Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

HUT Bhayangkara ke-78, Amnesty International: Momentum Kaji Ulang Revisi RUU Polri

image-gnews
Perwakilan koalisi masyarakat sipil untuk demokrasi dan anti korupsi; (dari kanan) mantan Pimpinan KPK Saut Situmorang, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid dan Kabid Riset dan Advokasi Kebijakan Publik LBH-AP PP Muhammadiyah Gufroni saat melayangkan surat terbuka kepada MK, pada Kamis, 4 April 2024 di Gedung MK. Mereka mendorong Presiden Jokowi dipanggil dalam sidang PHPU Pilpres 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Perwakilan koalisi masyarakat sipil untuk demokrasi dan anti korupsi; (dari kanan) mantan Pimpinan KPK Saut Situmorang, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid dan Kabid Riset dan Advokasi Kebijakan Publik LBH-AP PP Muhammadiyah Gufroni saat melayangkan surat terbuka kepada MK, pada Kamis, 4 April 2024 di Gedung MK. Mereka mendorong Presiden Jokowi dipanggil dalam sidang PHPU Pilpres 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Amnesty International Indonesia singgung soal revisi Undang-Undang Polri di HUT Bhayangkara ke-78. Revisi itu perlu dikaji ulang agar kepolisian tidak semakin sewenang-wenang. 

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, peringatan HUT Bhayangkara ke-78 ini harus dijadikan momentum Polri menghentikan kekerasan berlebih dan kesewenang-wenangan anggotanya. "Aksi represif polisi atas kebebasan sipil terus berlangsung dan berpotensi melanggengkan impunitas bila negara tetap meloloskan Revisi Undang-Undang Polri," kata Usman melalui keterangan resminya, Senin, 1 Juli 2024. 

Selama ini, kata Usman, Polri telah banyak dikritik terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), tindakan sewenang-wenang, dan kurangnya akuntabilitas. Revisi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut.  

Namun, draf revisi ini justru memuat pasal yang memperkuat kewenangan Polri tanpa adanya mekanisme kontrol yang memadai. Beberapa pasal dalam draf revisi UU ini, seperti pasal 14 dan 16,  mengandung ketentuan yang dapat digunakan untuk membungkam kebebasan berpendapat dan berkumpul.  

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pasal-pasal itu juga memberikan kewenangan yang lebih besar kepada kepolisian dalam melakukan pengamanan, pembinaan dan pengawasan terhadap ruang siber dan melakukan penggalangan intelijen.  "Hal ini berpotensi meningkatkan risiko penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian," katanya.

Draf revisi ini pun tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi pembela hak asasi manusia yang kerap menjadi korban intimidasi dan kekerasan dari aparat kepolisian.   “Kami mendesak DPR dan pemerintah segera merevisi kembali draf RUU Polri ini dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada isu HAM. Revisi UU Polri harus memastikan adanya keseimbangan antara kewenangan kepolisian dan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara,” kata Usman.

Pilihan Editor: Kasus Kematian Afif Maulana, KontraS Minta Komnas HAM Proaktif

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pesan Prabowo pada Capaja: Buat Apa Bangun Kereta Cepat jika Negara Tak Utuh

16 jam lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri acara reuni emas Akabri tahun 1970-1973 bersama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Rabu siang, 13 Desember 2023. (Foto: Tim Media Prabowo)
Pesan Prabowo pada Capaja: Buat Apa Bangun Kereta Cepat jika Negara Tak Utuh

Prabowo bertemu 906 calon perwira remaja atau Capaja TNI dan Polri, yang baru menyelesaikan pendidikan mereka di Akmil dan Akpol.


Korlantas Polri Gelar Operasi Patuh Jaya 2024 Mulai 15 Juli, Ini Jenis Pelanggaran yang Bakal Ditilang

1 hari lalu

Kabagops Korlantas Polri Kombes Pol. Eddy Djunaedi memimpin apel pasukan persiapan gladi pengamanan KTT G20 di Bali, Kamis 10 November 2022. ANTARA/HO-Korlantas Polri
Korlantas Polri Gelar Operasi Patuh Jaya 2024 Mulai 15 Juli, Ini Jenis Pelanggaran yang Bakal Ditilang

Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri akan menggelar Operasi Patuh Jaya 2024 di seluruh wilayah Indonesia.


Kasus Penyiksaan dan Penyekapan Pemuda Duren Sawit Dilimpahkan ke Polres Jaktim

1 hari lalu

Ilustrasi penyiksaan buruh migran. shutterstock.com
Kasus Penyiksaan dan Penyekapan Pemuda Duren Sawit Dilimpahkan ke Polres Jaktim

Polsek Duren Sawit melimpahkan kasus penyiksaan dan penyekapan pemuda berinisial MRR ke Polres Jaktim. Apa alasannya?


