan dan Digitalisasi

Kemenparekraf turut menyelidiki dugaan pungli di Raja Ampat Papua. KPK Temukan dugaan pungutan liar mencapai Rp 50 juta per hari dan Rp 18,25 miliar per tahun


Catar Akpol dari NTT Mayoritas Anak Pejabat Polri, Ombudsman Duga Ada Maladministrasi Proses Seleksi

5 hari lalu

Penampilan Drum Corps Taruna Taruni Akpol membawakan sejumlah lagu, mulai dari Koyo Jogja Istimewa hingga Maju Tak Gentar di upacara HUT Bhayangkara ke-78, Senin, 1 Juli 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Catar Akpol dari NTT Mayoritas Anak Pejabat Polri, Ombudsman Duga Ada Maladministrasi Proses Seleksi

Ombudsman NTT mengungkap 8 dari 11 catar Akpol yang proses seleksi adalah anak pejabat Polri. Duga ada maladministrasi.


Daftar Nama Calon Taruna Akpol dari NTT, Pakai Kuota Mabes Polri dan Reguler

5 hari lalu

Sejumlah Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) yang tergabung dalam drum band beraksi ketika mengikuti Kirab Merah Putih di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Ahad, 28 Agustus 2022. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Daftar Nama Calon Taruna Akpol dari NTT, Pakai Kuota Mabes Polri dan Reguler

Ada 11 nama peserta yang lolos Catar Akpol dari NTT. 5 Orang dari kuota Mabes Polri dan 6 orang kuota reguler.


Mayoritas Anak Polisi Lolos Seleksi Catar Akpol di NTT, Ombudsman Curigai Konflik Kepentingan

5 hari lalu

Kepala Perwakilan Ombudsman NTT, Darius Beda Daton. Foto: ANTARA/Bernadus Tokan/am
Mayoritas Anak Polisi Lolos Seleksi Catar Akpol di NTT, Ombudsman Curigai Konflik Kepentingan

Delapan dari sebelasa peserta yang lolos calon taruna Akpol di NTT merupakan anak polisi