TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta Komnas HAM melakukan investigasi mendalam atas insiden penembakan tiga warga di Kampung Karubate, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Menurut Usman, penembakan tiga warga sipil itu tidak dapat dibenarkan dan harus diusut tuntas. Apalagi penembakan ini terjadi di tengah permukiman warga.
"Insiden ini merupakan pembunuhan di luar hukum yang melanggar prinsip HAM," kata Usman melalui keterangan resminya, Jumat, 19 Juli 2024.
Usman mengatakan peristiwa ini mencerminkan kegagalan pendekatan keamanan yang selama ini dikedepankan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani konflik di Tanah Papua. "Tindakan kekerasan seperti ini hanya akan menambah penderitaan rakyat Papua dan semakin memperburuk ketidakpercayaan terhadap aparat keamanan dan pemerintah," katanya.
Menurut Usman, pendekatan keamanan yang selama ini diambil oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi konflik di Papua dengan mengerahkan banyak pasukan militer dan polisi bersenjata, terbukti tidak efektif. Alih-alih menciptakan perdamaian dan keamanan, pendekatan ini justru menimbulkan ketakutan dan trauma di kalangan masyarakat sipil dan menjauhkan orang asli Papua dari rasa keadilan.
"Pemerintah harus segera menghentikan pendekatan keamanan yang mengedepankan kekerasan dan beralih kepada pendekatan yang lebih humanis," ujarnya.
Penembakan tiga warga di Puncak Jaya ini menyebabkan amarah warga di RSUD Mulia Puncak Jaya, Papua Tengah. Warga menuntut aparat TNI bertanggung jawab. Sebab mereka menilai tiga orang yang ditembak merupakan warga sipil.
Aksi protes warga itu dimanfaatkan sekelompok orang dengan melakukan provokasi. Hingga akhirnya terjadi pembakaran mobil dinas aparat keamanan. Sebanyak enam unit mobil dibakar warga di antaranya mobil dinas Dandim hingga mobil dinas Wakapolres Puncak Jaya.
Pilihan Editor: TPNPB-OPM Klaim Bakal Serang Pos Militer di Sugapa Intan Jaya selama Sebulan, Ini Kata TNI
