Optimalkan Situ Alternatif Menampung Banjir di Jakarta  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta - Kepala Bidang Mitigasi Bencana BPPT Sutopo Purwo Nugroho menilai rencana pembangunan waduk Ciawi dinilai tak efektif untuk menanggulangi banjir di Jakarta. waduk yang disinggung dalam rapat dengan DPR itu hanya berkontribusi satu persen mengurangi banjir di Jakarta. Dibanding dengan biaya pembangunan waduk Jatigede Sumedang biaya pembangunan waduk Ciawi lebih besar. "Biayanya hingga Rp 1,5 triliun," katanya. Padahal waduk Jatigede yang berdaya tampung semiliar meter kubik, mencapai Rp 2,1 triliun. Waduk Ciawi direncanakan bisa menampung 'hanya' 10 juta meter kubik.

    Selain itu, menurut Sutopo, pembangunan waduk seluas 204 hektar itu juga bisa mendatangkan bahaya jika jebol. Jika situ Gintung dengan kapasitas dua juta meter kubik ketika jebol menelan korban jiwa hingga 100 orang lebih, waduk Ciawi jika jebol bisa menelan lebih banyak korban.

    Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI Senin kemarin, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengusulkan pembangunan Waduk Ciawi untuk mengatasi banjir di bagian hulu. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto akan melihat pembangunan waduk itu layak atau tidak. Djoko, yang kemarin juga hadir di DPR, menilai waduk itu kemungkinannya mengatasi banjir di Jakarta sangat kecil. "Tapi kalau untuk konservasi, bisa dilihat nanti," kata dia. Rencana dan desain waduk itu menurut Djoko sudah ada.

    Sutopo justru mengusulkan pemerintah mengoptimalkan keberadaan situ, cek dam, parit dan embung untuk parkir air. Menurutnya, ada 209 situ yang ada di Jakarta, jika difungsikan dengan optimal, bisa menunda kedatangan banjir kiriman selama 3,5 jam. Selain itu juga perbaikan saluran air. Dari sekitar 160 kilometer saluran air di Jakarta, 90 persen diantaranya rusak.

    NUR ROCHMI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.