Penyidik Bareskim Periksa Dugaan Pengerjaan Proyek PUJTS PT LEN Industri yang Tidak Penuhi Standar

1 hari lalu

Kasubdit 1 Dittipidkor Bareskrim Polri, Kombes Pol Ahmad Sulaiman, keluar dari gedung Pelayanan Direktorat Jenderal (Ditjen) Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM setelah melakukan penggeledahan. Kamis, 4 Juli 2024. Jihan
Penyidik Bareskim Periksa Dugaan Pengerjaan Proyek PUJTS PT LEN Industri yang Tidak Penuhi Standar

PT LEN sebagai pemenang tender pengadaan PJUTS di Kementerian ESDM hanya mengalokasikan separuh dari nilai pengerjaan untuk pengerjaan proyeknya.


Polri Rekrut 45 Sarjana IT sebagai Calon Perwira untuk Perangi Kejahatan Siber

1 hari lalu

Asisten SDM Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo (kedua dari kiri) berfoto bersama peserta disabilitas yang lolos seleksi SIPSS 2024, Minggu 25 Februari 2024. (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)
Polri Rekrut 45 Sarjana IT sebagai Calon Perwira untuk Perangi Kejahatan Siber

Polri merekrut 45 calon perwira jalur SIPSS dengan keahlian khusus teknologi informasi


Hoegeng Awards dari Masa ke Masa, Alasan Polri Beri Anugerah kepada Polisi Terbaik dan Berintegritas

1 hari lalu

Apa Kata Tempo: Hoegeng dan Integritas Tanpa Batas
Hoegeng Awards dari Masa ke Masa, Alasan Polri Beri Anugerah kepada Polisi Terbaik dan Berintegritas

Kapolri Listyo Sigit menggagas Hoegeng Awards pertama kali pada 2022. Apa hubungannya dengan humor Gus Dur?


Polri Rekrut 45 Calon Perwira Sarjana untuk Perangi Kejahatan Siber

1 hari lalu

Ilustrasi kejahatan siber. (Antara/Pixabay)
Polri Rekrut 45 Calon Perwira Sarjana untuk Perangi Kejahatan Siber

Demi memerangi kejahatan siber, Polri merekrut 45 orang sebagai calon perwira dengan latar belakang keahlian di bidang Informasi dan Teknologi.


Ke Calon Prajurit Remaja TNI-Polri, Prabowo: Untuk Apa Bangun Bangunan, Bandara, Waduk, Kalau Negara Tak Utuh

1 hari lalu

Menhan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto menyapa awak media sebelum bertemu dengan Presiden Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 8 Juli 2024. Dalam keterangan persnya Prabowo akan menjalankan rekomendasi BPK saat masa peralihan ke pemerintahan. TEMPO/Subekti
Ke Calon Prajurit Remaja TNI-Polri, Prabowo: Untuk Apa Bangun Bangunan, Bandara, Waduk, Kalau Negara Tak Utuh

Dalam pesannya, Prabowo mengatakan bahwa menjadi prajurit TNI dan Polri adalah panggilan pengabdian yang mulia.


Imparsial Minta DPR Hentikan Pembahasan RUU TNI dan Polri

3 hari lalu

Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri (kedua kiri), Koordinator peneliti Imparsial, Ardi Manto Adiputra (paling kiri) dan peneliti senior Imparsial Anton Aliabbas (kedua kanan) saat jumpa pers terkait Peringatan HUT Ke-74 TNI, di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat 4 Oktober 2019. Antara Foto/Syaiful Hakim
Imparsial Minta DPR Hentikan Pembahasan RUU TNI dan Polri

Imparsial menilai substansi RUU TNI dan Polri masih bermasalah.


Belum Setahun Beroperasi, Satgas Narkoba Bareskrim Polri Sebut Telah Tangkap 38.194 Tersangka

4 hari lalu

Konferensi pers Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P3GN) di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 9 Juli 2024. Satgas P3GN, mulai 21 September 2023 hingga 9 Juli 2024, telah berhasil menangkap 38.194 tersangka kasus narkoba serta menyita barang bukti sabu sebanyak 4,4 ton, 2,6 juta butir ekstasi, 2,1 ton ganja, 11,4 kg kokain, 1,28 ton tembakau gorila, 32,2 kg ketamine, 86 gram heroin dan 16,7 juta butir obat keras.  TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Belum Setahun Beroperasi, Satgas Narkoba Bareskrim Polri Sebut Telah Tangkap 38.194 Tersangka

Satgas di bawah naungan Bareskrim Polri itu menyatakan telah menyita berbagai jenis narkoba yang dibungkus dengan kemasan teh Cina hingga kopi.